Pak Saaf, Mak Ngah dan Dunsanak Sadonyo.
Kalau menurut saya, sistem kita sebetulnya mengakomodasi prosedur2 khusus, karena memang karakteristiknya khusus. Bukan berarti pertanggungjawabannya nanti tidak di audit. Itu tetap diaudit. Dan auditor yang PROFESSIONAL punya kemampuan untuk mengaudit kewajaran pelaksanaan kegiatan khusus yang bersifat darurat itu. Lalu kenapa pelaksana di lapangan masih tetap kaku? Ya itu karena otoritas yang lebih tinggi tidak mengatakan secara eksplisit kepada yang di lapangan bahwa ini darurat, jadi model pertanggungjawabannya tidak seperti yang di kantor kemaren. Yang di lapangan takut donk dengan sedemikian banyaknya "pengawasan masyarakat" (saya taro di dalam tanda kutip). Dan jika nantinya para pengawas masyarakat itu memberikan tekanan bahwa para pelaksana penyimpangan dst dst, apakah para pelaksana di lapangan itu mendapat jaminan dari otoritas yang lebih tinggi? Riri Bekasi, l, 47 -----Original Message----- From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Dr.Saafroedin BAHAR Sent: Tuesday, October 06, 2009 9:36 PM To: [email protected] Cc: BiroKerjasama Rantau PemdaSumbar; Ir. Raja Ermansyah YAMIN; Indra Jaya PILIANG; Yulnofrins Napilus Subject: [...@ntau-net] Re: Bantuan Menumpuk, Korban Kelaparan Inyiak Sunguik dan para sanak sa palanta, Mestinya keadaan darurat ditangani secara darurat pula, tidak melalui prosedur rutin. Walau penanganan secara darurat kurang rapi dari segi administratif, yang pasti korban cepat ditolong. Wassalam, Saafroedin Bahar(Laki-laki, masuk 73 th, Jakarta) --- On Tue, 10/6/09, sjamsir_sjarif <[email protected]> wrote: > From: sjamsir_sjarif <[email protected]> > Subject: [...@ntau-net] Bantuan Menumpuk, Korban Kelaparan > To: [email protected] > Date: Tuesday, October 6, 2009, 9:08 PM > > > Dari Suara Pembaruan kita baca antara lain-lain: > > 2009-10-06 > Bantuan Menumpuk, Korban Kelaparan > > [PADANG] Distribusi bantuan kepada korban gempa bumi Sumbar > masih belum lancar. Hingga hari kelima pascagempa, Selasa > (6/10), masih banyak warga di desa-desa terpencil yang sama > sekali belum menerima bantuan secara memadai. > > Banyak bantuan yang masih menumpuk di rumah dinas gubernur, > karena Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana > (Satkorlak PB) Provinsi Sumbar menetapkan pola distribusi > bantuan secara berjenjang, dengan pusat distribusi di rumah > dinas Gubernur Sumbar, yang dijadikan Posko Satkorlak PB > tingkat provinsi. > .... --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
