Uda Muzirman,
Memang angkanya pasti berbeda karena yang disampaikan anggota DPRD itu adalah "yang duduk di bangku SMP dan SMA" sedangkan yang disampaikan Gubernur itu termasuk termasuk juga peserta program Paket A/B/C. Saya lihat di berbagai websites, di daerah2 lain juga melakukan kedua macam perhitungan tersebut. Riri Bekasi, l, 47 From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of [email protected] Sent: Wednesday, August 19, 2009 5:35 AM To: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Subject: [...@ntau-net] CERMIN PENDIDIKAN RANG KAMPUANG AWAK:"Ekses Kemiskinan terhadap Pendidikan" AssWrWB, Saya agak bingung membaca data yg di kemukan di bawah, mohon saya di bantu, adanya perbedaan APM (Angka Partiipasi Murni) masing2 pihak berbeda. walAupun kita belum mengetahui dari mana sumber data nya, tp sbg acuan "beginilah urang kampuang awak" bersekolah. Saya coba ringkas data tsb: Gub.Sumbar menbagI ada paket A,B,C. DARI DATA apm SAJA ADA PERBEDAAN,?(2008?) Wass. Muzirman Tanjung. Wakil Fraksi PBB / Gubernur Sumbar (@008 ?) APM: SLTP 64 pct. / ;APM..B=82.28 pct.; APM: SLTA 49 pct. / ;APM ,C=65.5pct. Ekses Kemiskinan terhadap Pendidikan <http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/08/19/03122195/Ekses.Kemiskinan.ter hadap.Pendidikan> KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS.COM Ilustrasi: "Kalau bisa memang semuanya gratis, semuanya pemerintah yang mendanai supaya pendidikan anak-anak kita bisa lebih tinggi," ujar Sn, berharap. / Rabu, 19 Agustus 2009 | 03:12 WIB PADANG, KOMPAS.com - Masalah ketidakberdayaan ekonomi sebagian masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) yang menyebabkan mereka masuk garis kemiskinan telah menimbulkan akses negatif di sektor pendidikan berupa ketidakmampuan biaya untuk mengikuti proses belajar. Indikator utama dari akses negatif itu adalah rendahnya angka partisipasi murni (APM) mengikuti pendidikan tingkat SLTP yang hanya 64 persen dan SLTA 49 persen, kata Wakil Ketua Fraksi PBB DPRD Sumbar, Dr Rusda Khairati Idrus di Padang, Selasa (18/8). Ia menjelaskan, ada dua hal menyebabkan APM tingkat SLTP dan SLTA di Sumbar terpengaruh secara signifikan yakni, anak usia SLTA telah memasuki usia produktif. Dengan memasuki usia produktif, sehingga tekanan masalah ekonomi terpaksa anak tersebut tidak bersekolah demi membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebab kedua, keberadaan unit sekolah setingkat SLTA rata-rata baru pada wilayah kecamatan, sehingga aksesnya relatif jauh dari pemukiman penduduk dan membutuhkan biaya transportasi. Kondisi demikian, menurut dia, menyebabkan ketidakberdayaan secara ekonomi pada sebagian orang tua dari keluarga miskin, sehingga anaknya terpaksa meninggalkan atau mengurungkan niat melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA. Ia menyebutkan, realita yang terjadi di tengah sebagian masyarakat Sumbar itu telah menjadi lingkaran masalah antara ekonomi dan pendidikan yang semuanya menyangkut pada sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi justru mengatakan, Pemerintah Provinsi telah berhasil melaksanakan agenda membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2006-2010. "Keberhasilan itu terlihat pada pencapaian dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat yang mencapai target ditetapkan dalam RPJMD," katanya. Ia menjelaskan, pencapaian itu ditunjukkan angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dari 113,37 persen di 2006 menjadi 115,82 persen di akhir 2008. Lalu APK tingkat pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 88,28 persen di 2006 menjadi 96,08 persen di akhir 2008. "Kemudian APK tingkat pendidikan SMA/SMK/MALB/Paket C meningkat menjadi 55,5 persen pada akhir 2008 dari sebelumnya 49,16 persen di 2006," kata Gamawan. Keberhasilan membangun SDM berkualitas juga ditunjukan Sumbar dari meningkatnya angka partisipasi murni (APM) tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dari 97,61 persen di 2006 menjadi 99,67 persen di 2008. "Begitu pula APM tingkat pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B naik menjadi 88,28 persen di 2008 dari sebelumnya 67,16 persen di 2006. Selanjutnya APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MALB/Paket C yang meningkat dari 49,16 persen di 2006 menjadi 65,5 persen di akhir 2008," tambah gubernur. --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
