Perusahaan Minyak Disorot

Berlin, Selasa - Sebanyak 44 perusahaan raksasa minyak dunia disorot dalam
laporan Transparency International, Selasa (1/3) di Berlin. Perusahaan
tersebut dianggap menyuburkan korupsi di sejumlah negara tempat perusahaan
beroperasi dan secara tidak langsung memiskinkan warga.

Kegiatan 44 korporasi perminyakan global itu menyumbang 60 persen terhadap
produksi migas global.

”Dua pertiga dari total warga miskin dunia tinggal di negara-negara kaya
minyak. Mereka berhak mengetahui berapa banyak uang yang didapat
pemerintahan mereka dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia dari hasil
eksploitasi kekayaan migas,” demikian laporan Transparency International
(TI) tahun 2001.

Berdasarkan data PBB, warga miskin di dunia sekitar 1,2 miliar jiwa. Dua
pertiga dari jumlah warga miskin itu berada di Asia. Indonesia, yang kaya
sumber daya alam, juga termasuk lokasi warga miskin dunia. Indonesia juga
termasuk sebagai lokasi bisnis bagi korporasi perminyakan yang disorot TI.

Untuk memperbaiki kehidupan rakyat di negara-negara kaya migas, TI menyusun
laporan soal tingkat keterbukaan 44 korporasi perminyakan itu. Tuntutan soal
tingkat keterbukaan ini dianggap bisa mendorong korporasi mengurangi
kemiskinan, bukan menyuburkan kemiskinan lewat praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Tingkat keterbukaan itu melacak kemampuan perusahaan untuk bersikap
transparan soal ”program antikorupsi”, ”transparansi perusahaan”, dan
”keterbukaan di negara-negara lokasi usaha” (lihat grafis).

Laporan soal program antikorupsi dianggap penting oleh TI. Ini disebabkan
adanya hipotesis bahwa korporasi perminyakan itu bisa menyuburkan korupsi.
Diduga kuat, hal itu dilakukan korporasi dengan menyuap para pejabat di
negara lokasi usaha.

Hal ini membuat penerimaan migas diselewengkan dan melahirkan istilah
”kekayaan alam sebagai kutukan, bukan berkah”.

Dalam laporan TI tersebut disebutkan, dibandingkan dengan tahun 2008,
laporan TI pada tahun 2011 ini sudah jauh lebih baik dalam tiga kategori
itu. ”Akan tetapi, masih banyak yang harus dilakukan oleh sejumlah korporasi
itu,” kata Francois Valerian, Kepala Program Sektor Swasta TI, di Berlin.

*Korporasi asal AS*

Kesimpulan dari laporan TI adalah 44 korporasi global itu mengalami
perbaikan soal program antikorupsi. Korporasi juga mengalami perbaikan soal
keterbukaan perusahaan.

Meski demikian, lihat grafis yang memperlihatkan ”tingkat keterbukaan di
negara-negara lokasi usaha”. Tingkat keterbukaan untuk kategori ini
rata-rata 16 persen dari skala 0-100 persen.

Dengan kata lain, sebanyak 44 korporasi itu relatif tidak terbuka soal
jumlah produksi dan penerimaan perusahaan dari hasil eksploitasi migas di
negara-negara tempat korporasi berusaha.

Tingkat keterbukaan 44 korporasi dalam kategori ini jauh lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat keterbukaan di bidang ”program antikorupsi” dan
kategori ”tingkat keterbukaan perusahaan”.

”Terlalu sedikit dari korporasi itu yang melaporkan kepada publik soal
besaran uang yang mereka sumbangkan ke pemerintahan,” demikian isi laporan
TI.

Mengomentari hal itu, pengamat perminyakan Parulian Sihotang mengatakan,
”Perusahaan perminyakan relatif sudah terbuka. Pada umumnya perusahaan
merupakan perusahaan publik.”

”Bicara soal korupsi atas hasil migas, ini lebih terletak pada pengendalian
di pemerintahan,” kata Parulian.

Dari sejumlah perusahaan yang buruk soal keterbukaan di negara-negara lokasi
mereka beroperasi, terdapat nama-nama perusahaan minyak dunia yang juga
berbisnis di Indonesia, seperti Total, BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil,
Conoco, dan Chevron.

Nama-nama raksasa perminyakan AS, yang menguasai 80 persen pertambangan
migas Indonesia, juga ada dalam daftar itu.

Soal itu, pengamat perminyakan lainnya, Kurtubi, mengatakan, ”Kembalikan
saja sistem kepemilikan dan pengelolaan kekayaan migas ke tangan Indonesia.
Bubarkan badan yang kini diberi peran menguasai kekuasaan migas dan berikan
hak itu ke tangan perusahaan negara Indonesia sebagai pengelola baru migas.”

Kurtubi sejak lama menyimpulkan bahwa kekayaan migas tidak lagi berada di
tangan Indonesia, tetapi sudah beralih ke pihak asing. Hanya itu yang akan
bisa membuat migas bermanfaat bagi warga. (AFP/MON)

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke