http://www.indrapiliang.com/2011/11/07/jangan-tunggu-tsunami-di-papua/
Sumber : Suara Pembaruan, 07 November 2011 Jangan Tunggu Tsunami di Papua! Oleh Indra J Piliang Dewan Penasehat The Indonesian Institute Usai pengesahan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, saya menulis di sebuah koran tentang perlunya perhatian terhadap Papua. Pemberian sejumlah keistimewaan kepada Aceh, terlepas dari persoalan tsunami di Aceh, telah menjadi catatan akan pentingnya perbedaan perlakuan kepada daerah-daerah yang bergejolak. Sekalipun Aceh juga mengalami persoalan, sehubungan dengan proses demokrasi lokal yang diterapkan, tidak sampai membangkitkan isu nasionalisme etnik. Hal ini berbeda dengan Papua. Seperti api di dalam sekam, sejumlah kejadian mencuat dari tanah para pemakan sirih dan pinang ini. Keadaan itu semakin runyam dengan tak terkendalinya konflik dengan penggunaan senjata sebagai alat kekerasan. Belum lagi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan karyawan PT Freeport yang berbuah kepada konflik vertikal dan horizontal. Padahal, Freeport adalah perusahaan yang lama mengeruk kekayaan alam Papua, dengan konsesi yang juga masih lama. Dengan luas 3,5 kali Pulau Jawa dan penduduk (asli dan pendatang) yang hanya sekitar 2,5 Juta jiwa, Papua penuh dengan persoalan. Pembangunan infrastruktur berjalan perlahan mengingat biayanya besar. Selama otonomi khusus dijalankan, ada sekitar Rp 30 Trilyun dana yang dikerahkan, tetapi kurang mampu mengangkat harkat dan martabat warga Papua. Indeks Pembangunan Manusia Papua masih paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Padahal, kalau saja dana besar itu dibagi rata saja ke seluruh penduduk Papua, akan membawa kemakmuran dibandingkan dengan dana kecil di daerah-daerah lain. Yang terjadi kini adalah silang sengketa kata-kata dan senjata antara Papua dengan Jakarta. Pihak Jakarta merasa dengan membuat UU Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus, persoalan selesai dengan sendirinya. Begitupun dengan fenomena Papuanisasi dalam struktur elite pemerintahan Papua, ketika jabatan-jabatan publik langsung di tangan warga Papua. Persoalan kultural dan gesekan antar elite masyarakat Papua terjadi, di tengah kerasnya tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip good governance. Kesibukan dengan jabatan-jabatan dan dana-dana besar menyebabkan upaya pencapaian tujuan pemerintahan berjalan lambat. *** Pemerintah Indonesia perlu diingatkan bahwa Papua adalah taruhan terakhir tentang bagaimana Indonesia membangun masa depan peradaban di bumi Nusantara. Tidak banyak lagi daerah eksotis di Indonesia yang merupakan bagian dari proses panjang perjalanan manusia. Ketika banyak daerah semakin pupus oleh berhala-berhala moderen, Papua menyediakan manusia-manusia yang telanjang dari sisi fisik, namun sekaligus alamiah dan manusiawi. Papua menyediakan ladang persemaian ilmu pengetahuan dalam jumlah banyak, dari pelbagai bidang ilmu. Ketika bumi Papua hancur, maka Indonesia akan kehilangan wilayah yang bisa jadi menyimpan jenis-jenis baru obat-obatan dari hutan-rimbanya ataupun temuan-temuan baru di bidang kehewanan. Karena itu, Papua sedapat dan sebisa mungkin perlu dilihat sebagai masa depan Indonesia. Sebagai masa depan, seluruh upaya dan rencana menyangkut pembangunan Papua dilakukan secara hati-hati dan segaligus dengan visi yang jangka panjang. Jakarta tidak hanya perlu membentuk tim-tim khusus guna menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, melainkan wajib mengembangkan organisasi ilmu pengetahuan yang bersifat multi-disipliner. Saya kira, dana-dana otonomi khusus bisa digunakan sebagian kecil untuk pengembangan organisasi seperti ini, selain juga bisa mendapatkan dari sumber-sumber lain. Dibutuhkan semacam Papua Academy atau Papua Institute untuk membangun masa depan Papua di kalangan para ilmuwan, seniman, masyarakat sipil sampai para pemerhati Papua. Pusatnya bisa saja di Jakarta atau Papua, bahkan di negara lain, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk memajukan Papua tanpa harus kehilangan hak-hak kultural masyarakat (adat) Papua. Pementasan karya-karya seni dari suku-suku Papua adalah bagian dari kerja lembaga ini. Secara periodik dalam pelbagai kesempatan. Bahwa Papua bukan hanya memberi sumbangan positif bagi Indonesia perlu diakui. Papua adalah wilayah yang sangat besar jasanya bagi dunia, terutama dari alamnya yang memberikan keseimbangan bagi iklim dan ekosistem. Bayangkan kalau hutan-hutan di Papua binasa, akibat-akibat negatifnya akan langsung terasa bagi kelangsungan planet bumi dan perubahan iklim. Selayaknyalah pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari itu sedini mungkin, sebelum semuanya terlambat dan Indonesia menangis dalam waktu yang lama. *** Langkah paling penting dalam waktu dekat adalah menutup pintu kekerasan di tanah Papua. Moratorium kekerasan itu tentu melibatkan aparat keamanan dan pihak-pihak yang bertikai. Jangan lagi muncul di televisi, aparat Brimob menembak “kaum separatis” sambil merokok di depan kamera. Cara Brimob itu terkesan tanpa persiapan, tidak profesional dan seakan hanya ingin pamer untuk sebuah adegan dalam film-film perang. Video yang berkali-kali diputar di televisi nasional itu menjadi bukti tentang “enteng”-nya penghambur-hamburan peluru di tanah Papua. Papua memerlukan penanganan langsung secara profesional, konsisten, akademik dan sekaligus manusiawi, karena mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Lembaga semacam Crisis Group selalu menyediakan halaman-halaman khusus dalam laporannya. Dengan kecepatan informasi yang terjadi dewasa ini, segala bentuk kekerasan, apalagi yang mendapatkan label “kekerasan aparat” akan dengan mudah menjadi sentimen publik nasional dan internasional. Data menunjukkan bahwa kematian di Papua semakin banyak disebabkan oleh AIDS dan minuman keras, ketimbang kekerasan yang ditunjukkan di televisi. Rakyat Papua menderita akibat semakin jauh dan majunya modernisasi masuk ke dalam kehidupan mereka. Konsumerisme berdiri telanjang di honai-honai. Hutan-hutan kian menjauh dari lingkungan tempat tinggal. Makanan-makanan asli kian tergantikan dengan makanan-makanan baru yang butuh alat tukar berupa uang. Karena itu, penyelesaian masalah-masalah di Papua membutuhkan visi jangka panjang. Dan itu lewat agenda-agenda dan program-program terukur. Membaca Papua hanya dari angka-angka dana otonomi khusus kurang tepat, apabila tidak dikaitkan dengan besaran persoalan yang layak diantisipasi. Apalagi kalau dana itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang notabene sudah memiliki infrastruktur dasar. Harga-harga di Papua jauh lebih mahal dari daerah lain, karena masalah jarak, transportasi dan minimnya infrastruktur. Komitmen penyelesaian masalah Papua idealnya adalah komitmen seluruh bangsa. Jangan sampai komitmen ini lahir dari desakan bangsa-bangsa lain, sebagaimana Pemerintah Indonesia alami menyangkut Aceh. Kita tentu tidak ingin Papua terlebih dahulu dilanda gempa dan tsunami, lalu dengan tergopoh-gopoh menyelesaikan masalah-masalahnya, bukan? Indonesia adalah bangsa berdaulat. Dan kedaulatan itu datang dari komitmen memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan. Papua kini menunggu komitmen itu. Sudah sejak lama… -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
