Sanak Palanta Iko ado acara minggu depan di ranah
Andiko Sutan Mancayo Diskusi Publik & Lokakarya Mencari Model-Model Pengakuan Tanah Komunal Latar Belakang Tanah komunal merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki secara bersama oleh kelompok masyarakat hukum adat secara turun temurun (tradisional). Keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan, karenanya harus mendapat pengakuan dan perlindungan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah dijaminan oleh UUD 1945. Bahkan, UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agaria/UUPA) kemudian lebih menegaskan lagi bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung adalah hukum adat. Dengan demikian, untuk memahami tenurial masyarakat hukum adat harus dilakukan berdasarkan hukum adat itu sendiri. Hukum negara tentu harus mengakomodasi tenurial adat dalam setiap program pembangunan, seperti program sertipikasi tanah. Namun, instrumen pendaftaran tanah yang berlaku sekarang belum mengakomodasi keragaman tenurial di masyarakat hukum adat yang bersifat komunal. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, begitu juga PP No. 10 Tahun 1961 yang berlaku sebelumnya, belum mampu memecahkan persoalan sertipikasi tanah-tanah komunal yang merupakan ciri khas masyarakat hukum adat. Ketentuan ini justeru ingin menyeragamkan bentuk-bentuk tenurial di seluruh Indonesia dengan menentukan jenis-jenis hak atas yang bisa disertipikasi. Akibatnya, tanah ulayat tidak menjadi obyek pendaftaran tanah. Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memberikan sedikit peluang bagi pendaftaran tanah ulayat. Peraturan ini menyatakan bahwa tanah ulayat bisa didaftarkan dengan cara mencatatkannya di dalam buku tanah di daerah setempat. Walaupun demikian, kebijakan pendaftaran tanah di daerah tetap menunjukkan variasi dalam mengakomodasi jenis-jenis tanah adat yang ada, seperti di Sumatera Barat. Dengan memakai jalur konversi hak tanah milik adat, kantor pertanahan di daerah ini telah mengeluarkan sertipikat tanah milik kaum yang bisa disebut sertipikat komunal. Sertipikat jenis ini memang ditujukan untuk memberikan kepastian hak kepada tanah milik bersama dari suatu kaum (sub-clan). Karena pemilik tanahnya memang komunal maka nama pemegang hak yang dicantumkan di dalam sertipikat itu adalah kelompok orang yang terhimpun dalam suatu kaum. Pada prinsipnya, pratik ini telah berlangsung sejak program pendaftaran tanah dijalankan di daerah ini khususnya sejak diberlakukan PP No. 10 Tahun 1961. Bila dihubungkan dengan persoalan pengakuan tanah komunal secara keseluruhan, sertipikasi tanah seperti itu ternyata masih menyisahkan banyak permasalahan, tiga di antaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Model pengakuan seperti itu belum mampu mengakomodasi seluruh jenis tanah komunal yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat suku dan ulayat nagari belum tersentuh dengan model sertipikasi komunal yang sudah ada. Akibatnya, persentase luas tanah yang sudah bersertipikat pada kawasan budidaya di daerah ini masih rendah. Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menunjukkan, bahwa sampai 2008 baru sekitar 18% saja tanah yang sudah terdaftar. 2. Sertipikasi tanah komunal yang sudah dijalankan belum bisa memberikan solusi terhadap tenurial masyarakat hukum adat atas tanah hutan. Sebagian besar tanah hutan di daerah ini merupakan ulayat suku dan nagari, sedangkan sertipikasi tanah komunal baru bisa diterapkan terhadap tanah ulayat kaum. Dengan demikian pengakuan tanah komunal masyarakat hukum adat di kawasan hutan belum tersentuh sama sekali. 3. Berkaitan dengan itu, kebijakan tersebut belum mampu memberikan solusi terhadap adanya tumpang tindih klaim atas tanah, baik antara masyarakat hukum dengan instansi kehutanan maupun antara badan pertanahan dengan sektor kehutanan. Disisi lain, dorongan untuk mengindividualisasi tanah-tanah komunal terus dilakukan dengan berbagai kampanye dan propaganda. Kampanye terkuat untuk mendorong individualisasi ini menyebutkan bahwa konsep tanah komunal dan tidak memiliki sertifikad tanah ini menyulitkan proses investasi. Tujuan : 1. Menggali ruang kebijakan local dan nasional mengenai pengakuan tanah komunal 2. Menggali dampak-dampak sertifikasi tanah adat/komunal di Minangkabau 3. Membangun prasyarat bagi pengakuan tanah komunal di yang ramah terhadap sisitem social masyarakat adat, khususnya Minangkabau. Peserta : Semiloka dihadiri maksimal 30 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Nagari (Walinagari dan KAN), BPN, Dinas Kehutanan, Badan Kehutanan Nasional Sumbar, Perwakilan LKAAM, Perwakilan Pemda, Perwakilan BKMD (Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah), Perwakilan Universitas. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
