Oleh R.Z. Leirissa
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/07/14/LK/mbm.20080714.LK127
667.id.html
Pada 15 Februari 1958, sejumlah tokoh militer dan sipil di Padang
memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI). Peristiwa itu merupakan puncak gunung es dari kemelut yang dihadapi
bangsa Indonesia pasca-Revolusi. Yang tidak kurang penting adalah
telantarnya pembangunan ekonomi, yang membawa kemelaratan banyak orang.
Pemerintah pusat di Jakarta meremehkan kejadian di Padang itu sebagai suatu
"gerakan separatisme". Tapi pihak daerah yang bergolak melihat tindakan
mereka sebagai upaya mencegah jatuhnya Republik Indonesia ke tangan
komunisme.
Sejak pertengahan 1950-an, konflik mulai meningkat di kalangan partai-partai
politik yang anti dan pro-komunis. Dalam Pemilu 1955, Partai Komunis
Indonesia (PKI) merebut tempat keempat, setelah Partai Nasional Indonesia,
Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Sejak itu, kesadaran akan bahaya komunisme di
Indonesia terus meluas. Kekhawatiran itu makin bertambah ketika dalam
pemilihan daerah di Jawa pada Juni-Agustus 1957 PKI mengungguli semua partai
lain dengan kedudukan nomor satu.
Partai-partai antikomunis, seperti Masyumi dan PSI, mempertaruhkan semua
kekuatan untuk menghambat PKI. Tapi kecenderungan Presiden Soekarno memihak
PKI menjadikan mereka tak berdaya. Dalam konflik intern, Perang Dingin juga
menjadi faktor penting. PSI dan Masyumi dianggap oleh Soekarno sebagai
"antek" Barat, tapi bagi kedua partai itu keberpihakan pada Barat adalah
strategi untuk menghambat berkuasanya PKI di Indonesia. Ketidakberdayaan itu
makin dirasakan ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil
presiden pada awal Desember 1957. Intimidasi dan provokasi yang dilontarkan
media PKI terhadap tokoh-tokoh Masyumi menyebabkan akhirnya, pada Desember
1957, ketua partai itu, Mohammad Natsir, terpaksa menyingkir ke Padang. Dr
Sumitro Djojohadikusumo, yang mengalami intimidasi seperti itu, juga
terpaksa meninggalkan Jakarta.
Sementara suhu politik di Jakarta terus meningkat, pada saat yang bersamaan
di berbagai daerah muncul kritik yang tajam terhadap pemerintah. Masalah
utama adalah kemiskinan dan tidak adanya pembangunan ekonomi. Keadaan itu
dimanfaatkan oleh para panglima daerah di Sumatera dan Sulawesi untuk
mendapat dukungan rakyat atas permasalahan mereka sendiri. Sejak Nasution
diangkat kembali oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,
muncul rasa ketidakpercayaan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, yang pernah
dinonaktifkan oleh Soekarno sendiri berkaitan dengan "Peristiwa 17 Oktober
1952" (penolakan militer atas campur tangan sipil dalam "urusan intern
militer").
Kekhawatiran muncul ketika itu karena kerja sama Nasution dengan Soekarno
diduga bisa memperkuat posisi PKI. Karena itu, ketika Nasution memutuskan
untuk melakukan tour of duty (pemindahan tempat kedudukan para panglima),
para panglima daerah di luar Jawa membangkang. Pembangkangan itu dimulai di
Sumatera Tengah, ketika pada 25 November 1956 Panglima Divisi Banteng Letnan
Kolonel Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng dan mengambil alih kekuasaan
atas provinsi itu. Kemudian Panglima Divisi Bukit Barisan Kolonel Simbolon
membentuk Dewan Gajah pada 22 Desember 1957. Dua hari kemudian, di
Palembang, Panglima Divisi Gajah membentuk Dewan Gajah. Di Indonesia Timur,
pada 2 Maret 1957, Panglima Divisi Wirabuana Letnan Kolonel Sumual membentuk
Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Makassar dan mengambil alih
kekuasaan atas provinsi itu. Para panglima itu berhasil membuka hubungan
dagang dengan Singapura sehingga menghasilkan uang yang banyak untuk
digunakan bagi pembangunan daerah. Bahkan dalam beberapa bulan saja
Indonesia Timur menjadi sangat makmur.
Akhir Maret 1957, sepuluh perwira staf Markas Besar Angkatan Darat mengambil
inisiatif untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang sudah meluas menjadi
konflik daerah itu. Maksud mereka dibicarakan dengan Perdana Menteri
Djuanda, yang ternyata sangat mendukung upaya rekonsiliasi itu. Para perwira
Markas Besar Angkatan Darat itu dikirim ke daerah-daerah yang bergolak untuk
kemungkinan menyelenggarakan suatu pertemuan nasional di Jakarta. Letkol
Sumual, yang menyadari bahwa inisia-tif itu adalah satu-satunya cara
penyelesaian, lalu datang ke Jakarta dan menghubungi Djuanda. Dengan Djuanda
dia sepakat langkah pertama ke arah musyawarah nasional itu adalah pertemuan
antara para tokoh militer dan sipil di daerah bergolak untuk meyakinkan
mereka bahwa musyawarah nasional merupakan jalan terbaik.
Pertemuan di Palembang yang direncanakan itu berlangsung pada 8 September,
dua hari sebelum musyawarah nasional dibuka. Kehadiran Mohammad Natsir jelas
mempengaruhi keberhasilan pertemuan itu. Bahaya komunisme yang mengancam
Indonesia mendapat tekanan khusus dari tokoh politik kawakan ini. Di bawah
pengaruhnya, semua eksponen daerah bergolak itu menyatakan solidaritas dan
membentuk satu dewan saja dengan nama Dewan Perjuangan. Keputusan yang
diambil di Palembang- yang dicantumkan dalam "Piagam Palembang" pada
da-sar-nya merupakan usul bersama dari daerah bergolak, yang terdiri atas
lima hal: (1) pemulihan dwitunggal Soekarno-Hatta, (2) penggantian pimpinan
Angkatan Darat, (3) pembentukan senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mewakili daerah-daerah, (4) melaksanakan otonomi daerah, dan (5)
melarang komunisme di Indonesia.
Musyawarah nasional berlangsung di Jakarta pada 10-15 September 1957.
Seluruh usul Dewan Perjuangan ternyata diterima, kecuali pembubaran PKI.
Bahkan dibentuk suatu panitia yang terdiri atas tujuh orang untuk
merehabilitasi para perwira daerah yang oleh Nasution dianggap sebagai
pembangkang. Keputusan Panitia Tujuh direncanakan akan diumumkan pada 13
Desember dan para "perwira pembangkang" akan direhabilitasi serta
dikembalikan ke kedudukan semula.
Dari kelima usul Dewan Perjuangan itu, dalam perjalanan sejarah, tiga
akhirnya terwujud. Pembubaran PKI dilakukan oleh Orde Baru, sementara
otonomi daerah dan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (semacam senat) di
samping Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan pada masa reformasi.
Namun, sebelum Panitia Tujuh mengumumkan hasilnya, pada 30 November, terjadi
upaya pembunuhan Presiden Soekarno ketika ia hendak meninggalkan upacara
wisuda putranya di Perguruan Cikini. Tanpa melakukan penelitian yang
menyeluruh, pemimpin Angkatan Darat menuduh para perwira daerah sebagai
pelaku atau dalangnya. Terutama Kolonel Zulkifli Lubis, perwira intelijen
yang disegani, yang menjadi bulan-bulanan.
Sekalipun tokoh-tokoh daerah bergolak yakin tidak bersalah, hukuman telah
dijatuhkan dan mereka terpaksa menyingkir lagi ke Sumatera untuk menghindari
penangkapan.
Pusat pun mengibarkan bendera perang terhadap daerah-daerah bergolak. Para
eksponen pergolakan itu berkumpul lagi di Sungai Dareh, Sumatera Barat, buat
membicarakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permusuhan dari pusat
itu. Tokoh politik seperti Mohammad Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo ikut
aktif dalam pertemuan itu. Bahkan Natsir menganjurkan agar dilakukan
perlawanan untuk membela diri. Nada pertemuan itu sesuai dengan ungkapan
civis pacem parabellum ("untuk berdamai harus siap berperang"). Para perwira
lain dikirim ke Singapura untuk membeli senjata. Peran Sumitro
Djojohadikusumo sangat penting dalam hal ini.
Dewan Perjuangan kemudian berapat lagi di Padang dan memutuskan untuk
menuntut Presiden Soekarno membubarkan kabinet Djuanda dan membentuk kabinet
Hatta-Hamengku Buwono. Jakarta dengan sendirinya menolak. Maka, pada 15
Februari 1958, di Padang dibentuk kabinet tandingan dengan nama Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia. Perang pun tidak dapat dihindari.
Harus diakui, peran pemerintah Amerika Serikat dalam kemelut ini juga
penting. Melalui kerja sama Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Departemen
Luar Negeri (kakak-adik Dulles), disusunlah sebuah rencana besar untuk
membantu pergolakan daerah itu. Namun keinginan Amerika Serikat agar di
Padang dibentuk "Negara Sumatera" ternyata tidak dituruti. Para eksponen
pergolakan yang turut mendirikan Republik Indonesia tampaknya tidak sampai
hati menghancurkan apa yang mereka bangun itu. PRRI ternyata adalah
pemerintah nasional yang menca-kup seluruh Indonesia juga (dengan sistem
federal).
Dari rencana besar CIA-Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu, tinggal
peran Howard P. Jones yang ikut serta merancang rencana bantuan Amerika
tersebut. Ia kemudian dikirim ke Jakarta sebagai duta besar untuk memantau
keadaan-berbeda dengan laporan-laporan CIA yang cenderung membesar-besarkan
bahaya komunis.
Jones melaporkan bahwa di kalangan pemimpin Angkatan Darat terdapat kekuatan
nyata yang antikomunis. Setelah Menteri Luar Negeri John Foster Dulles sakit
kanker, pada 1961 Amerika Serikat mengubah strateginya untuk mendukung
kekuatan antikomunis di kalangan tentara dan melepaskan dukungannya terhadap
pergolakan daerah. Sejak 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan
amnesti bagi semua tokoh yang terlibat peristiwa PRRI.
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/
