Assalamualaikum ww para sanak sapalanta,
Kasus kabupaten Tasikmalaya yg kehabisan dana di pertengahan tahun jelas sekali 
merupakan kasus 'besar pasak dari tiang'. Perhatikanlah komposisi pengeluaran 
APBD-nya, termasuk pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD, dan Masjid
Agung, kantor instansi dan dinas. Untuk belanja selanjutnya, khususnya untuk 
pelayanan masyarakat, pemdakab ini akan jual aset ! Masyaallah.
Tidak adakah prioritas dalam perencanaan RAPBD Tasikmalaya ? Apakah pemdakab 
ini ketularan penyakit DPR/DPD yg sedang getol-getolnya ingin membangun gedung 
mewah ?  Mampukah kabupaten ini untuk mengelola otonominya dgn penggunaan 
anggaran seperti itu ? Kasihan Rakyat Indonesia krn pemimpinnya suka 
mementingkan diri mereka sendiri. Apa yg dapat diperbuat Rakyat utk mengubah 
keadaan ini?
Wassalam,.

-------Original Email-------
Subject :[R@ntau-Net] Tasikmalaya Kehabisan Dana, Jual Aset
>From  :mailto:[email protected]
Date  :Fri Jul 01 06:10:58 Asia/Bangkok 2011


http://m.kompas.com/news/read/2011/06/30/20352080/Tasikmalaya-Kehabisan-Dana--Jual-Aset
 
Tasikmalaya Kehabisan Dana, Jual Aset
 
TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kehabisan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 untuk membiayai pembangunan dan 
kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana menjual aset 
yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan tambahan dana.    
 
"Saat ini kami tidak punya anggaran lagi untuk mendanai banyak kepentingan 
masyarakat. Bahkan dana cadangan sekitar Rp 100 miliar per tahun pun sudah 
habis," kata Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum di Tasikmalaya, Kamis 
(30/6/2011).
 
Uu mengatakan salah satu penyebabnya adalah pembangunan ibukota Kabupaten 
Tasikmalaya di Singaparna yang dilakukan tahun sejak 2007. Total anggaran yang 
harus dikeluarkan Pemkab Tasikmalaya sebesar Rp 139,995 milyar. Di antaranya 
membangun Kantor Bupati, gedung DPRD, Masjid Agung, hingga bangunan dinas dan 
instansi daerah.
 
Tingginya belanja pegawai juga disinyalir menghabiskan dana sangat besar. 
Dengan total APBD hanya Rp 1,1 triliun per tahun, belanja pegawai menghabiskan 
80 persen anggaran. Akibatnya, hanya sekitar 20 persen yang bisa digunakan 
untuk membiayai beragam kepentingan masyarakat. Pengeluaran itu tidak seimbang 
dengan pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Rp 55 miliar per tahun.
 
Akibatnya, kata Uu, banyak dana bagi pembangunan daerah dan kepentingan 
masyarakat akhirnya dipotong. Contohnya anggaran pendidikan tahun 2011. Dari Rp 
12 miliar per tahun menjadi Rp 1 miliar per tahun. Sektor pertanian juga 
dikurangi dari sekitar Rp 16 miliar per tahun menjadi hanya Rp 2 00 juta per 
tahun.  
 
Banyak pembiayaan kepentingan masyarakat menjadi terhambat. Saat ini, sekitar 
80 persen infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga kantor kepala 
desa, dalam keadaan rusak. Berulang kali warga demonstrasi minta perbaikan 
infrastruktur. "Namun, kami katakan berulang kali bahwa kami tidak memiliki 
uang untuk membiayainya," kata Uu.
 
Ditanya mengenai langkah ke depannya, Uu mengatakan telah berkoordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta bantuan penambah an dana dari APBD 
Provinsi Jabar. Ia juga sudah melaporkan hal ini pada Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Keuangan.
 
Akan tetapi, sebagai langkah tercepat, Uu mengatakan akan melelang semua aset 
Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kota Tasikmalaya. Ia mengklaim memiliki 89 
aset berupa bangunan dan tanah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya bernilai 
Rp 900 miliar. Tiga bangunan yaitu gedung Badan Perencanaan Daerah, Pasar 
Indihiang, dan bekas gedung Dinas Pendidikan sudah diminati pihak ketiga.
 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aep Saepudin mengatakan penjualan 
aset bisa dijadikan salah satu upaya menambah anggaran Pemkab Tasikmalaya. 
Pihaknya akan terus melakukan kajian hukum mengenai hal ini agar tidak tidak 
menimbulkan masalah setelah ada proses jual beli.
 
Sementara itu, Walikota Tasikmalaya Syarief Hidayat mengharapkan agar sebelum 
ada proses penjualan aset yang ada di Kota Tasikmalaya, ada pendataan lengkap 
dan sesuai dengan hu kum. Alasannya, pihaknya yakin beberapa bangunan yang 
diklaim Kabupaten Tasikmalaya adalah milik Kota Tasikmalaya.  
 
"Jangan sampai ada kesalahan saat melakukan proses jual beli," katanya.  
Saafroedin Bahar  Taqdir di tangan Allah, nasib di tangan kita.

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke