--- Mellyana Frederika <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Apakah yang ditulis Pak Deden dan Pak Eko (di bagian bawah) ini > terjadi > karena prinsip yang dianut oleh pengembangan di kota?
Bu Melly, kalau menurut saya ya kalau lahan diserahkan sepenuhnya ke mekanisme market begitulah jadinya, yg tdk punya uang minggir... tapi kalau kita berbicara masalah terpinggirkannya "ruang tinggal", tidak apa2 toh orang miskin tinggal terkluster di pinggiran/ luar kota (kasus suku betawi) selama basic needs nya terpenuhi, dan jg ada sistem transportasi yg baik dan terjangkau fare nya utk bisa ke pusat kota... bahkan di welfare states di mana negara kerap mengintervensi pasar, termasuk pasar lahan, toh segregasi ruang tinggal ini tdk bisa dihindari.. kita ingat kasus bakar2an di pinggiran Paris dan kota2 besar Perancis beberapa tahun lalu yg terjadi di kluster2 perumahan murah etnik minoritas...tapi ini masalah segregasi sbg manifestasi dari relasi antara power, perjuangan kelas (marxian), dan kemiskinan.. bukan masalah informal economy... Masalah orang miskin tdk selalu terkait dg informal economy atau sebaliknya...mohon dibedakan antara keduanya... office boy dg gaji 300 rb tergolong miskin, tapi (seharusnya) formal... tukang nasi goreng kebon sirih itu informal, tapi bisa menyekolahkan anak2nya ke US, jelas tdk miskin ...saya kira banyak studi2 yg telah menjelaskan bahwa sangat mungkin utk menarik keuntungan besar dlm informal economy, meskipun tdk banyak terjadi... Bicara informal economy, yg sering kali terjadi adalah kembali ke permasalahan "definisi" dari "informal economy"... sebagian scholars mendefinisikan informal economy bukan sbg "unregistered business", tetapi lebih pd "small scale business"...memang terdpt kompleksitas di sini, apakah "becak" itu informal? small scale? kalau dia dimiliki oleh orang kaya yg punya puluhan becak disewakan, maka dia sudah bukan small scale lagi, terlepas dr masalah registered or not...berlaku jg utk tukang bubur ayam, es cendol, dll. yg bisa saja dimiliki oleh satu orang sbg bagian dari bisnis yg cukup besar... so, it's not that simple.. bicara informal economy tdk selalu berarti kemiskinan... Kalau "terpinggirkan" dalam konteks ruang kerja PKL, memang satu syarat yg harus dipegang oleh pemerintah negara berkembang adalah: menerima keberadaan informal economy sebagai suatu bagian dari sistem kota itu sendiri... saya kira sudah banyak tulisan ttg ini, juga di Indonesia, yg menganjurkan pemerintah mengakomodasi kebutuhan ruang dari informal economy... > Kenapa > saya katakan atas nama efisiensi, alasan klasik yang muncul untuk > "mengusir" > kegiatan yang diberi label "sektor ekonomi informal" antara lain > kemacetan, Kecuali masalah kemacetan, saya tdk tahu kalau informal economy banyak terkait efisiensi ekonomi kota... belum pernah baca studi ttg itu...jg belum pernah meneliti ttg itu... Salam, Eko. __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
