AKMAL MALIK, Rabu, 27 April 2011 http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=5913
SUJUD syukur dilakukan Bupati Dharmasraya, H. Adi Gunawan yang tengah menjalani ibadah umrah di Mekah, begitu mendengar berita Dharmasraya terpilih sebagai kabupaten terbaik tingkat nasional, dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan terhadap 164 daerah otonom baru. Penetapan itu melalui SK Mendagri Nomor 120-177, tertanggal 25 April 2011. Sebenarnya waktu Hari Pers Nasional di Dharmasraya, Adi sudah menyampaikan hal itu sebagaimana dimuat Singgalang, tapi demi menerima kabar dari Jakarta, ia semakin lega. Pada upacara puncak peringatan 17 Agustus tahun ini di Istana Negara, presiden akan menyerahkan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bupati Adi Gunawan. Prestasi ini sangat membanggakan, tidak saja bagi masyarakat Dharmasraya, juga masyarakat Sumatra Barat. Prestasi yang diraih Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan keberhasilan Dharmasraya sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dengan kinerja terbaik di tingkat nasional, bagaikan setetes embun di tengah dahaga prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi tentu pantas diberikan kepada pasangan Bupati Adi Gunawan dan Wakil Bupati Syafrudin R, berserta jajaran SKPD dan masyarakat. Sinergitas yang dibangun bersama-sama komponen yang ada, mampu melesatkan prestasi dan kinerja pemerintahan daerah dalam kurun waktu delapan bulan mereka. Sebagai daerah otonom yang hadir melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003, Dharmasraya dinilai telah mampu menjalankan pelbagai urusan yang telah didesentralisasikan, mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, menciptakan good local government, serta meningkatkan daya saing daerah, melalui pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan ini diharapkan memberikan motivasi kepada daerah otonom hasil pemekaran lainnya di Sumbar untuk berprestasi lebih baik lagi. Prestasi ini diharapkan mampu menjawab sikap pesimistis banyak kalangan terhadap kinerja daerah otonom hasil pemekaran. Kehadiran sebuah daerah otonom hasil pemekaran, seyogyanya dapat menjadi peluang bagi terwujudnya tata kelola birokrasi pemerintahan daerah yang masih steril dari pelbagai budaya kerja yang tidak produktif. Meminjam istilah H. Zubir St. Bagindo, seorang tokoh pemekaran daerah di Dharmasraya, membangun daerah pemekaran bagaikan membuat sebuah pola dan disain baju baru. Dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian mengukurnya. Bila salah dalam menggunting, alamat baju tidak akan elok dipakai. Melihat hasil total nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dharmasraya, meliputi empat aspek yang dinilai, menunjukkan masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Dalam sepuluh tahun terakhir yang dinilai (1999-2009), nilai kinerja peningkatan kesejahteraan rakyat baru mencapai 20,59 % dari standar tertinggi 30 %. Pencapaian kinerja good local governance juga baru mencapai 19,28 % dari standar tertinggi 25 %. Demikian juga kualitas pelayanan publik baru mencapai nilai kinerja 9,64 % dari standar tertinggi sebesar 25 %. Terakhir peningkatan daya saing baru mencapai 9,92 % dari standar tertinggi 20 %, atau dengan total nilai 59,43 % dari standar tertinggi 100 %. Hasil penilaian tersebut menunjukkan masih besarnya peluang yang dimiliki Dharmasrya di masa depan, karena range nilai yang telah diraih, sejauh ini masih relatif besar dibandingkan dengan nilai tertinggi yang akan dicapai. Kepala daerah harus lebih intensif melahirkan program dan kegiatan yang dapat memberikan stimulan peningkatan kesejahteraan, terutama pembangunan prasarana jalan yang mampu menghubungkan Lintas Sumatra dengan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang belum terkelola secara optimal. Perizinan dan pelayanan juga perlu dipermudah, sehingga akan mampu menarik minat investor dan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam. Dharmasraya perlu menjalankan secara ketat prinsip good local government, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keterbukaan informasi, penegakan hukum, membangun budaya kerja lebih kreatif dan inovatif, serta mewujudkan harmonisasi kerja. Pemberian reward and punishment terhadap kinerja pegawai juga perlu menjadi prioritas, sehingga stigma PGPS (pintar goblok penghasilan sama) yang selama melekat dalam pikiran pegawai dapat dihilangkan. (*) -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
