Dalam Pemilu 1999, masyarakat Minang mulai memperlihatkan jatidirinya. Bagian terbesar masyarakat Sumatera Barat lebih memilih PAN yang pluralis dan dipimpin seorang tokoh reformasi. Sekalipun sebagian pendukung saat ini mungkin kecewa bahkan frustrasi terhadap Sang Tokoh Idola yang sering mgomong benar di tempat yang salah atau ngomong salah di tempat yang benar, hasil pemilu tampaknya tidak menghasilkan perubahan yang signifikan di Sumatera Barat. Malah Kepala Daerah terpilih tetap stok lama dan tidak jelas visi dan misinya.
Rezim orde baru yang sentralistik dan monolitik tentu ikut mempunyai andil: dalam meluluhlantakan tatanan masyarakat Minang ini (Mudah-mudahan arwah Mendiang Jenderal Amir "bulldozer" Machmud, Suhartois yang sangat berhasil dalam "seragamisasi" berbagai aktivitas dan institusi di awal-awal pemerintahan orde baru, bisa tenang menyaksikan kerusakan tata nilai bangsa ini akibat ulah perbuatannya). Tetapi tentu tidak hanya itu saja. Peristiwa PRRI di akhir tahun limapuluhan yang berakibat didudukinya Sumatera Barat oleh tentara dari Jawa---yang mengkibatkan terpukulnya martabat dan harga diri masyarakat Minang---tentu berperanan juga. Bak kata pepatah: "Sekali pasang surut, sekali tepian beranjak". Tetapi pertanyaan yang menggoda saya, ialah mengapa masyarakat Minang dengan adat yang kuat---yang katanya "tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas itu"---serta agama Islam yang dianut 99% mayarakat Minang itu, tidak mempunya daya tahan terhadap gempuran-gempuran tersebut. Pertanyaan itu semakin menggoda, sejauh mana Sumatera Barat siap dengan otonomi daerah. Lebih-lebih Sumatera Barat bukan daerah dengan kekayaan alam berlimpah. Karena itu dalam salah satu posting saya terdahulu [1], saya memancing Walhi Sumbar dengan pertanyaan: "Apa sih yang secara sosiologis terjadi pada masyarakat Sumbar belakangan ini? Dari adanya "partai" yang bisa menyauk suara sampai 94% dalam Pemilu 1997, peristiwa busung lapar dan adanya bau tidak sedap dalam pemilihan kepala daerah?". Namun mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan advokasi Pembabatan Seribu Ha Hutan Suaka Alam Air Tarusan, Solok, jawaban yang saya peroleh dari para cerdik pandai di Walhi Sumbar ini sangat umum dan normatif: "Sebenarnya jika kita perhatikan kondisi di Sumbar tidak jauh beda dengan semrautnya Indonesia dalam wilayah yang agak kecil". Saya risau terhadap kondisi di Sumatera Barat bukan semata-mata karena saya dilahirkan di sana. Tetapi saya merasa betapa lengkap sudah carut marut bangsa ini, dan betapa panjang dan menyakitkan jalan yang harus ditempuh sampai desentralisi dan otonomi daerah bisa terlaksana dengan tuntas di tanah air tercinta ini. Apalagi dalam proses ini kita sudah berada di point of no return… Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa jauh berbeda Atau barangkali saya yang salah observasi dan salah persepsi? Tetapi, siapa pulalah awak ini Wassalam, Darwin Bahar Depok, November 2000 [1] Naskah Asli disiapkan untuk Milis Desentralisasi, dengan beberapa penghalusan. -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
