Bisa saja Bupati mengata kan dmk, tp apakah para guru bisa percaya? disinilah perluknya tranparansi pengalkokasian dana pembangunan, pengaudit an oleh lembaga independen,.,. dan melibat kan semua elemen terkait disamping DPRD saja. Wass. MT Senin, 15 March 2010 Amri Darwis Angkat Bicara
*Soal Tunjada dilaporkan ke kpk* *Limapuluh Kota, Singgalang* Katakan yang benar walau terasa pahit. Mungkin kosa kata itu yang tengah ada di dalam jiwa Bupati Limapuluh Kota Amri Darwis saat ini. Pasalnya selepas guru-guru melaporkan kasus Tunjangan Daerah (Tujanda) ke KPK dan Indonesian Coruption Watch (ICW) beberapa waktu lampau, Amri malah buka-bukaan lebih dalam lagi. “Jangankan KPK, pengadilan yang lebih tinggi pun kita turuti kok. Kalau bisa guru-guru berpikir rasional sedikit lah. Soalnya guru itu kan pendidik harus berapa kali saya katakan kalau anggaran kita saat ini defisit. Dibayar pakai apa,” kata Amri Darwis pada Singgalang, Sabtu (13/3) bertegas-tegas. Dengan lantang Amri Darwis juga mengatakan, selama ini dirinya sudah menyuruh guru untuk mem-PTUN-kan, namun suruhan itu bak anjing menggonggong khafilah berlalu saja. “Kita sudah carikan solusi, namun tidak pernah didengarkan. Kalau PTUN itu kan jelas. Bisa atau tidak pasti kita bayarkan, kalau dibayarkan sekarang itu mustahil saja,” tukuknya. Ditambahkan, dirinya hanya ingin para guru-guru tersebut sedikit bersyukur dibanding masyarakat biasa yang siang bermandi peluh malam bermandi penat mencarai sesuap nasi di sawah dan diladang. Bahkan ia mengaku juga sering dapat telepon dari orangtua murid yang ketakutan UN anaknya terbirit-birit. “Banyak orangtua yang ngadu pada saya, pasca guru-guru melakukan demonstrasi dan menuntut tunjangan dulu orangtua malah cemas. Mereka takut anaknya tidak naik kelas atau tidak konsentrasi dalam proses belajar,” papar Amri Darwis. Pantauan Singgalang di lapangan, memang ada benarnya ungkapan Amri tersebut. Para orangtua dan masyarakat Limapuluh Kota, merasa para guru-guru sedikit berlebihan dan kurang bersyukur. “Aneh ya guru ini, sudah jelas bupati dan DPRD bilang kalau tidak ada anggaran, eh malah demo-demoan. Kan kurang etis pendidik tidak bisa memberi contoh terbaik alias keras kepala,” kata seorang iIbu di areal kantor Bupati Sarilamak pasca demo beberapa waktu lalu. Di seputaran kantor dinas pendidikan, kata-kata itu tidak berbeda jauh. Bahkan masyarakat merasa kalau guru sudah berlebihan. “Demo urang demo awak, antah apo nan bademoan. Kalau ka demo mungkin kami ko lah patuik mah. Alah hiduik susah anak banyak pulo. Harusnyo guru tu basyukur lah stek (demo orang demo juga kita, entah apa yang didemokan. Kalau mau demo mungkin kami sudah pantas sekali. Sudahlah hidup susah anak banyak pula),” kata pedagang lontong di depan dinas pendidikan. Terlepas dari kurenyah tersebut, tentu kita harus iqrak. Kita baca yang tersirat dari yang tersurat. Semoga tuntutan guru tidak berunsur politik. Kalau bisa ikhlaskan saja, ujar tokoh masyarakat Sarilamak yang namanya enggan dituliskan. (Bayu) -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
