Hengky, sebelum saya menjawab pertanyaan yang terutama diarahkan kepada rekan-rekan Koko, Dwi, Ekadj dan milister lain (jadi saya termasuk yang lain bukan), saya sebetulnya masih sangsi apakah masalah yang rada non publik ini dikemukakan dalam milis ini. Kalau saja secara tulisan text yang katakan saja menyangkut soal hukum (secara ilmiah) maka dapat kita bahas prinsip-prinsipnya, terserah pada Hengky untuk menganggapnya sebagai 'pencerahan' yang selabnjutnya dibawa ke lingkungan non publik di perumahan Henky itu. Saya kira juga agak sukar kita dihadapkan dengan masalah 'developer' yang jelas non-publik, jadi dengan demikian milis kita sekaligus dijadikan ajang tempat menguji masalah publik (seperti hukum dan hak developer) dengan pertimbangan keamanan lingkungan secara teknis. Jadi saya mau coba bantu Hengky. Kalau sebagai konsultan non kommersial saya ada saran-saran praktis. Kalau masalahnya adalah sekuriti yah ini lebih mudah dengan satpam atau penjaga saja yang mesti periksa setiap orang yang lewat, kalau ini dianggap masalah sipil teknis, yah terpaksa bikin jalan akses atau bikin jembatan lagi dan jangan campur-campur lalu lintas, this is all private, tapi jelas lebih mahal tapi katanya sih developer jadi mesti punya uang dong. Tapi kalau ini mau dijadikan masalah hukum murni, yah yang diperlukan adalah legal adviser, atau ahli hukum yang memang menguasai seluruh undang-undang agraria, dari hak dan kewajiban milik sapai masalah-masalah public access, itu ada banyak buku-bukunya terutama untuk kaum yang katanya 'middle income' itu yang rada tanggung engga banyak duit tapi paling rewel. OK Hengky you sih engga perlu saran atau apalagi pencerahan , yang lebih menarik kumpul-kumpul kasus lantas bikin buku lantas dijual, tapi itu juga terlalu repot, yang gampang sih bikin demonstrasi tapi itu juga perlu duit rokok, jadi yah gampangnya loncat pagar lantas naik ojek daripada pakai mobil. Ini mungkin saran yang rada Foucauldian yang post modernlah. Pasti ada lain yang kasih saran juga. Pak Wawo
