~~."IJP".~~ -----Original Message----- From: Koran Digital <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Wed, 28 Jul 2010 08:48:22 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: [Koran-Digital] IJP: MENGAKHIRI TRANSISI DEMOKRASI
*Indra J. Piliang, DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUT* Dalam banyak aspek, perkembangan demokrasi di Indonesia sudah menunjukkan hasil. Hampir semua pimpinan legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung. Begitu pula pimpinan yudikatif, sudah melewati proses yang transparan dibandingkan dengan sebelumnya. Partai-partai politik dan calon perseorangan mengambil peranan penting dalam proses ini, begitu juga penduduk yang memiliki hak pilih. Kecuali anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak memiliki hak pilih, tidak ada lagi warga negara yang dilarang oleh undang-undang dalam mengikuti prosesi demokrasi. Indonesia boleh dikatakan sudah berhasil melewati proses transisi demokrasi. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik. Militer kembali ke barak mengurus pertahanan. Polisi mengambil alih masalah-masalah keamanan. Partai-partai politik menggapai peran signifikan. Media massa berkembang sebagai pusat dari debat publik dan informasi publik. Kelompok-kelompok bisnis bisa memasuki kelembagaan politik tanpa kekhawatiran. Kalangan masyarakat sipil panen advokasi atas masalah-masalah publik. Tentu, tidak ada makan siang yang gratis dalam demokrasi. Anomali selalu ada dalam urusan-urusan publik. Beberapa pilkada berakhir dengan kerusuhan. Polisi dan mahasiswa melakukan kekerasan. Para wartawan terkena intimidasi. Aktivis dipukuli orang tak dikenal. Sejumlah pemberitaan media mendapat reaksi negatif. Selain itu, setiap pertarungan politik menemukan pihak yang menang dan lebih banyak yang kalah. Tetapi akankah keseluruhan anomali dalam demokrasi itu menandakan bahwa transisi belum selesai? Apakah pelembagaan baru dibutuhkan untuk menampung seluruh semangat perubahan agar setiap suara diperhatikan? Mari kita diskusikan. Korupsi sebagai akar Barangkali dari semua hal yang layak dikedepankan dalam pembicaraan menyangkut Indonesia adalah korupsi. Modus operandinya sudah beranak-pinak sedemikian rupa. Korupsi menghinggapi seluruh lini dalam pelayanan publik. Korupsi menjadi akar dari kelambanan Indonesia memasuki tahapan negara-negara maju yang sejahtera. Membebaskan Indonesia dari korupsi adalah masalah utama bangsa ini, ketimbang menyusun kelembagaan demo krasi baru. Korupsi dalam demokrasi dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Modus ini dipakai untuk memperkaya diri, selain mendapatkan kekuasaan lewat jalur politik.Yang terkena pengaruh akibat politik uang bukan hanya pelakunya, tapi juga pihak yang menerima. Lambat-laun Indonesia menjadi negara yang dihuni oleh kucuran uang yang bocor dari brankas resmi negara. Dalam keadaan seperti ini, kejahatan jenis apa pun bisa datang dengan senang hati. Bersarangnya korupsi dalam pohon demokrasi tentu menggelisahkan. Untuk itu, perlu disusun beragam peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi maupun penindakannya dan hukumannya. Paket undang-undang bidang politik idealnya banyak memuat pasal untuk mencegah politik uang. Dalam hal ini, anggaran yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan, layak diketahui publik. Begitu juga mekanisme pengawasan penggunaan anggaran itu. Sebagai contoh, sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada, para kandidat sudah menyebarkan media kampanye. Penyelenggara pemilu tidak bisa menjangkaunya mengingat masa kampanye resmi belum dimulai, termasuk tentu penetapan peserta pemilu atau pilkada. Tapi masyarakat de ngan mudah bisa melihat aktivitas kampanye itu, bahkan dengan merusak saranasarana publik dengan iklan-iklan yang mencemari lingkungan. Penggunaan baliho, misalnya, sangat sulit diuraikan oleh alam dan dalam jangka pendek-menengah menimbulkan kerusakan lingkungan. Orientasi aktor Dalam masa lebih dari 10 tahun terakhir, kita menyaksikan banyak bendera partai politik hadir, begitu juga beragam organisasi sosial kemasyarakatan. Demokrasi menyuburkan kehadiran organisasi, perserikatan, maupun kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Bahkan kelompok yang dianggap radikal pun memiliki napas yang panjang. Hampir semuanya mengatasnamakan kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat. Masalahnya, kehadiran organisasi maupun partai politik yang menjamur itu tidak dengan sendirinya digerakkan oleh aktor-aktor yang baru sama sekali. Sebagian (besar) merupakan aktor lama yang berganti baju, organisasi, partai, maupun profesi. Dari sini, layaklah audit atas transisi demokrasi Indonesia tidak semata-mata dikaitkan dengan kelembagaan demokrasi, melainkan terarah langsung kepada para aktor. Dalam banyak studi tentang transisi demokrasi, para aktorlah yang dicurigai membajak demokrasi bagi kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarganya. Kri sis yang terjadi di Thailand dan Filipina, misalnya, berkaitan dengan aktor-aktor yang berebut pengaruh dalam kontestasi demokrasi. Untuk Thailand, menyangkut pengaruh dinasti kerajaan yang semakin surut dan menunggu kematian sang raja, Bhumibol Adulyadej, yang sudah tua. Sementara itu, Filipina bergumul dengan masalah yang ditinggalkan setelah hengkangnya Ferdinand Marcos pada 1986. Indonesia sebetulnya tidak memiliki banyak aktor. Mantan presiden Soeharto, misalnya, menempatkan posisi seorang menteri dalam waktu lama dan bahkan pindah-pindah jabatan. Begitu juga pada level daerah, tidak banyak nama yang bisa dicatat sebagai pelaku aktif dalam pemerintahan, partai politik, atau kalangan dunia usaha. Sehingga jauh lebih mudah melakukan kajian-kajian perseorangan ketimbang sekarang. Dari sini, rekam jejak menjadi ukuran. Mengakhiri transisi demokrasi di Indonesia menuju konsolidasi yang penuh akan dengan mudah dilakukan apabila masingmasing aktor demokrasi itu diketahui kiprahnya. Dan, saya kira, inilah tugas masyarakat sipil atau kalangan intelektual, terutama yang merasa memiliki independensi tinggi. Akan jauh lebih mudah melihat Indonesia ke depan ketika semua elite atau calon elite kita diketahui jejaknya. Bukankah hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan? ? http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/07/28/ArticleHtmls/28_07_2010_011_002.shtml?Mode=1 -- "One Touch In BOX" To post : [email protected] "Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun - Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu - Hindari ONE-LINER - POTONG EKOR EMAIL - DILARANG SARA - Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. - Berdiskusilah dengan baik dan bijak. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------ “Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” -- Otto Von Bismarck. "Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib. -- . Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting - Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
