Respon terhadap isu "Honor Muspida" ini menurut saya agak aneh (atau mungkin lucu?)
Pertama, kenapa ini digeser menjadi isu kedaerahan, memburuk2an Sumbar - dan dikaitkan dengan nama pak Bachtiar Chamsyah. Pak Bachtiar Chamsyah itu jelas2 dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial, bukan sebagai orang Sumbar. Jadi jangan "dikemas menjadi satu paket" dengan isu Honor Muspida Sumbar tahun 2007-2008 Kedua, tentang honor itu, berawal dari hasil pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2007. Itu ada di laporan BPK, dan itu juga termasuk yang dibacakan oleh BPK di depan Rapat Paripurna DPR (a.l lihat di http://www.sumutcyber.com/?open=view&newsid=2995 ). Waktu itu BPK sudah menyatakan bahwa Keputusan Gubernur itu bertentangan dengan ketentuan berlaku yang berakibat pemborosan keuangan daerah, dan BPK merekomendasikan Keputusan itu dicabut. *Nah, waktu BPK menyampaikannya ke DPR rasanya tidak ada respon. Kenapa begitu nama KPK disebut2, jadi "seru"?* Ketiga, respon "kan bukan cuma kami saja, orang lain jga kok, malahan mereka lebih besar ...", rasanya bukan jawaban yang "pas" dalam hal berurusan dengan isu publik Riri Bekasi, l, 47 2010/2/4 Muzirman -- <[email protected]> > > ------------------------------------------------------------------- > > > Rabu, 03 February 2010 > Honor Muspida Sah > > KPK Latah > > *Padang, Singgalang* > KPK dinilai latah dalam membidik kasus honor muspida (musyawarah pimpinan > daerah) Sumbar. Jika dibanding provinsi lain di Indonesia, maka daerah ini > dinilai paling bersih. > “KPK latah, itu namanya mengusik Sumbar, honor muspida itu sudah sejak 1980 > untuk seluruh Indonesia dan di Sumbar paling kecil, saya sudah mendatangi > pejabat-pejabat dan anggota dewan di hampir seluruh Indonesia,” kata mantan > wakil ketua DPRD Sumbar, Masful di Padang, Selasa (2/2). Ia juga menilai, > KPK ‘bak malaikat maut tepi danau’, kemudian membabat Bachtiar Chamsyah. > “Pak Bachtiar itu lurus tabung orangnya, saya tahu betul,” kata Masful lagi. > Soal honor muspida yang dijadikan poin untuk membidik mendagri Gamawan > Fauzi, menurut Masful, bisa dimaknai, ingin menciderai Gamawan. “Bagi saya > bukan Gamawannya, tapi seolah-olah Sumbar brengsek, buruk, tukang korupsi, > padahal justru sebaliknya,” kata dia. Jika ingin membidiknya mulailah dari > provinsi terkaya, lihat di sana seberapa besar honor muspida dan muspikanya. > “Sumbar daerah miskin, lalu dijadikan sasaran tembak, KPK sedang euforia, > heran saya,” katanya lagi. > Soal honor muspida itu, menurut Gamawan Fauzi, sebagaimana diberitakan > kemarin, berlaku sejak 1980 di seluruh Indonesia. Mulai dari provinsi hingga > kabupaten/kota. > “Waktu 1980 itu, ada namanya dana penguasa tunggal, itulah yang diambilkan > untuk honor muspida,” kata mantan Sekda Sumbar, Rusdi Lubis, pada > Singgalang, Selasa (2/2) > -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
