Pak Risfan ysh, +++: Terima kasih atas tanggapannya, juga atas kepercayaannya pada misi planolog. Soal norma, patriotisme, tentu benar semua. >>>: Terimakasih
+++: Tapi justru itu alasan saya untuk mengajak melihat realita kontemporer. Kata bijak, "jer basuki mowo bea" (semua tujuan ada ongkosnya). Masalahnya, kalau planolog bermain di aspek "rencana" saja idenya dan konsepnya selalu bagus, ideal. Tapi bergeserlah sedikit kepada aspek "implementasi". Ada ongkos besar yang mesti dibayar secara ekonomi, sosial ataupun politik. Yang harus dipertimbangkan. >>>: Tentu saja saya sangat setuju bin akur bahwa setelah 50 tahun planologi >>>planolog seyogyanya lebih banyak bermain diaspek ‘implementasi’ dan tidak >>>ngupleg terus diaspek ‘rencana’…… Dan kalau sudah bermain diaspek >>>‘implementasi’…. Maka upleg2an diaspek “Rencana Penataan Ruang Wilayah >>>Nasional” juga seharusnya dapat lebih digeser diranah “Rencana Pembangunan >>>Wilayah Nasional”….. sebagai ciri khas pekerjaan (implementasi) spatial >>>planning yang membedakannya dari “Rencana Pembangunan Nasional” yang tidak >>>mengamanahkan aspek ‘spatial development and planning’ didalamnya…. Yang itu >>>akan lebih menjadi ranah pekerjaan non spatial seperti pembangunan >>>ekonomi.. pembangunan sosial… hukum.. politik.. keamanan… iptek…dsb.… Tapi meskipun demikian saya juga sangat tidak percaya (kasarnya mengecam) pandangan bahwa pada aspek ‘implementasi penataan ruang’ lalu akan selalu ada ‘ongkos besar’ eksospol yang harus dibayar……. Kalau asumsinya masih akan selalu terdapat ‘ongkos besar’ eksospol yang harus dibayar (oleh pemerintah)…… maka itu menandakan bahwa planners atau siapapun yang berpikir demikian masih terus dibayangi oleh mitos pola pikir bahwa “implementasi penataan ruang ” haruslah “it must be such a heavy physical infrastructure development first”…… Padahal kita melihat bahwa masalah implementasi pembangunan keruangan tidak harus selalu “physical infrastructure first”……dalam artian… bahwa kalau disatu wilayah infrastructure itu sudah ada dan cukup memadai (spt di Mks, malah akan ada Disneyland segala) ….. sementara apa yang kurang pada wilayah itu adalah sesungguhnya lebih berupa “lack of manufacturing industries”….. serta “lack of middle income class society”…. sementara pada sisi lain kita melihat pada satu wilayah lain terdapat “overcrowd or overconcencentration of manufacturing industries”…… maupun juga “overconcentration of middle class sociaety”…...dan "overconcentration of migration flow".... sementara kita mengerti bahwa manufacturing industries maupun middle class society serta migrasi adalah ujung tombak pembangunan wilayah dan ujungtombak bagi menggerakkan kegiatan ekonomi wilayah/ lokal…… maka kita seharusnya menyadari bahwa kalau demikian…. Maka implementasi PR pada konteks ini adalah mengapa kita tidak samasekali meninggalkan saja dulu atau meninggalkan saja (menyerahkan saja) segala urusan rutin tradisional ritus PR lokal seperti zoning dsb. lebih kepada the lower spatial authority…. Dan Tarunas seharusnya lebih berfokus pada the most strategic spatial planning implementation …. Dimana ia tidaklah harus pertama-tama menyangkut masalah infrastruktur fisik (apalagi jelas pendanaannya tak punya)… dan kenapa tidak lebih mengedepankan mengutamakan menata distribusi –distribusi seperti tempat konsentrasi berlebih dari aktivitas manusia….. seperti tentang industri memimpin yang terlalu overconcentrated di Jabodetabek…agar bukannya direlokasi totally.. namun agar dibuat pecahan kecilnya saja (filialisasi) dan “menyemainya” dicalon lokasi kota tandingan Jabodetabek (national countermagnet to primate city)….. karena walau sekedar dengan “filialisasi” (semai jarak jauh) industri saja….. dampaknyapun sudah akan nampak signifikan……. Dampak yang muncul tidak akan sekedar berupa redistribusi konsentrasi industri … namun juga akan berupa dampak-dampak redistribusi konsentrasi permukiman perkotaan…. redistribusi arah migrasi.... Redistribusi konsentrasi employment…. Redistribusi konsentrasi perputaran uang … redistribusi favoritisme investasi perkotaan dsb….dsb…. Siapa bilang filialisasi 1/8 dari kapasitas industri sepedamotor yang 6 juta unit per tahun kecalon kota tandingan Jabodetabek sebagai langkah semai industri manufaktur diluar Jawa atau KTI ... yang pada dasarnya adalah sebagai "langkah awal agung" implementasi perencanaan ruang nasional paling strategis..... merupakan biaya sosial-ekonomi dan politik yang besar dan ekstra mahal?......... Sementara segini dulu nanti disambung lagi dan salam, aby --- On Thu, 10/16/08, Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [referensi] Re: Jababeka - PR atau Industri? To: [email protected] Date: Thursday, October 16, 2008, 8:04 AM Pak Aby, Pak Onno ysh, Terima kasih atas tanggapannya, juga atas kepercayaannya pada misi planolog. Soal norma, patriotisme, tentu benar semua. Tapi justru itu alasan saya untuk mengajak melihat realita kontemporer. Kata bijak, "jer basuki mowo bea" (semua tujuan ada ongkosnya). Masalahnya, kalau planolog bermain di aspek "rencana" saja idenya dan konsepnya selalu bagus, ideal. Tapi bergeserlah sedikit kepada aspek "implementasi". Ada ongkos besar yang mesti dibayar secara ekonomi, sosial ataupun politik. Yang harus dipertimbangkan. Merencana penyebaran pembangunan ke seluruh tanah air, sudah ada rencananya Pak. Sudah disempurnakan berkali-kali. Tapi melaksanakan itu kan ada ongkosnya. Butuh budget raksasa, dan karena tak cukup, perlu prioritas. Prioritas yang manapun selalu ada konsekuensi ketidak-puasan dari yang tak diuntungkan. Ada ongkos politik yang harus dibayar, sehingga pemerintah cenderung biayai sedikit sana dan sini, akhirnya tidak jadi semua. Sebagai planner saya mungkin juga akan bilang itu bisa diatasi - "demikian rupa sehingga" sana puas, sini senang. Tapi apa iya. Itu maksud saya, mengajak berfikir dalam kenyataan empiris, untuk merangsang berfikir: "bahwa dalam pilihan ideal manapun selalu ada ongkosnya". Dan bagaimana proses pemilihan itu dibahas, dengan +/- masing-masing. Termasuk kalau mengundang swasta, untuk yang cost recovery, apa konsekuensinya. Kalau mengundang LSM, CBO apa pula risikonya. Sudahkah dipertimbangkan dalam rencana pelaksanaan dan pengendalian. Coba kalau ikuti cermati diskusi dalam milist ini saja, antar Departemen saja banyak konflik. Bukan yang satu benar, yang lain salah. Soalnya bukan hitam/putih, tapi masing-masing punya argumen yang mereka yakini kebenarannya. Repotnya masing-masing punya kewenangan, sumber daya, dan masing-masing tidak cukup. Jawaban normatifnya, ya lakukan koordinasi. Ya, itu masalahnya, siapa yang mampu menggoordinasi. Karena itu, yang perlu banyak dilakukan menurut saya adalah justru latihan membahas "implementasi rencana" berdasar kenyataan empiris/ kontemporer. Kebiasaan berfikir "ideal di atas ideal, didukung asumsi-asumsi ideal pula". Cateris paribus. Itulah "jebakan" bagi perencana. Yang membuat rencana kian jauh dari kenyataan kemampuan melaksanakannya. Kian besar idealisasinya, kian banyak potensi kecewanya. Itu yang saya maksud, Pak. Soal fakta-fakta sekitar pengembangan realestat, misalnya persentase lahan untuk fasos, fasum kan sudah ada aturannya, juga perimbangan ukuran kavling besar:sedang: kecil, dst. Nyatanya bagaimana, itu juga soal yang perlu didiskusikan. Juga soal apakah itu PR atau Industri, saya kira bukan soal. Yang satu misinya Dep PU, yang lain Dep Perindustrian. Sama-sama mendukung misi bangsa. Planolog belajar perencanaan spasial juga kompleks industri (ingat Isard). Mengenai PKL harus tidak menempati lahan terlarang, harus ditingkatkan ekonominya. Yah Pak, jangan ketularan normatif gitu dong. Siapa yang tidak tahu! Tapi ya jangan terus menuntut itu diurus planolog, ini harus ditangani planner. Ini idealisasi lagi. Apalagi pakai contoh pengacara kondang yang dari satu perkara saja bisa hidup lebih dari setahun. Ini idealisasi lagi. Saya juga ingin disebut oleh Pak Aby sebagai "patriot", tapi lebih kuatir kalau hati kecil saya berkata: "please deh....." Tapi omong-omong, posting ini saya tulis di warung di Pantai Losari, di kota idaman Pak Aby, Makassar. Sambil memandang water-front city Tanjung Bunga yang sudah banyak dibangun gudang-gudang komersial, dan tampak dari kejauhan logo "si konglomerat" pembangun kota pulau itu. Salam, Risfan Munir __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
