"Pemerintah terlalu asyik membangun kota. Alhasil, daerah pelosok ketinggalan 
tak tersentuh pembangunan….Akibatnya warga desa mengadu nasib ke Kota, dan 
sebagian besar sampai kota mereka terkapar, tidak punya skill."

(Buya Syafii Maarif,  pidato sambutan pada malam penganugerahan Maarif Award 
2010 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis , 10/6/2010,  "Indonesia, Kampung 
Tak Bertuan", detikNews, Kamis, 10/06/2010 *).

Saya orang bodoh---tentu saja---kalau tidak, saya tentu bisa jadi Gubernur, 
atau minimal jadi wagub. Tetapi biar bodoh, tetap merasa santiang saja :).

Dengan segala kebodohan dan rasa  sok santieng,  masyarakat Minang yang saya 
pahami adalah masyarakat  sipil  yang  terbangun melalui perjalanan panjang 
sejarah oleh "republik-republik kecil" berkeswadayaan yang disebut nagari yang 
direkat  oleh modal sosial (saling percaya, solidaritas dan partisipasi) dan 
sistem nilai (cq ABS-SBK) dengan keterikatan yang  bersifat kesukarelaan

Dengan segala kebodohan dan rasa  sok santieng, saya tidak habis pikir, mengapa 
Pak Gub dan Wagub baru ini sama sekali tidak "terkesiap" terhadap salah satu 
agenda yang ditawarkan KKM: "pembangunan yang berwawasan nagari?", konsep yang 
seyogyanya menjadi visi dan misi pembangunan dan dituangkan dalam RPJP-D dan 
RPJM-D pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Sumbar . 

Adakah konsep pembangunan yang lebih mangkus untuk merajut kembali `modal 
sosial' masyarakat Minang yang "terkoyak-koyak" akibat peristiwa PRRI dan 
pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, 
ketika sebelas nagari dijadikan 2300 desa, yang menurut WS Rendra, menyebabkan  
"pertahanan lembaga adat dan hukum  adat di Minangkabau jebol?"**]. Terkecuali 
tentu saja, jika  dampak dari  jebolnya pertahanan lembaga adat dan hukum  adat 
sudah pulih kembali seperti sediakala dengan sudah dikembalikannya nama dan 
kelembagaan nagari pengganti desa pasca pemeberlakuan UU mengenai otonomi 
daerah, atau pendapat Rendra tersebut sama sekali salah. 

Adakah konsep pembangunan yang lebih mangkus untuk menghimpun  partisipasi 
masyarakat---termasuk yang di rantau---di Sumbar selain "pembangunan yang 
berwawasan nagari?".

Adakah konsep pembangunan yang lebih mangkus yang dapat secara fundamental dan 
berkelanjutan mengubah ketidakmerataan pendapatan di Sumbar selain "pembangunan 
yang berwawasan nagari?".

Pembangunan yang berwawasan nagari, memang berarti pembangunan Sumbar akan 
berfokus pada sektor pertanian. Tetapi apa yang salah dengan sektor 
pertananian, yang menurut data tahun 2005, memberikan lapangan kerja bagi  60,8 
persen penduduk Sumbar?  Nakan Bot Piliang menyebut "pertanian tanaman pangan". 
 Bot orang muda pintar dan terpelajar. Dia mengatakan itu tentunya berdasar 
analisis atas data dan fakta. Saya mengamini pendapatnya dengan cara yang 
sederhana saja.

"Kalau ingin tahu kabupaten/kota yang paling makmur di Sulsel, lihat yang 
paling banyak jemaah hajinya," jelas seorang rekan di kantor regional kami di 
Sulsel ketika saya bekerja di program USAID PERFORM. Dan dia mengatakan kepada 
saya bahwa kabupaten yang paling banyak jemaah hajinya adalah Kabupaten 
Pinrang, lumbung beras di Sulsel, di mana petani bisa bertanam sepanjang tahun 
karena adanya pengairan yang disedikan oleh irigasi . Saya tahu Pinrang lumbung 
beras di Sulsel karena kami pernah memfasilitasi penyusunan Business Plan RSUD 
dengan pendekatan partisipatif Kabupaten tersebut. 

Dan tentu saja sistem perekonomian yang perlu dikembangan pada "pembangunan 
yang berwawasan nagari yang `historis', yang paling sesuai dengan karakter 
masyarakat Minang adalah `koperasi', bukan `korporasi' dengan membentuk BUM 
Nagari yang IMHO, belum ada `best practice'-nya', yang alih-alih, dapat membuka 
peluang bagi perilaku koruptif seperti yang banyak terjadi pada sebagian BUMD 
milik berbagai kabupaten/kota di Indonesia , serta dapat mematikan partisipasi 
anak nagari yang keterlibatan dalam pengelolaan BUM Nagari sangat minim kali 
tidak hendak dikatakan nihil.

Adakah konsep pembangunan yang dapat mengurangi tekanan pada kota-kota sehingga 
kota seperti Bukittinggi  bisa banjir dan macet selain "pembangunan yang 
berwawasan nagari?"? 

Sebenarnya masih banyak lagi adakah-adakah lain yang dapat dipertanyakan, 
termasuk dukungan pembangunan yang berwawasan nagari terhadap pengembangan 
parawisata yang berwawasan budaya dan bahari yang ramah lingkungan, serta 
"revolusi biru", terutama kalau terminologi yang terasa---maaf--- sangat 
"gagah" ini, dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, perbaikan gizi 
melalui peningkatan konsumsi ikan perkapita anak nagari, dan bukan sekedar 
peningkatan ekspor ikan tuna ke Jepang. 

Tentu kota-kota pun perlu dibenahi dengan lebih mengambangkan kegiatan UKM, dan 
ini mungkin berarti moratorium pembangunan mal-mal atau mini-mini market yang 
padat modal dan nilai tamabhanya lebih banyak mengalir ke para pemilik modal.  

Bahwa konsep "pembangunan yang berwawasan nagari?"  itu bukan sesuatu yang 
bersifat `sim salabim' sangat jelas tentu saja. Ini adalah perjalanan yang 
sangat kompleks, berkeringat tanpa akhir,  an endless journey.

Saya selalu berfikir kalau bangsa lain, seperti Jepang dapat mentranformasikan 
nilai-nilai kultural dan spritualnya menjadi etos dan budaya kerja yang 
kondusif  bagi kemajuan iptek dan ekonomi,  mengapa kita orang Melayu/Minang 
tidak?

Dan saya percaya bahwa kondisi kita waktu ini bukanlah semata-mata takdir 
Illahi, tetapi karena kurangnya keinginan yang kuat untuk berjuang mengubah 
nasib. bukan begitu kanda Saaf? 

Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudah pimpinan provinsi dan kabupaten/kota yang 
baru terpilih dan dilantik punya konsep pembangunan yang jauh lebih mukibat  
bagi peningkatan kesejahteraan anak nagari di kamoung halaman tercita.. 

Ya, apalah awak ini 


Wassalam, HDB-SBK (L, 67)
Asal Padangpanjang, suku Panyalai, tinggal di Depok, Jawa Barat

*] 
http://www.detiknews.com/read/2010/06/10/224752/1375947/10/syafii-maarif-indonesia-kampung-tak-bertuan?991101605
**] Pidato Kebudayaan W.S Rendra: "Tradisi dalam Kebudayaan"  tanggal 03 Maret 
2007 di UGM, yogya
http://www.ugm.ac.id/warta/downloads/downloads/index.php?page=rilis&artikel=662


-- 
.
Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat 
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan 
mengganti subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an 
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.

Kirim email ke