http://www.indrapiliang.com/2010/12/10/presiden-sby-dan-pidato-yogyakarta/
Koran Tempo, 10 Desember 2010
Presiden SBY dan Pidato Yogyakarta
Indra J. Piliang DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUTE
Agak sulit menemukan lagi sisi lain dari persoalan Yogyakarta, yang sudah
dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Na mun, agar masalah ini
tidak terusmenerus muncul, perdebatan yang lebih jernih perlu dilakukan.
Apalagi, secara substantif, masalah Yogyakarta ini memicu beragam tafsiran dari
banyak elemen.
Ada dua hal yang layak didiskusikan. Pertama, status Yogyakarta sebagai daerah
istimewa di tingkat provinsi. Kedua, status Keraton Ngayogyakarta dan
Pakualaman. Sebagai daerah istimewa, Provinsi Yogyakarta tentu memiliki
perbedaan kewenangan, dibandingkan dengan daerah lain, yang diatur dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keistimewaanitu
juga berupa kedudukan Keraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman dalam sistem
pemerintahan yang dibangun.
Masalah menjadi rumit ketika daerah istimewa dan kesultanan dipimpin oleh orang
yang sama. Kerumitan itu terjadi ketika pemerintah mendapat informasi bahwa
Sultan Hamengku Buwono (HB) X tidak lagi berminat memperpanjang masa jabatannya
pada 2011. Selama ini Sultan HB IX dan Sultan HB X adalah Gubernur DIY. Bahkan,
ketika Sultan HB IX menjadi Wakil Presiden RI, sampai tidak lagi bersedia
dicalonkan lagi pada 1978, Sultan HB IX tetap menjadi Gubernur DIY secara de
jure.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah pusat menginginkan proses pemilihan
langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan DIY berisi opsi pemilihan langsung itu. Terdapat dua rancangan
yang belum diputuskan, yakni pemilihan oleh rakyat atau pemilihan oleh DPRD
Provinsi DIY. Di dalamnya juga diatur tentang persetujuan Sultan Ngayogyakarta
atas caloncalon Gubernur DIY. Sama sekali belum ada keputusan final.
Kementerian Dalam Negeri masih terus menyusun draf resmi pemerintah.
Tradisi baru
Apa yang dicoba disampaikan oleh Presiden Yudhoyono sebetulnya tidak dengan
sendirinya menghilangkan keistimewaan Yogyakarta. Itu hanya lontaran pemikiran
biasa. Hanya, dari sisi pilihan waktu, Presiden Yudhoyono kurang
mempertimbangkan faktor psikologis akibat bencana Gu nung Merapi. Selain itu,
jarang substansi RUU disampaikan langsung oleh Presiden Yudhoyono.
Nah, apakah hal ini akan menjadi tradisi baru? Yakni Presiden menyampaikan
pandangan-pandangan umum dan khusus atas sebuah rencana legislasi di parlemen.
Kalau benar, apakah hanya keterangan pers atau langsung dikemas dalam bentuk
pidato resmi? Biasanya Presiden hanya menyampaikan pidato setiap tanggal 16
Agustus.
Pada awal menjadi presiden,Yudhoyono memang menyampaikan pidato awal tahun.
Tapi upaya itu tidak menjadi tradisi. Kritik banyak kalangan atas substansi
pidato memicu persoalan di lingkaran dalam pemerintahan. Presiden Yudhoyono
lalu menguranginya secara drastis. Pidato yang panjang hanya dilakukan dalam
sedikit kesempatan. Kali ini publik, yang diwakili pers, yang merasa kekurangan
informasi. Apalagi sosok-sosok di sekeliling Presiden terkadang enyampaikan
informasi yang tak akurat.
Keinginan mendengarkan informasi langsung dari Presiden dijawab dengan sejumlah
keterangan pers di Istana Negara. Khusus untuk masalah dengan Malaysia,
Presiden Yudhoyono memilih berpidato di Markas Besar TNI, Cilangkap. Sejumlah
istana di luar Istana Negara juga dimanfaatkan untuk memberikan keterangan
pers, seperti Bali dan Yogyakarta.Yang jarang dilakukan adalah memberikan
informasi di atas pesawat, sebagaimana Presiden Gus Dur. Sebuah foto yang
beredar menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono lebih suka bermain gitar di atas
pesawat ketimbang memberikan keterangan pers.
Kalau setiap RUU dipidatokan oleh Presiden Yudhoyono, sepertinya ia akan menuai
kontroversi yang luas. Hanya, kontroversi itu lebih substantif dan edukatif
ketimbang berbicara menyangkut kebijakan jangka pendek. Untuk itu, Presiden
Yudhoyono layak didorong untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran menyangkut RUU
lainnya, namun dengan pertimbangan waktu yang tepat.
Pendidikan politik
Pidato-pidato yang baik adalah panggung pendidikan politik yang baik. Buku Di
Bawah Bendera Revolusi karya Ir Sukarno tidak mungkin lahir, begitu juga
buku-buku Muhammad Hatta, tanpa ada pidato. Bangsa ini semakin terjebak dalam
masalah-masalah jangka pendek sehingga, untuk memanjangkan ingatan, diperlukan
pidato-pidato yang serius.
Sejumlah pidato kebudayaan memang hadir dan dilakukan oleh sejumlah kalangan.
Hanya, semakin ke sini semakin terlihat kenyinyiran isi pidato-pidato
"kebudayaan" itu. Boleh dikatakan pidato-pidato itu pun semakin heavy
politics.Yang lebih mencengangkan, politikus dijadikan olok-olok, sembari
mengutip Sukarno atau Muham mad Hatta, yang juga politikus puritan.
Kembali ke pidato Presiden Yudho yono soal Yogyakarta, alangkah baik nya jika
hal itu dijadikan sebagai pi dato tunggal, bukan digabungkan dengan
masalah-masalah lainnya.Yogya karta adalah bagian dari sejarah Indonesia dan
pra-Indonesia. Pemikiran yang komprehensif dari seorang presiden diperlukan,
tentu dengan membuka peluang bagi pemikiran-pemikiran lainnya untuk hadir.
Perdebatan menyangkut monarki, demokrasi, otonomi, kewenangan, keistimewaan,
dan lain-lainnya diperlukan terutama untuk mempercepat penyebaran ilmu
pengetahuan di ranah publik. Kebebasan pers dan teknologi informasi modern
layak diisi dengan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali yang datang dari
penyelenggara negara.
Kalau ada yang mengkritik kenapa Presiden Yudhoyono sering berpidato,
selayaknya melongok lagi sejarah Indonesia ketika tokoh-tokoh kemerdekaan
begitu sering berpidato dengan massa yang terbatas.Visi keindonesiaan justru
dipompakan dengan pidato-pidato yang baik. Kalaupun terdapat pidato yang
keliru, tetap saja akan menjadi catatan pembanding yang berguna bagi sejarah
dan masa depan.
Apalagi, selain kebebasan pers, kita mengenal kebebasan akademis. Alangkah
baiknya bila Presiden Yudhoyono ataupun kalangan penyelenggara negara lainnya
menggunakan kampus sebagai area untuk menyampaikan pidato. Proses dialektika
mulai terjadi pada saat pidato disampaikan. Presiden Amerika Serikat Barack
Obama sudah memberi "tanda", betapa kampus Universitas Indonesia sebagai tempat
berpidato adalah tempat yang menyehatkan.
Jadi, siapa pemimpin dan calon pemimpin lainnya yang hendak berpidato di
kampus-kampus? Saya yakin, banyak orang di Indonesia yang menunggunya.
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
