Mailister ysh, Memang berbagai pendekatan tersebut sudah banyak dicoba di lapangan, baik oleh DKP, LIPI ataupun BPPT. Namun disamping teknologi alternatif untuk pengadaan penerangan, energi maupun air bersih tersebut perlu lebih dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat di daratan pulau-pulau terpencil, para ilmuan juga perlu lebih menyadari, memahami, dan mendukung pengembangan energi dan teknologi tepat guna lainnya untuk fasilitasi kegiatan komunitas laut yang sedang bekerja maupun tinggal di atas laut. Pada musim-musim tertentu atau bahkan pada saat sedang berpenghidupan yang jauh dari daratan, mereka perlu didukung dengan fasilitas kehidupan yang lebih menopang, aman dan berkeadilan....BIla tidak, generasi nelayan dan pelaut kita semakin menurun dan bersamaan dengan pengaruh perubahan iklim yang menuntut kehandalan kita mengelola laut, kita justru semakin menjadi masyarakat daratan yang 'mengharap pertolongan' dari masyarakat daratan lannya.... Para penata ruang juga perlu mahfum pengembangan aspek mikro di ruang yang dikelolanya kan..?
salam. abimanyu On Wed, May 14, 2008 at 7:18 AM, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > *Dikutip dari Kompas 14 Mei 2008* > * * > *DKP Beri Contoh Energi Alternatif* > Sayang Respons dan Koordinasi Kurang > > Jakarta, Kompas - Sedikitnya 3.831 perangkat listrik tenaga surya dan 800 > reaktor biogas, yang dikembangkan Departemen Kelautan dan Perikanan dan > telah dimanfaatkan di sejumlah daerah terpencil di 15 provinsi, telah > menolong jutaan warga pedesaan dari tekanan ekonomi akibat mahalnya harga > BBM saat ini. > Karena itu, pemanfaatan energi alternatif listrik tenaga surya (LTS) dan > biogas kotoran sapi merupakan alternatif jitu, terutama bagi warga di daerah > yang sulit dijangkau, seperti pulau-pulau terpencil, di mana kenaikan harga > BBM tidak bisa dikontrol karena mahalnya transportasi. > Alex RW Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Departemen > Kelautan dan Perikanan (DKP), memaparkan contoh program pengembangan energi > alternatif yang sangat membantu penduduk miskin dari daerah terpencil itu, > Selasa (13/5) di Kantor Harian Kompas, didampingi David Manariur, Direktur > Utama PT Mulya Tiara Nusa, rekanan usaha DKP. > Alex menjelaskan, sekaranglah saatnya pemerintah mengembangkan energi > alternatif LTS dan biogas, yang justru mempunyai nilai sangat ekonomis untuk > daerah-daerah terpencil. "Data dan pengalaman DKP ini merupakan fakta yang > harus mendorong pemerintah menyiapkan policy khusus yang menjadi kebutuhan > mendesak sekarang," kata Alex. > Dengan jumlah pulau 17.504 dan 92 di antaranya pulau-pulau > terluar/terpencil, selama ini pemerintah kita belum menganggap masalah pulau > terpencil (single island) sebagai masalah serius. Padahal, pulau jenis ini > biasanya tak memiliki hutan, tidak berlahan pertanian, dan sering tidak > memiliki sumber air tawar. "Masyarakat yang tidak punya income tetap seperti > ini rentan terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok, termasuk energi," kata > penulis buku Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia itu. > *"Solar home system"* > Ia melukiskan, dua hari lalu, Senin, di Kecamatan Nanusa, Kepulauan Talaud, > harga BBM sudah meroket. Harga solar menjadi Rp 8.700 per liter, bensin Rp > 15.000 per liter, dan minyak tanah Rp 9.000 per liter. Namun, karena > teknologi LTS solar home system (SHS) sudah diterapkan untuk 700 rumah/KK di > Kepulauan Talaud dan Sangihe, masyarakat jadi sangat tertolong. LTS SHS > maksudnya, instalasi satu alat untuk satu rumah. > Hal serupa "menyelamatkan" masyarakat terpencil Pulau Tagalaya dan Pulau > Meti, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang memperoleh > bantuan LTS SHS dan merupakan proyek percontohan awal DKP tahun 2003. Alat > seharga Rp 5 juta per unit ini mudah dirawat, bisa digunakan 15 tahun, serta > berdaya listrik untuk 3 bola lampu dan sebuah kulkas. > Sejak 2007, 800 reaktor biogas kotoran sapi telah dikembangkan di daerah > peternakan sapi Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, untuk listrik dan kebutuhan > memasak. "Sayang, program ini tidak diambil alih pemerintah. Pemerintah > kurang responsif. Pernah kami tawarkan, tapi departemen itu bahkan menolak > karena harus ada regulasi. Kalau harus menunggu PLN, tidak terwujud," > katanya. (NAW/HRD) > > > >
