Uda Abraham, Ephi, dan Dunsanak Sadonyo. Kalau ambo liek, sabananyo para birokrat di daerah itu bukan anti IT, tapi tergantung seberapa bisa para pakar IT (entah itu pakar teknologi atau supplier) meyakinkan mereka mengenai cost benefit nya. Urusan tekonologi apa dan bagaimana teknisnya buat mereka urusan ke sekian, juga masalah cost dalam arti pitih. Yang lebih penting bagi mereka adalah apakah seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dikaitkan dengan pemenuhan peraturan perundangan dan data dan system security (*iko nan manjadi concern Uni Isna tadi malam). Tapi maaf, saya bukan orang IT. Kesimpulan saya tentang di alinea pertama di atas saya dapat waktu bantu2 Depdagri menyiapkan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).*
Untuk Sumbar, menurut saya yang harus ditawarkan bukan e-vote nya, tapi sekian banyak peluang yang bisa diambil dari SIN yang dibuat Kemdagri berdasarkan UU 23/2006 tentang Adminduk. Kan sistem sampai dengan NIK itu dari Depdagri, mungkin juga KTP nya juga. Nah, *tinggal meneruskan saja toh? * Kalau cuma e-vote, mungkin tidak begitu menarik, karena - sampai saat ini -tidak sesuai dengan peraturan perundangan. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas2 menggunakan kata "mencoblos" (pasal 88). Saya baca DPR katanya tertarik dengan e-vote ini, dan akan membahas perubahan UU 32/2004. Tapi itu kan ga tau kapan waktunya. Jembrana mencoba mengambil jalan yang lebih pendek, dengan meminta uji materi ke MK, tapi hasilnya belum keluar (setahu saya). Kalau teknologinya sebetulnya tidak terlalu baru dan canggih juga. Supermarket malah lebih rumit. Untuk media input, touch screen itu kan biasa dipakai restoran dan ATM. Bahkan saya melihat di beberapa supermarket sekian input media terpakai sekaligus: membaca harga yang menggunakan barcode, kalau barcode nya tidak ketemu mereka cari di touchscreen atau pakai keyboard, waktu kita membayar pakai kartu, card reader nya bisa membaca data yang di *magnetic strip* dan juga bisa membaca *chips*. Dan jumlah pembeli di supermarket mungkin lebih banyak dibanding pemilih pilkadus; jenis barangnya malah jauh lebih banyak dibanding jumlah calon Kadus, kan? E-vote dimana2 di dunia menggunakan teknologi Diebold, yang justru lebih terkenal dalam urusan transaksi perbankan/ ATM. Jadi tinggal meyakinkan birokrat bahwa hasil dari IT - bukan IT nya sendiri - itu bermanfaat luas untuk mereka. Kalau IT nya sendiri dijelaskan, ya mungkin saja mereka resist. Riri Bekasi, l 47 2010/2/14 Abraham Ilyas <[email protected]> > Dnda Ephi Lintau > > Kini kan alah ado Biro Rantau di Kantua Gubernur, mungkin apo apo nan > dipostingkan/didiskusikan di Palanta iko, insyaalah lai manjadi perhatian > (dibaco) mereka pulo ! > > Salam > > Abraham Ilyas > > > -- > -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
