Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta, Kelihatannya pak Gamawan Fauzi benar-benar tak mencalonkan diri atau tak mau dicalonkan lagi sebagai gubernur tahun 2010 depan. Di bawah ini beliau ulangi hambatan yang beliau hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai gubernur, yaitu tidak adanya garis hirarki antara gubernur dengan para bupati dan walikota, sehingga rencana pembangunan daerah yang digariskan provinsi tak begitu saja dilaksanakan oleh kabupaten dan kotamadya. Tatanan yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut jelas -- atau mungkin -- yang paling aneh di dunia. Sehubungan dengan itu dapatlah dimengerti mengapa Gubernur Gamawan Fauzi pernah mengutarakan pendapat bahwa otonomi daerah tingkat provinsi dihapuskan saja, dan gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Secara pribadi saya setuju dengan pendapat beliau.
Sekedar pertanyaan kecil : dengan kendala struktural dan sistemik itu, masih adakah yang berminat jadi gubernur ? Jika ada, sudahkah disiapkan 'kiat' bagaimana mengatasi atau mengakali kendala tersebut ? Wassalam, Saafroedin Bahar(Laki-laki, masuk 73 th, Jakarta) Padang Ekspres, Rabu, 12 Agustus 2009 , 10:41:00 Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan GAMMA Gayung tak selalu Bersambut Otonomi daerah adalah ajang pembuktian kreativitas para pemimpin daerah. Setelah empat tahun kepemimpinan pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman memimpin Provinsi Sumbar, adakah lompatan besar (quantum) tertoreh di Bumi Minangkabau? Empat tahun silam, pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman (GAMMA), 4,5 juta penduduk Sumbar menaruh harapan pada pemimpin pertama pilihan rakyat itu. Setir kemudi diserahkan pada mantan bupati Solok dua periode itu, membawa rakyat ke gerbang kesejahteraan. Empat tahun belumlah cukup mewujudkan janji-janji kampanye pasangan GAMMA—sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2010. Tujuh agenda pembangunan RPJM Sumbar, tidak selalu berjalan mulus. Tetap ada deviasi sehingga tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap pasangan GAMMA. Visi GAMMA seolah membentur tembok euforia otonomi daerah. Perencanaan yang telah dibuat tidak serta merta diterjemahkan pemerintah kabupaten/kota, dengan berbagai dalih. Egokedaerahan dan sektoral, hingga kini menjadi batu sandungan membawa Sumbar menjadi kekuatan ekonomi baru di wilayah Indonesia bagian barat. Dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan GAMMA” di Carano Room Padang Ekspres, kemarin, terungkap bahwa kunci kesuksesan pembangunan Sumbar, berada di tangan bupati/wali kota se-Sumbar. Maju mundurnya provinsi ini, bergantung pada kemauan politik bupati/wali kota, sang eksekutor. ”Perlu diingat, gubernur tidak lagi eksekutor, tapi menjembatani, mengkoordinir, mengawasi dan membina bupati/wali kota dalam mengimplementasikan program pembangunan,” ujar Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi. Ibarat sebuah orkestra, irama pembangunan Sumbar masih terdengar sumbang. Setiap kepala daerah belum memainkan alat musiknya sesuai nada-nada pembangunan yang disepakati bersama. Alhasil, alih-alih melahirkan harmoni yang indah, yang terjadi malah kegaduhan. Wali Kota Padang Fauzi Bahar, tidak menampik adanya “arogansi” kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Namun begitu, harmonisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Sumbar, lebih baik daripada provinsi lain. ”Rapat koordinasi (rakor) gubernur dengan bupati/wali kota sekali tiga bulan, patut dipuji. Hanya Sumbar yang melaksanakan pola ini di Indonesia. Kalaupun ada daerah yang tidak menjalankan hasil rakor, saya rasa hanyalah masalah waktu,” kata ketua Asosiasi Pemerintah Kota di Sumbar itu. Di sinilah peran gubernur selaku dirigen dalam harmoninasi pembangunan daerah. Jika Sumbar saja yang telah melakukan rakor belum sepenuhnya mampu menyatukan langkah pembangunan, bagaimana dengan provinsi lain? Adapun tujuh agenda pembangunan RPJM Sumbar, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, membangun SDM berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government), penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkeadilan, membangun infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berbasis nagari. Sudahkah agenda itu terwujud? Setelah empat tahun kepemimpinannya, Gamawan Fauzi tidak ingin mengklaim tujuh agenda pembangunan itu berjalan sukses. Ia menyerahkan pada masyarakat menilainya sendiri. Pasalnya, tujuh agenda RPJM itu diterjemahkan dalam program-program jangka pendek melalui kesepakatan bersama dalam rakor. Tujuh agenda pembangunan Sumbar itu dikonkretkan dalam pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), berupa tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dari evaluasi Gubernur, Bukittinggi yang dinilai serius memfokuskan politik anggarannya pada pencapaian IPM. Sementara Padang, relatif rendah. Begitu pula strategi pembangunan ekonomi kerakyatan, disepakati program pengembangan sektor informal, yang jumlahnya 74 persen di Sumbar. Faktanya, hanya tujuh daerah yang komit mengembangkan pedagang kaki limanya naik kelas menuju formal. Agam, adalah yang paling berhasil menjalankan program ini melalui baitul mal wat tamwil (BMT). Pasangan GAMMA juga meluncurkan pengntasan kemiskinan berbasis nagari berupa pengembangan perkebunan kakao, hanya tiga daerah yang serius melaksanakannya (Padangpariaman, Sawahlunto dan Tanahdatar). Belum lagi mewujudkan Sumbar menjadi destinasi pariwisata nasional, hanya Bukittinggi dan Sawahlunto yang dinilai propariwisata. Setali tiga uang. Laju pembangunan infrastruktur ekonomi juga berjalan seperti siput. Sejumlah proyek infrastruktrur irigasi, jalan Sicincin-Malalak, jalan Pantai Aiamanih-Teluk Bayur, jalur dua Pantai Padang hingga BIM, By Pass-Teluk Bayur hingga Pelabuhan Teluk Bayur, juga kandas karena tidak tuntasnya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah. “Inilah repotnya, kabupaten/kota seakan keliru mengartikulasikan rencana provinsi. Bahkan tak jarang tidak mengacu ke RPJM Sumbar. Sebut saja komitmen zero cost, hingga kini bisa diuji daerah yang benar-benar melaksanakan sistem pelayana terpadu,” ungkap Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar. Gayung tak selalu bersambut. Rencana besar pasangan GAMMA mengimplementasikan RPJM, lagi-lagi tersandung di tangan eksekutor (pemkab/pemko). Akibat ulah kabupaten/kota, Gamawan Fauzi pun sempat dicap ”gubernur wacana”. Tanggal 15 Agustus mendatang, kepemimpinan GAMMA tepat berusia empat tahun. Masih ada waktu setahun lagi untuk mengejar bengkalai itu. (nashrian bahzein) --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
