Pak Aby dan Pak Onnos, Yang saya maksud dengan "ongkos" bukan hanya yang akan ditanggung pemerintah, (atau masyarakat atau swasta), tapi juga pengorbanan dari "tujuan perencanaan" itu sendiri. Ada trade-off.
Kalau mengundang swasta, ya mesti mengakomodir motif swasta. Mungkin tidak selalu selaras dengan niat padat karya misalnya, karena invest mereka di prasarana dst. juga mesti kembali. Kalau mengundang proses demokratis/pertisipatif, mungkin tujuan efisiensi, pertumbuhan cepat, penetapan lokasi, penetapan mitra swasta dan lainnya - bisa tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. Yang penting, yang seperti itu disadari saat pengambilan keputusan, dan diantisipasi solusinya. Jangan lagi pakai istilah sejenis "ke kanan, sedemikian rupa hingga ke kiri juga". Ini pernyataan politikus, bukan perencana. Salam lagi, Risfan Munir --- In [email protected], hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Pak Risfan ysh, > > +++: Terima kasih atas tanggapannya, juga atas kepercayaannya pada misi planolog. Soal norma, patriotisme, tentu benar semua. > >>>: Terimakasih > > +++: Tapi justru itu alasan saya untuk mengajak melihat realita kontemporer. > Kata bijak, "jer basuki mowo bea" (semua tujuan ada ongkosnya). > Masalahnya, kalau planolog bermain di aspek "rencana" saja idenya dan konsepnya selalu bagus, ideal. Tapi bergeserlah sedikit kepada aspek "implementasi". Ada ongkos besar yang mesti dibayar secara ekonomi, sosial ataupun politik. Yang harus dipertimbangkan. > >>>: Tentu saja saya sangat setuju bin akur bahwa setelah 50 tahun planologi planolog seyogyanya lebih banyak bermain diaspek `implementasi' dan tidak ngupleg terus diaspek `rencana' Dan kalau sudah bermain diaspek `implementasi' . Maka upleg2an diaspek "Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional" juga seharusnya dapat lebih digeser diranah "Rencana Pembangunan Wilayah Nasional" .. sebagai ciri khas pekerjaan (implementasi) spatial planning yang membedakannya dari "Rencana Pembangunan Nasional" yang tidak mengamanahkan aspek `spatial development and planning' didalamnya . Yang itu akan lebih menjadi ranah pekerjaan non spatial seperti pembangunan ekonomi.. pembangunan sosial hukum.. politik.. keamanan iptek dsb. > Tapi meskipun demikian saya juga sangat tidak percaya (kasarnya mengecam) pandangan bahwa pada aspek `implementasi penataan ruang' lalu akan selalu ada `ongkos besar' eksospol yang harus dibayar . > > Kalau asumsinya masih akan selalu terdapat `ongkos besar' eksospol yang harus dibayar (oleh pemerintah) maka itu menandakan bahwa planners atau siapapun yang berpikir demikian masih terus dibayangi oleh mitos pola pikir bahwa "implementasi penataan ruang " haruslah "it must be such a heavy physical infrastructure development first" > Padahal kita melihat bahwa masalah implementasi pembangunan keruangan tidak harus selalu "physical infrastructure first" dalam artian bahwa kalau disatu wilayah infrastructure itu sudah ada dan cukup memadai (spt di Mks, malah akan ada Disneyland segala) .. sementara apa yang kurang pada wilayah itu adalah sesungguhnya lebih berupa "lack of manufacturing industries" .. serta "lack of middle income class society" . sementara pada sisi lain kita melihat pada satu wilayah lain terdapat "overcrowd or overconcencentration of manufacturing industries" maupun juga "overconcentration of middle class sociaety" ...dan "overconcentration of migration flow".... sementara kita mengerti bahwa manufacturing industries maupun middle class society serta migrasi adalah ujung tombak pembangunan wilayah dan ujungtombak bagi menggerakkan kegiatan ekonomi wilayah/ lokal maka kita seharusnya menyadari bahwa kalau > demikian . Maka implementasi PR pada konteks ini adalah mengapa kita tidak samasekali meninggalkan saja dulu atau meninggalkan saja (menyerahkan saja) segala urusan rutin tradisional ritus PR lokal seperti zoning dsb. lebih kepada the lower spatial authority . Dan Tarunas seharusnya lebih berfokus pada the most strategic spatial planning implementation . Dimana ia tidaklah harus pertama-tama menyangkut masalah infrastruktur fisik (apalagi jelas pendanaannya tak punya) dan kenapa tidak lebih mengedepankan mengutamakan menata distribusi distribusi seperti tempat konsentrasi berlebih dari aktivitas manusia .. seperti tentang industri memimpin yang terlalu overconcentrated di Jabodetabek agar bukannya direlokasi totally.. namun agar dibuat pecahan kecilnya saja (filialisasi) dan "menyemainya" dicalon lokasi kota tandingan Jabodetabek (national countermagnet to primate city) .. karena walau sekedar dengan "filialisasi" > (semai jarak jauh) industri saja .. dampaknyapun sudah akan nampak signifikan . > Dampak yang muncul tidak akan sekedar berupa redistribusi konsentrasi industri namun juga akan berupa dampak-dampak redistribusi konsentrasi permukiman perkotaan . redistribusi arah migrasi.... Redistribusi konsentrasi employment . Redistribusi konsentrasi perputaran uang redistribusi favoritisme investasi perkotaan dsb .dsb . > Siapa bilang filialisasi 1/8 dari kapasitas industri sepedamotor yang 6 juta unit per tahun kecalon kota tandingan Jabodetabek sebagai langkah semai industri manufaktur diluar Jawa atau KTI ... yang pada dasarnya adalah sebagai "langkah awal agung" implementasi perencanaan ruang nasional paling strategis..... merupakan biaya sosial-ekonomi dan politik yang besar dan ekstra mahal?......... > > Sementara segini dulu nanti disambung lagi dan salam, > aby > > > --- On Thu, 10/16/08, Risfan M [EMAIL PROTECTED] wrote: >
