~~Segera terbit "Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga Kekalahan"~~

-----Original Message-----
From: Koran Digital <[email protected]>
Date: Thu, 4 Mar 2010 16:53:29 
To: Koran Digital<[email protected]>
Subject: [Koran-Digital] IJP: Politik Paripurna Pasca-Sidang Paripurna

Indra J. Piliang, DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUTE
Skor itu sudah terpampang jelas di layar televisi. Angka 323
mengalahkan angka Wiro Sableng 212. Lalu tiap-tiap fraksi menyampaikan
ucapan saling selamat dan permohonan maaf. Selanjutnya Indonesia Raya
dikumandangkan bersama Padamu Negeri. Setelah itu, apa lagi?

Artikel ini ditulis sebelum Presiden Susi- lo Bambang Yudhoyono
menyampaikan pi- dato resmi. Apa pun itu, Presiden SBY adalah pemegang
mandat eksekutif. Beliau sudah mengatakan bertanggung jawab se- cara
hukum tata negara berkaitan dengan proses kebijakan bailout Bank
Century.
Apakah pertanggungjawaban itu ditunjuk- kan dengan menyerahkan
keputusan Si- dang Paripurna DPR kepada lembaga- lembaga hukum terkait
atau Presiden SBY langsung memberikan kepastian, terutama atas nasib
dua sosok paling banyak disebut dalam Pansus Angket Bank Century--Boe-
diono dan Sri Mulyani Indrawati--seperti- nya membutuhkan proses
lanjutan.

Sidang Paripurna DPR juga menunjuk- kan bahwa adagium legislative
heavy da- lam postur konstitusi pasca-amendemen terbukti lagi. Proses
amendemen yang di- tandai dengan "ketakutan"mendalam atas supremasi
lembaga kepresidenan dalam era Bung Karno dan Pak Harto disikapi
dengan memutilasi banyak kewenangan presiden. Kendali pada prinsipnya
dimiliki oleh partai politik, karena hanya partai po- litik yang
mempunyai wakil di DPR RI dan sekaligus berhak mencalonkan presiden
dan wakil presiden. Legislator telah men- jadi tuan bagi dirinya
sendiri.

Di sini letak masalahnya, ketika desain ketatanegaraan kita menjerat
seluruh lem- baga negara untuk tidak berdiri sama ren- dah atau sama
tinggi. Parlemen sudah men- jadi inti dari seluruh pertarungan
kekuasaan yang semuanya berasal dari partai politik.
Akibat kealpaan membagi-bagikan kekua- saan ke daerah, misalnya, pada
prinsipnya akan menjadikan perjalanan pemerintahan terlihat timpang.
Situasi ini bisa menjebak, yakni terdapat presiden yang didukung oleh
satu partai mayoritas tunggal di DPR RI. So- sok otoriter bisa saja
hadir.Tapi celah ke arah itu tertutupi oleh sistem multipartai, yang
terpilah-pilah ke dalam beragam basis tradisional dan rendahnya party
id.
Koalisi Bagaimana nasib koalisi? Ini pertanyaan populer, tapi miskin
argumentasi. Koalisi pada prinsipnya berinduk pada kepenting- an
partai politik masing-masing dan cetak biru dokumen yang
ditandatangani dengan Presiden SBY-Wakil Presiden Boediono.
Presiden SBY bisa saja menyingkirkan 2 menteri dari Partai Golkar, 4
menteri dari PKS, atau 2 menteri dari PPP. Tapi apakah itu
menyelesaikan masalah? Jangan-jangan pepatah lama akan berlaku:
berharap mer- pati terbang tinggi, punai di tangan dile- paskan.
Dengan kekakuan model komuni- kasi politik yang dimainkan oleh Ahmad
Mubarak, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, dan Anas Urbaningrum,
bagaimana bisa menaklukkan para veteran politik yang sudah lama ada di
DPR RI?

Koalisi dibentuk untuk mengatasi san- dera legislative heavy. Apabila
koalisi hen- dak dihindari, satu-satunya cara adalah SBY mengundurkan
diri dari Ketua De- wan Pembina Partai Demokrat dan mem- bentuk zaken
kabinet yang 100 persen ter- diri atas kaum profesional. Politikus
harus dibuat percaya bahwa SBY tidak hendak memikirkan kemenangan
Partai Demokrat atau melanjutkan proses penguasaan atas politik
Indonesia dalam waktu lama. Kon- sentrasi Presiden SBY akan benar-
benar tersita bagi kepentingan bangsa dan nega- ra, bukan dicantolkan
pada kepentingan Partai Demokrat.

Tapi beranikah SBY menjadi sosok yang imun dari kehidupan politik
murni itu?
Pengalaman Pemilu 2009 sudah memberi bukti kepada semua politikus
bahwa SBY mengklaim seluruh prestasi pemerintahan untuk dirinya dan
partainya saja.

Cara lain adalah memperbarui kontrak politik. Revisi boleh saja
dilakukan. Berarti akan ada renegosiasi atas kursi eksekutif.
Kalau ini dilakukan, SBY sudah menem- patkan diri sebagai politikus
ulung yang tidak hanya mengandalkan para staf yang kurang
berpengalaman dan malah menam- bah buruk hubungan dengan para tokoh
bangsa. Lagi-lagi, beranikah SBY menjadi pemain politik utama itu,
yang dipenuhi beragam pertemuan, lobi, dan debat serius?

Atau mengambil mitra koalisi baru di sayap sebelah kiri. Apa tidak
terlalu jauh melompat? Di balik itu semua, Presiden SBY seperti
melupakan peranan dari lem- baga-lembaga sosial kemasyarakatan,
seperti NU-Muhammadiyah. Barangkali ka- rena pembisik Istana
mengatakan bahwa kedua organisasi itu tidak netral dalam pe- milihan
presiden lalu.
Moratorium Bagi rakyat, yang dibutuhkan adalah moratorium politik.
Para gubernur, bupati, dan wali kota adalah pihak yang menja- lankan
pemerintahan di daerah sehari-ha- ri. Tapi mereka juga sering
dikumpulkan, baik oleh presiden maupun oleh pimpinan partai politik
masing-masing. Rakyat me- mang menikmati tontonan demokrasi, juga
belajar dengan baik melalui perdebatan yang digelar oleh politikus dan
para ahli.

Namun, sementara kesibukan itu terus- menerus berlangsung, situasi
demokrasi ultra-liberal yang terjadi pada 1955-1959 bisa terulang
lagi, yakni pembangunan menjadi terbengkalai serta politikus bersi-
lat kata dan bersilat kuasa. Dalam keada- an yang tidak terkendali,
impuls saraf bisa diisi dengan kehadiran sesosok tokoh yang mengatasi
keadaan setelah semadi di pun- cak Gunung Lawu. Ultraliberal dilawan
oleh mitologi.

Politikus harus bisa membangun harap- an yang realistis, bukan
optimisme yang berlebihan atau pesimisme yang akut.
Bangsa ini semakin banyak kehilangan so- sok-sosok pemimpin visioner
yang tidak la- rut dalam kepentingan politik jangka pan- jang.
Demokrasi, sebagai sebuah peradaban baru, terletak pada dimensi
kesadaran ten- tang pentingnya manusia dan kemanusiaan yang sudah
terpenuhi hak-hak dasarnya.

"Silakan kalian berdebat tuan, tapi kami belum lagi makan menonton
perdebatan itu!"adalah sikap umum di warga-negara (citizen) di mana
pun. Tugas negara dan pemimpin negara adalah memastikan ter- penuhinya
kebutuhan akan makan, mi- num, pakaian, dan tempat tinggal yang la-
yak. Selama itu belum terpenuhi, demo- krasi kaum kerabat dan kaum
penjahat masih dominan di negeri ini.

Politik paripurna digerakkan oleh labi- rin pikiran dan medan
kesadaran yang me- longok kepada kaum miskin dan kaum bo- doh, yang
masih banyak di negeri ini. Bisa- kah para elite politik keluar dari
kepom- pong persoalan masing-masing, lantas se- cara bersama-sama
bekerja bersama ma- syarakat yang mereka selalu sebut itu? Po- litik
paripurna terjadi ketika tujuan-tuju- an berbangsa dan bernegara makin
dide- kati, bukan dijauhi, sekalipun secara pelan dan perlahan. Kalau
itu tidak ada, berarti tujuan telah dibelokkan dan sejarah akan
menghukum bangsa ini kembali.

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/03/05/ArticleHtmls/05_03_2010_011_002.shtml?Mode=1

-- 
- One Touch News-

To post  : [email protected]

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : -  Gunakan bahasa yang baik dan santun
               -  Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
               -  Hindari ONE-LINER
               -  POTONG EKOR EMAIL
               -  DILARANG SARA
               -  Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau 
Moderator 
                 Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda.
              -  Berdiskusilah dengan baik dan bijak.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~-------------------------------------------------------------------
“Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang 
sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” -- Otto Von 
Bismarck

"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang 
lidahnya" -Ali bin Abi Talib

-- 
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat 
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan 
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe

Kirim email ke