AslmWrWb Ambo no comment se lah...
Wassalam fitr tanjuang lk/35/albany NY ------- Sabtu, 06 February 2010 Pilkada dan Kongres Kebudayaan Minangkabau WISRAN HADI Kongres Kebudayaan Minangkabau yang difasilitasi oleh Gebu Minang Jakarta, persiapannya sudah memasuki tahap pensosialisasian, mulai dari berbagai proposal dan tanggapan mengenai latar belakang, gagasan-gagasan, konsideran-konsideran, bahkan juga penentuan siapa-siapa saja yang berhak sebagai peserta kongres. Semua itu disebar melalui mailing list dan e-mail orang-perorang secara berbalasan, mengadakan diskusi khusus (FGD) di Fakultas Sastra Unand, wawancara dan siaran pers untuk media massa yang ada di Sumatra Barat. Dari apa yang dapat dibaca melalui internet dan mass-media, tampaknya orang Minang terutama yang bermukim di rantau seakan sudah kalimpasiangan dengan keminangkabauan orang Minang. Artinya lagi, orang Minangkabau yang ada sekarang diragukan keMinangannya, walau kabaunya tidak. Tak tahulah, hal ini sebagai dalih atau ada sesuatu maksud yang lain. Dalam konteks ini, maka usaha besar yang akan dilakukan para pencinta Minangkabau itu dengan mengadakan Kongres Kebudayaan Minangkabau boleh jadi cukup relevan. Terutama dalam rancangan keputusan yang sudah dibuat, bahwa dari kongres itu diharapkan akan lahir sebuah lembaga baru (adat dan syara) yang akan ‘membawahi’ semua organisasi atau lembaga adat yang sudah ada seperti LKAAM, KAN, MTKAM, Bundo Kanduang, Parik Paga Nagari dan lain sebagainya. Artinya di sini, lembaga baru itu diusahakan untuk menjadi induak samang dari organisasi atau institusi yang sudah ada jauh sebelum ini. Organisasi itulah nanti yang akan ‘memobilisasi’ orang Minang untuk me-Minangkan orang Minangkabau masa depan. Hal semacam ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan. Seperti pertanyaan yang pernah diajukan Muchtar Naim (sebagai pakar yang diundang) kepada Panitia Kongres Kebudayaan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beberapa tahun lalu. Pertanyaan yang diajukannya adalah; apa maunya Kongres ini? Dengan disertai oleh sebuah ungkapan kecurigaan; “tentu ada sesuatu di balik kongres ini”. Sekarang pertanyaan dan kecurigaan yang sama tentu dapat pula diajukan kembali kepada beliau, karena beliau adalah salah seorang inisiator/konseptor dari kongres kebuduayaan yang akan diadakan pertengahan tahun ini. Mau apa Kongres Kebudayaan ini? Ada apa di balik kongres ini? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan, karena kongres tersebut akan diadakan pada pertengahan tahun ini juga, bersamaan pula dengan persiapan (kampanye dllnya) Pilkada Sumatra Barat. Tokoh-tokoh Minang tertentu yang merasa lai lanteh angan sudah mulai melakukan kampanye-kampanye terselubung. Perkenalan diri, memberi bantuan dan sumbangan, peduli ini, peduli itu, pertemuan ini, diskusi itu, dlsbnya. Bantuan dan kepedulian serta berbagai kegiatan tersebut harus dipajang pula sepenuh halaman surat kabar agar masyarakat tahu, yang ujung-ujungnya “pilihlah aku”. Kongres Kebudayaan Minangkabau yang akan diadakan itu digelar di Istana Bung Hatta Bukittinggi pada pertengahan tahun ini, dan waktunya sangatlah beriringan dengan Pilkada Sumatra Barat. Seandainya dugaan di atas benar; bahwa Kongres Kebudayaan Minangkabau yang akan diadakan itu, yang juga akan melahirkan sebuah organisasi baru untuk ‘memobilisasi’ lembaga-lembaga dan institusi adat yang ada, tentulah untuk kepentingan Pilkada sangat besar sekali artinya. Betapa banyak suara yang dapat diraup dari kalangan ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Segala anak kemenakan tentu akan memberi dukungan pada figur utama dari pucuk pimpinan organisasi itu yang nanti akan dipilih dalam kongres. Bukan tidak mustahil, kongres kebudayaan demikian seumpama penyampaian visi dan misi dari salah seorang calon yang akan bertarung. Saya percaya, andaian seperti ini pasti akan disanggah dan akan dianggap salah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan. Namun yang tidak dapat disanggah adalah; bahwa Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 adalah sebuah usaha untuk membentuk tatanan sosial yang baru. Boleh jadi akan muncul lagi ‘tiga haji’ sebagaimana dulu bermulanya Perang Paderi. “Kita harus meninggalkan sesuatu yang monumental,” begitu ucapan salah seorang tokoh Kongres itu yang dilansir sebuah mass-media. Agak-agak hati awak begini sajalah; agar Kongres Kebudayaan Minangkabau itu tidak ‘dianggap’ sebagai bentuk baru penyampaian visi misi dari seorang calon gubernur, sebaiknya kongres itu diadakan sesudah Pilkada Sumbar, sesudah gubernur Sumbar terpilih. Supaya kongres yang hebat dan menggetarkan jagad dan alam Minangkabau ini bersih dari muatan-muatan politik dan interest-interest perorangan. Sebab, yang perlu diyakini adalah; Pilkada Sumbar untuk memilih gubernur Sumbar, bukan gubernur Minangkabau. (*) -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
