Tanpa Sjafruddin, maka Indonesia...
Jodhi Yudono |                                               Sabtu, 21
Mei 2011 | 19:52 WIB
Dibaca: 11381Komentar
<http://oase.kompas.com/read/2011/05/21/1952211/Tanpa.Sjafruddin.maka.In\
donesia.#komentar> : 27
|                                   
<http://twitter.com/home?status=Tanpa+Sjafruddin%2C+maka+Indonesia...+ht\
tp://oase.kompas.com/read/2011/05/21/1952211/Tanpa.Sjafruddin.maka.Indon\
esia.>                  
<http://oase.kompas.com/read/2011/05/21/1952211/Tanpa.Sjafruddin.maka.In\
donesia.#>                  Share:
LIFE/James Burke         Kolonel Dahlan Djambek (paling kiri),
Burhanuddin Harahap,  pemimpin Dewan Revolusi Ahmad Husein, Mr
Sjafruddin Prawiranegara, dan  Maludin Simbolon.  Foto yang diambil
Maret 1958 ini menunjukkan mereka  sebagai pemimpin Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  berkedudukan di Bukittinggi,
melawan rezim Soekarno.
PANDEGLANG, KOMPAS.com — Penulis buku Presiden Prawiranegara, Akmal
Nasery Basral, menjelaskan, tanpa Sjafruddin, Indonesia pernah tidak ada
karena pernah terjadi kekosongan pemerintahan.

"Kalau  kita tidak mengakui Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden,
kita  harus mengakui kalau Indonesia pernah tidak ada," katanya saat
bedah  buku Presiden Prawiranegara di Pandeglang, Sabtu (21/5/2011).

Kekosongan  pemerintahan itu terjadi dalam kurun waktu 19 Desember
1948-13 Juli  1949, atau ketika para pemimpin bangsa, termasuk Soekarno
dan Mohammad  Hatta, ditangkap dan diasingkan ke Bangka.

"Itu fakta sejarah yang  tidak bisa dihilangkan, dan bangsa ini
seyogianya memberikan pengakuan  bahwa Sjafruddin Prawiranegara adalah
presiden ke-2 RI meski hanya  beberapa bulan," katanya.

Klimaks dari buku ini, lanjutnya, saat  ada permintaan agar Sjafruddin
menyerahkan mandat dan terjadi  kegentingan ketika terjadi Perundingan
Roem Royen.

"Sebagai  presiden, Sjafruddin bisa saja menentang perundingan itu dan
posisinya  waktu itu sedang di atas karena telah mendapat mandat untuk
menjalankan  pemerintahan dari Soekarno," katanya.

Namun, yang dilakukan  Sjafruddin justru sebaliknya, malah mengembalikan
mandat itu kepada  Presiden Soekarno, yang ketika itu memang sudah
dibebaskan.  Pertimbangannya karena lebih mementingkan rakyat.

Sjafruddin,  katanya, merupakan figur yang memiliki dedikasi sangat
tinggi untuk  bangsa dan negara, yang sanggup meninggalkan istri dan
anak-anaknya yang  masih kecil untuk melaksanakan perintah Mohammad
Hatta selama 207 hari.

"Saat  menjadi Menteri Kemakmuran, Sjafruddin diperintahkan berangkat ke
Bukit  Tinggi oleh Bung Hatta, dan ia pun berangkat serta meninggalkan
anak  dan istrinya," katanya.

Karena dedikasinya itulah, pemerintah  memercayakan beberapa jabatan
penting kepada Sjafruddin, yakni Gubernur  Bank Indonesia, Menteri
Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana  Menteri.

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke