Pak Aby, Pak EkoBK, dan rekan milister lainnya
Yah,mungkin kata “dengan hati” dari pak Aby bisa diganti “ dengan professional” ….. Hal yang diuraikan Pak Aby dan Pak EkoBK mengenai ke ”setengah hatian”atau “ketidak profesionalan” para penguasa penataan kota itu lah yang membuat saya menulis posting beberapa waktu dulu,…. Yang menurut saya menunjukkan bahwa para penguasa penataan kota itu masih “katrok”, “kampungan”, “ndeso” …. (tanpa menjelekk-jelkkan wong ndeso dan orang yang tinggal di kampung loh) Sungguh tidak fair meminta para pendatang dari segala pelosok desa yang datang ke Jakarta untuk meninggalkan sifat ruralnya dan beradaptasi dengan “gaya hidup kota”,… sedangkan para penguasa penataan kotanya itu sendiri ternyata masih memelihara primordialisme-nya, tidak professional pula,….. masih menata ruang dengan “tradisional”…. Sekedar gusur, tidak becus dengan informasi kota, layanan kota,dll…. Best regards, Benedictus Dwiagus S. HYPERLINK "http://bdwiagus.blogspot.com"bdwiagus.blogspot.com Planning: Much works remain to be done before we can announce our total failure to make any progress ,... _____ From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of hengky abiyoso Sent: 29 January 2008 09:12 To: [email protected] Cc: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [referensi] JAKARTA, A SINKING GIANT?? Mas Cak Eko Budi yang Kurniawan, Kang Deden yang Rukmana dan milister ysh, Saya teringat pak Tatag Wiranto salah satu elit planner di Indonesia yang mungkin terlalu sibuk dan terlalu tinggi statusnya untuk ikutan ‘main’ dimilis egaliter ini pernah mengemukakan tentang ‘penggolongan’ planner seperti berikut : strategic planner, regional economic planner, urban and regional environment township planner, transportation planner, municiple infrastructure planner, rural development planner, housing & community planner.....-... Yang tentu kalau kita mau khusus mendiskusikan ‘penggolongan’ tersebut juga kita akan menghasilkan ‘perumusan’ yang berbeda-beda lagi .... dan belum tentu anda cukup sepakat dengan perumusan seperti diatas tersebut....-...... Tetapi mengapa ‘penggolongan’ itu saya sebutkan dibagian awal posting ini .... karena saya percaya ‘penggolongan’ itu ada kaitannya dengan visi atau pola pandang planner dalam menjalankan profesinya ......... Sayangnya adalah dalam praktek tak banyak planner yang menjadi ‘penguasa kota’.... atau ‘penguasa wilayah’..... dan yang lebih banyak ‘para penguasa’ itu adalah para politikus (dimasa orba tentara adalah juga politikus andal), dan ‘penguasa’ dari banyak disiplin ilmiah bukan planning....-....... Disatu sisi sebenarnya ini ada ‘untungnya’...-. ialah dengan demikian untuk banyak sekali ’urusan city planning’ yang tidak beres .. itu dapat dibilang sebagai “bukan salah planner”.... karena para penguasa kota itu adalah umumnya bukan ‘of planning school graduate’....-.... atau ‘sudah dinasehati tetapi tetap ndableg’ misalnya .... dan dengan demikian masyarakat planner sebenarnya bisa ‘aman-aman’ saja ........ hanya tinggal masalahnya apakah masyarakat planner mau ‘aman’nya saja terus?......-....... Kalau mau ‘aman’ saja terus ... jelas bahwa dimata masyarakat posisi mereka akan terus melorot bukan lagi pada level ‘terhormat dan disegani’ ....... dan bukan tidak mungkin akan semakin sering menjadi bahan olok-olok kesemrawutan penataan kota ............-. Tetapi saya kira memang ... kalau kita mau bicara tentang ‘city planning’.... atau bicara lebih ‘sempit’ lagi seperti misalnya tentang segala tetek bengek detil tentang ‘city maintenance’ atau ‘city service’ ...... memang aneh kalau dibilang kita sudah punya ribuan planner dan arsitek ...... yang tentu maunya dikalangan masyarakat intelektual .. untuk urusan penataan kota mereka harus tidak ketinggalan perlu juga disebut sebagai ‘ahlinya penataan kota’ juga ......... Tetapi nyatanya masyarakat umum sering mengambil yang sederhananya saja dan yang faktualnya saja ........... Soal ‘penggusuran’ misalnya ... yang tak bisa tidak berkait dengan proses urbanisasi dan migrasi yang menjadi latar belakang sebelumnya..-.... kita lihat para ‘penguasa kota’ lebih senang memakai kacamata kuda itu ......... mereka sering lebih banyak terlihat ‘menggusur’ saja karena mereka memiliki ‘wewenangnya’.-..... Ada sih sesekali memikirkan lokasi ‘penampungannya’ ......... tetapi para ‘penguasa penataan kota’ itu nyatanya tidak banyak bicara tentang ‘strategi pengelolalan arus migrasi/ urbanisasi secara nasional’ yang jelas berkait dan sebab-sebab dari ‘penggusuran’ itu .... Ada sesekali sebuah langkah ‘re-migrasi sesaat’ ... seperti kala habis lebaran Pemda DKI merazia penduduk, mengongkosinya lalu mengirimnya kembali kedaerah asal ..... tetapi apakah begitu cara ’ahlinya penataan kota’ yang sekaligus ‘penguasa kota’ menangani masalah migrasi dan urbanisasi?.-....... apakah S3 di Jerman mengajarkan seperti itu?........-.. Soal ‘sepele’ penataan kota yang sederhana dan mudah seperti masalah tanda penunjuk loket, jurusan dan harga tiket seperti disetasiun Gambir yang disorot mas Eko ... sepertinya membereskan perkara kecil seperti itu tidak usah memakai ‘ahlinya yang harus luar biasa’ ..... yang rasanya cukuplah ‘memakai hati’ seperti suggestionnya pak Kandipi dari Papua itu......... dan itu memang seharusnya ‘tidak harus oleh planner’.....-. tetapi kalau hal-hal demikian terjadi dimana-mana.-.. apakah masyarakat planner dan arsitek (enak aja arsitek mau nggak ikutan disentil) terus mau ‘diam saja’?.... Tetapi masalah ’sepele’ urusan ‘city furniture’ atau ’street furniture’ dibilang ’kecil’ tetapi nyatanya menyebar dimana-mana .. dan membuat pusing kepala......-. Jalan Fatmawati atau Jl. Raya Pasar Minggu yang panjang itu misalnya .... kalau sesekali anda mau mencobai menjadi pengantar surat atau pencari alamat ..... anda akan pusing tujuh keliling ... mendapatkan bahwa nomor-nomor bangunan ternyata samasekali tidak urut ....... Setelah no. 38 anda bisa saja mendapatkan disebelahnya adalah no. 144, lalu sebelahnya lagi no. 17!.........-. Anda baru ‘beruntung’ kalau mencari alamat ruko no. 124 P kemudian telah berhasil mendapatkan no.124A... karena umumnya nomor demikian urut abjad ABCDE dst..... Di Bekasi... jalan protokolnya tiap hari dicuci dan disemprot air dengan truk tangki.... nomor-nomor bangunan ada walaupun juga tidak selalu urut ... tetapi yang hebat adalah hampir disetiap ujung jalan protokol di Bekasi anda tak akan menemukan papan nama jalan yang lazimnya dipasang dengan tiang diletakkan diujung jalan....... Yah... mungkin maksudnya sang ‘penguasa kota’ disana adalah anda boleh memilih .... pilih kota dengan street furniture yang lengkap’ tetapi jalan-jalannya kotor dan berdebu ... atau pilih kota yang walau tidak ada papan penunjuk nama jalan tetapi jalan aspalnya bersih tanpa debu!.......-... * * * Sebenarnya kalau mau digali lebih dalam urusan semacam penunjuk informasi disetasiun Gambir tadi ... jelas bahwa itu ada kaitan kuat dengan ‘less information means business’ ... yang kalau digali lagi erat kaitannya bahwa kesejahteraan di level bawah PJKA teramat kurang... yang ini berkait dengan ‘bengkaknya jumlah birokrasi’ RI yang 4 juta orang ... yang tentu saja ‘berat’ bagi pemerintah untuk memberikan aturan gaji PNS yang ideal seperti Malaysia atau apalagi Singapura yang PNSnya konon ‘hanya’ sekitar 100 ribu orang saja .......... Kalau sudah begini ........ bagaimana planning tidak mau ‘tanpa malu menjadi sapujagat’ ... sering-sering melirik kekerjanya BKKBN juga .... sambil ngomel bisa mengendalikan jumlah penduduk nasional dengan lebih baik nggak sih?........-agar angka-angka bisa lebih ideal?......-. Jadi kembali lagi .... apa yang secara hiperbolik dan sinikal diungkapkan dalam artikel di Jakarta Post itu memang bukan ‘asal’ saja ........ termasuk utamanya bagaimana para developer bagai singa lapar terus membeli ruang dan mengolahnya menjadi properti mewah dan mahalnya setinggi langit dan ‘tak ada program for the poor’..... dan pihak yang terkait diam saja terus .... nyatanya semuanya itu merupakan fakta lapangan yang kuat........ Kalaupun diatas saya katakan ‘planner’ bisa terus ‘aman-aman’ saja .... karena kesemrawutan kota lebih ditangani oleh ‘penguasa kota yang dalam praktek umumnya bukan planner’... dan tak selalu mereka mau mendengarkan ‘nasehat planning ‘ yang baik...... tetapi ‘masyarakat planning yang diam” juga adalah sesuatu salah besar ........setidaknya tidak menjalankan ‘amar ma’ruf nahi munkar’......-........ Maka itu sekali lagi saya ambil contoh .... DKI yang nomor satunya sekarang adalah ‘the real ‘wow expert of city planning”....-... kita lihat bagaimana langkah-langkahnya.-.. dalam menangani fisik kota Jkt, kependudukan kota Jkt, maupun kewiraswastaan penduduk Jkt ..... Kalau mau dibilang planner lokal ... tetapi kok bisa selalu gesit mendiskusikan ‘kerjasama interregional’ seperti soal urusan lokasi ‘TPA Sampah’ dengan propinsi lainnya... atau ‘lumayan visioner’ untuk urusan ‘integrated MRT system’ dan megapolitan dengan propinsi sekitarnya..-... jadi pasti bukan sekedar ‘local planner’ saja ........ Tetapi kalau mau dibilang ‘inter-regional development planner’ lha kok urusannya hanya lebih dengan ‘propinsi dekat tepat disekitar saja’ untuk urusan sampah.... dan lebih untuk ‘mengirim kembali migran yang tak dikehendaki untuk propinsi lain sebagai propinsi asal migrasi?....-....bukan tentang countermagnet untuk JKTuntuk alternatif akomodasi tujuan migrasi atau urbanisasi misalnya?...-......... Kalau mau dibilang ‘strategic planner’ (pinjam istilahnya pak Tatag) ..... kok belum terdengar visinya tentang itu yang berskala nasional ya?.... Nah, setidaknya kita nanti bisa menggolongkannya ...... DKI-1 itu dalam kategorisasinya pak Tatag nanti termasuk ‘golongan planner apa’.........-.. kalau ternyata setelah 5 tahun nanti tak jelas juga atau malah muncul kejutan hebat .... termasuk sebagai golongan planner apa ..... barangkali kategorisasi pak Tatag perlu direvisi lagi ........ atau setidaknya perlu dibuat versi kategorisasi lain disamping itu ........ Siapa tahu suggestion dari pak Kandipi Kaori dari Papua tentang ‘Merencana Dengan Hati’ bisa menjadi paradigma baru kategorisasi golongan spesialisasi planner di Indonesia ........ seperti barangkali saja menjadi lebih sederhana ...... misalnya saja (hanya misal lho) planner (dengan hati) lokal, planner (dengan hati) regional, Planner (dengan hati) inter-regional, dan terakhir “Planner Dengan Hati Nasional” atau ‘Planner With Nationalism Heart’.......-.atau mungkin ada kategorisasi lain dari mas Eko, kang Deden, pak Eka atau teman lainnya?....-.........-.. Wassalam, aby eko budi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Deden yg baik, artikel ini dipublish di Jakarta Post, berikut link nya: HYPERLINK "http://www.thejakartapost.com/weekender/4point.asp"http://www.thejakar-tapo st.com/-weekender/-4point.asp artikel atau opini tersebut memang ditulis dengan bhs yg provokatif sehingga memprovoke pemikiran pembaca... perihal evidence dari mana sehingga dia menulis bahwa Jakarta tidak punya "city planners", saya kira itu ungkapan hiperbolik..-.namun maksudnya jelas... yg disebut memang "city planners" tapi implikasinya ke mana2 khususnya para pengambil keputusan di Pemda DKI, apakah tidak pernah berkonsultasi dengan "city planners" selama ini? apakah para "city planners" yg bekerja di Pemda DKI (termasuk gubernur sekrg bukan?) tidak pernah menerapkan ilmunya dlm kebijakan yg dibuat? atau masalah DKI bukan hanya di bawah wewenang Pemda DKI? seperti yg kemarin didiskusikan oleh Pak Aby, Pak BTS, dkk lain...dst..-.dst... Menurut hemat saya, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan "image" dari Indonesia itu sendiri... ini tentu bukanlah sebuah statement yg benar mengingat bahwa Indonesia "bukan" Jakarta... yg saya maksudkan adalah bahwa bagi orang2 asing, ibu kota sebuah negara secara umum menggambarkan kondisi masyarakat negara tersebut: tingkat budaya, modernitas, keteraturan, dll... dan memang cukup menyedihkan kalau kita menyadari bahwa di hub utama transportasi nasional seperti stasiun Gambir, kondisinya masih (dulu) sangat menyedihkan.-.. beberapa tahun yg lalu, kalau saya mau ke Bandung, saya perhatikan schedule yg ditempel sudah kadaluwarsa, bahkan petunjuk di loket mana kita bisa membeli tiket kereta ke Bandung pun tidak ada, tidak ada petunjuk di bahwa loket A untuk Argo dan B untuk parahyangan.-..sampai2 pernah suatu waktu bahkan harga tiket juga tidak dicantumkan dengan jelas...sebagai orang yg terbiasa menggunakan jasa kereta untuk Jakarta-Bandung, hal2 tsb tidak lah menjadi soal karena saya sudah hafal harus pergi ke loket mana, kapan waktunya, dan berapa harga tiketnya... namun saya bayangkan kalau seorang warga Jakarta lainnya yg pasti harus bertanya untuk bisa mendapatkan informasi... lha kalau orang asing? lalu kalau yg dia tanya kebetulan calo? dst dst... kalau stasiun kereta api seperti ini adanya di Gombong atau Bojonegoro, saya masih bisa maklum, tapi di Jakarta? di pusat ibu kota yg lokasinya berdekatan dengan istana negara, monas, dll... saya kira kalau kita bicara soal stasiun Senen atau Kota lebih hopeless lagi...ketika seorang asing mendapati kondisi stasiun seperti ini berada di Jakarta, tentu image dia tentang masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yg tidak kompeten....-ini masa beberapa tahun yg lalu, saya tidak tahu saat ini, semoga sudah ada pembenahan di Gambir dan stasiun lain... ini hanya sebuah contoh yg tidak terkait dengan "city planners"... kalau kita baca RTRW Jakarta, dapatkah kita mengatakan bahwa kita (Indonesian planners) selama ini terlalu fokus / terjebak lebih pada "land use and infrastructure planning"? atau UU dan NSPM lain yg disiapkan oleh Ditjen Penataan Ruang yg terlalu fokus pd "land use and infrastructure planning"? sehingga mengabaikan aspek2 penting yg lain dlm perencanaan kota... Pak Risfan dan Pak BTS mungkin tertarik masalah ini terkait dengan "city image" yg mempengaruhi "city competitiveness"-... terutama dlm konteks globalisasi.-.. salam hangat, E. No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.15/1248 - Release Date: 28/01/2008 21:32 No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.15/1248 - Release Date: 28/01/2008 21:32
