SIAPA LEBIH MERUSAK LINGKUNGAN: ORANG MISKIN ATAU ORANG KAYA?  
1.      Jika hutan kita menjadi gundul atau terbakar, sehingga lingkungan hidup 
kita rusak, siapa biang keladinya? Penduduk miskin di hutan-hutan dan sekitar 
hutan menebang hutan negara untuk memperoleh penghasilan untuk makan. Tetapi 
kayu-kayu yang diperolehnya ditampung calo-calo untuk dijual, dan kemudian 
dijual lagi untuk ekspor, yang semuanya “demi keuntungan”. Siapa yang paling 
bersalah dalam proses perusakan lingkungan ini? Yang jelas tidak adil adalah 
kalau yang disalahkan hanya orang-orang miskin saja, sedangkan orang-orang kaya 
adalah “pahlawan pembangunan”. 
2.      Apabila dikatakan penduduk miskin terbiasa ... “membuang kotoran 
manusia secara sembarangan yang akan berakibat pada terjangkitnya diare ...” 
atau “penduduk miskin hanya menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar 
untuk bertahan hidup, dan mereka cenderung mengabaikan pemeliharaan lingkungan 
sekitar”, kiranya pernyataan ini juga tidak adil. Pemenuhan kebutuhan pokok 
penduduk miskin bukan masalah “hanya”, tetapi “mutlak” harus dipenuhi untuk 
hidup. Penduduk miskin tidak memperhatikan lingkungan hidup sekitarnya bukanlah 
karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka melakukannya dengan terpaksa. 
3.      Agar adil kita harus mengakui bahwa kerusakan lingkungan khususnya 
hutan, disebabkan para pemodal yang haus keuntungan, “memesan” kayu dalam 
jumlah besar  sebagai bahan baku industri yang memang permintaannya sangat 
besar pula. Akumulasi keuntungan dan kekayaan yang tidak mengenal batas harus 
dianggap sebagai penyebab utama kerusakan/pengrusakan hutan, bukan karena 
orang-orang miskin banyak yang merusak hutan. Maka untuk menjamin terjadinya 
pembangunan yang berkelanjutan kita harus menghentikan keserakahan orang-orang 
kaya. Adalah sangat keliru ilmu ekonomi justru memuja “keserakahan”. 
4.      Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh menjamur dimana-mana, 
yang dianggap merusak lingkungan karena mengotori jalan dan mengganggu 
ketertiban, juga tidak mungkin ditimpakan kesalahannya pada PKL karena 
pekerjaan itulah satu-satunya “mata pencaharian” yang dapat dilakukan dalam 
kondisi kepepet. Ia menggunakan modal sendiri dengan resiko usaha ditanggung 
sendiri, tidak ada subsidi apapun dar pemerintah, dan memang ada pembeli 
terhadap barang/jasa yang ditawarkannya. Jadi dalam hal ini lingkungan yang 
rusak harus diselamatkan melalui upaya-upaya “pencegahan” munculnya PKL, bukan 
dengan “menggusurnya” setelah berkembang. PKL bukan “masalah” tetapi 
”pemecahan” masalah kemiskinan. 


Kesimpulan kita, pendekatan terhadap masalah “pengurangan kemiskinan dan 
pengelolaan lingkungan” atau sebaliknya terhadap “pengelolaan lingkungan yang 
berkelanjutan dan strategi penanggulangan kemiskinan” selama ini kiranya salah 
dan tidak adil, karena melihat kemiskinan sebagai fakta tanpa mempelajari 
sumber-sumber dan sebab-sebab kemiskinan itu. Akan lebih baik dan lebih adil 
jika para peneliti memberi perhatian lebih besar pada sistem ekonomi yang 
bersifat “serakah” dalam eksploitasi SDA, yaitu sistem ekonomi kapitalis 
liberal yang berkembang di Barat, dan merajalela sejak jaman penjajahan sampai 
era globalisasi masa kini. Sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia adalah 
sistem ekonomi pasar yang populis dan mengacu pada ideologi Pancasila dengan 
lima cirinya sebagai berikut: 
(1)   Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, 
dan moral;
(2)   Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial 
yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan 
kesenjangan sosial;
(3)   Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya 
urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;
(4)   Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan 
usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;  
(5)   Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara 
perencanaan  nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, 
bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia














      Kenapa BBM mesti naik? Apakah tidak ada solusi selain itu? Temukan 
jawabannya 
di Yahoo Answers!"

Kirim email ke