Mas Eko yang baik, Menarik sekali mas dan sepakat bahwa kesempatan mobilitas sosial jadi penting. Saya cuma sedikit tergelitik untuk berpikir mengapa seorang sarjana hukum alumni Universitas Lambung Mangkurat harus bekerja di Jakarta? Dalam konteks pemindahan ibukota, saya kira saya sepakat bahwa pemindahan ibukota bukanlah satu-satunya solusi.
jabat erat, Radja --- In [email protected], Eko B K <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mas Andri dan rekan2 ysh.. > > Mas Andri, saya hanya bercanda soal Jog-Jakarta > > Saya kira alternatif strategi pembangunan bisa sangat beragam, > > Yg menjadi concern saya dlm masalah regional inequality ini adalah kesempatan utk mobilitas sosial, yg antara lain dipengaruhi oleh "ruang" melalui "jarak"....Bagaimana anak orang miskin di Wonogiri maupun di pedalaman Papua atau Simelue, punya kesempatan untuk menikmati pendidikan terbaik kalau dia mampu/pintar... bagaimana seorang sarjana hukum yg berkualitas alumni Univ Lambung Mangkurat punya kesempatan mendapatkan pekerjaan di Jakarta (bukan hanya alumni UI, UGM, Trisakti dll)....mobilitas sosial ini terkait dgn kemudahan mobilitas ruang... > > Jadi saya sangat tidak setuju dengan pembatasan migrasi masuk ke Jakarta, misalkan...Jakarta dan kemakmurannya adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik orang Jakarta dan keturunannya... > > generasi awal kemerdekaan, generasi tahun 50 sampai-80 an banyak menikmati mobilitas sosial yg luar biasa, terkait dengan jarak, terutama di Sumatera dan Jawa...anak2 petani di Jawa banyak mendapat kesempatan pendidikan sangat murah di UGM, UI, ITB, dll...yg sekrg rata2 menjadi orang2 kaya di Jakarta... > > Sudah saatnya ketika sekrg mereka semua menjadi pemimpin2 bangsa ini mereka memikirkan nasib rakyat yg memiliki handicap jarak dan ekonomi...bukan cuma nasib keturunannya saja... betapa primitifnya masyarakat kita ketika sebagian besar kelas menengah ke atas hanya memikirkan masa depan keturunan biologisnya saja.... > > mobilitas sosial, ini yg penting... dan solusinya tidak selalu dgn memindahkan ibu kota...ada banyak cara...transportasi antar daerah yg affordable, pemberian beasiswa, penghapusan restriksi migrasi, kesempatan kerja yg fair dan tidak diskriminatif, dll... > > Salam > > Eko. > > > > > > --- On Thu, 10/30/08, Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > To: [email protected] > Date: Thursday, October 30, 2008, 7:16 AM > > > > > > > Pak Eko dan rekan-rekan ysh., > > Ya, Pak Eko, saya keliru mengutip paragraf itu. Sebenarnya tidak semua > dari paragraf terakhir yang saya kutip secara khusus itu yang saya > setujui, sebagaimana tidak semua dari tulisan itu saya sepakati. > Tulisan itu saya kutip sebagai salah satu opsi counter regional > inequalities yang bisa didiskusikan di milis tercinta ini. Bila ada > opsi lain, silakan, Pak Eko dan kawan-kawan berikan. > > Btw, saya sangat sepakat dengan pernyataan Pak Eko di bawah: > > --- > Kalau bicara regional inequality, umumnya ekonom langsung melihat pada > perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di regions (definisi no > 1).... tapi planner dan geographer selain melihat tingkat > kesejahteraan masyarakat, juga melihat tingkat urbanisasi, penyediaan > infrastruktur, jumlah dan kepadatan populasi, dll dari regions > (definisi no 2)... > --- > > Demikian. Terima kasih. > > Salam, > Andri > > 2008/10/30 Eko B K <[EMAIL PROTECTED] com>: > > Rekans ysh, > > > > Saya sepakat 1000% dengan Pak BTS.... > > > > Justru dari tulisan Mas Andri yg menarik utk saya komentari: > > "Di masa depan Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa." > > Lho sebagai orang Indonesia, saya tidak pernah merasa Indonesia identik > > dengan Jawa... suku Jawa bukan mayoritas (hanya 40 an %)...Jakarta pun > > adanya di tanah Betawi, bukan tanah Jawa (mungkin Mas Andri keliru > > dgn Jog-Jakarta? )... > > > > > > salam.. > > > > > > --- On Thu, 10/30/08, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: > > > > From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] com> > > Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > > Date: Thursday, October 30, 2008, 5:12 AM > > > > Dear all' > > > > Pemindahan ibu kota negara ke Luar Jawa memang sudah menjadi wacana yang > > lama. Di milis ini juga pernah dibahas. > > > > Saya tetap berpendapat bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi > > inequality. Sampai dengan sekarang tidak ada bukti bahwa fungsi pemerintahan > > itu bisa men-generate pembangunan. Kota Canberra (di Australia) juga tidak > > ada apa-apanya. Putrajaya di Malaysia cuma ada bangunan mesjid yang sangat > > besar, banyak air mancur, dan lampu-lampu hias (Putrajaya kota yang sangat > > boros). Juga di Indonesia, ibukota Bandung di Soreang yang gitu- gitu aja. > > Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen nggak ngaruh. > > > > Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada > > cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk > > bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya > > yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. > > > > Mengapa inequality diributkan? Yang penting itu kesejahteraan. Terlalu > > banyak enerji terbuang untuk mengurangi inequality. Toh arah tak pernah > > berbelok. Mending dana untuk meningkatkan kesejahteraan. > > > > Hayo silahkan disagree! > > > > Thanks. CU. BTS > > > > --- On Thu, 10/30/08, Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: > > > > From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] com> > > Subject: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > > Date: Thursday, October 30, 2008, 3:43 AM > > > > Rekan-rekan ysh., > > > > Berikut saya forward artikel mengenai pemindahan ibukota ke luar Jawa, > > yang saya harap mudah-mudahan dapat ikut membantu memberikan solusi > > masalah urban di Jabodetabek *sekaligus* membuka peluang untuk > > menyelesaikan regional inequalities. (Btw, ide ini tentu bukan > > satu-satunya lho ;-). > > > > Saya kutip paragraf terakhir: > > > > "Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat > > dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi > > Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota > > Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar > > biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan > > Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu > > Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, > > menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar > > berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf > > internasional dengan segala hiruk pikuknya." > > > > Salam, > > Andri > > > > http://strategic- manage.com/ ?p=14 > > > > ---forwarded article begins--- > > > > IBU KOTA DI LUAR PULAU JAWA, MUNGKINKAH? > > > > Oleh : Sampurno > > > > Hujan lima hari berturut-turut di Jakarta dan Bogor pada awal Februari > > yang lalu benar-benar telah menenggelamkan Jakarta. Diperkirakan 70% > > wilayah Jakarta terendam banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian > > sampai 3 meter. Banjir di awal Februari ini telah menelan korban jiwa > > lebih dari 40 orang dan kerugian materiil lebih dari Rp. 5 triliun. > > > > Benarkah banjir Jakarta ini fenomena alam dan siklus lima tahunan? > > Hujan kali ini intensitasnya memang lebih besar dibanding dengan > > tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita melempar kesalahan kepada > > alam adalah sangat tidak tepat, karena ulah manusia - power abuse > > seungguhnya yang dominan. Banjir melanda dan menenggelamkan Jakarta > > terutama karena terjadi anarki dalam perencanaan dan pembangunan > > fisik. Dalam prespektif planologi/perencana an wilayah, pembangunan > > kawasan pemukiman baru di Jabodetabek berlangsung "liar" dalam > > pengertian tidak mengikuti kaidah-kaidah baku keseimbangan lingkungan. > > Selain itu, praktis tidak ada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan > > wilayah di antara Pemda Jabodetabek. Masing-masing berjalan > > sendiri-sendiri dengan prespektifnya yang sangat sempit. > > > > Jakarta yang Sumpek > > > > Menurut sensus BPS jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1980 tercatat > > sebanyak 6,5 juta jiwa dan pada tahun 2000 (30 Juni) mencapai 8,389 > > juta jiwa. Angka sensus tahun 2000 disinyalir oleh berbagai kalangan > > terlalu undercount. Dewasa ini jumlah penduduk Jakarta diperkirakan > > sudah mendekati angka 13 juta orang. Pada siang hari angka itu bisa > > lebih dari 20 juta, karena banyak warga yang bertempat tinggal di luar > > Jakarta dan bekerja di Jakarta pada siang hari. > > > > Ditambah Botadebek, Jakarta yang hanya seluas 660 kilometer persegi > > atau 0.04% total wilayah Indonesia dihuni oleh lebih dari 10% total > > penduduk Indonesia. Oleh karena itu Jakarta sungguh sudah penuh sesak, > > tidak mempunyai daya dukung lagi untuk menampung arus urbanisasi yang > > cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk > > lebih dari 10 juta jiwa, dewasa ini Jakarta termasuk salah satu dari > > 20 kota terbesar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1980, > > United National Council for Human Settlements menempatkan Jakarta pada > > urutan ke-21 kota terbesar di dunia. Tahun 2000 naik menjadi urutan ke > > 14 dan tahun 2010 diprediksikan menjadi urutan ke 10 dengan jumlah > > penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Jika Jabodetabek diasumsikan sebagai > > perluasan metropolitan, maka Jakarta saat ini sudah masuk 10 kota > > besar di dunia bahkan Richard L Forstall pada tahun 2001 telah > > menempatkan Jakarta diurutan ketiga kota terbesar di dunia. > > > > Upaya pembatasan arus urbanisasi ke Jakarta yang dilakukan selama ini > > tidak pernah berhasil. Ratusan ribu pendatang baru setiap tahun > > mengadu nasib di Jakarta dibawa oleh kerabatnya sewaktu kembali dari > > mudik Lebaran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini, > > melampaui daya dukung Jakarta dan kemampuan pemerintah untuk > > menyediakan kebutuhan dan fasilitas dasar untuk penduduknya yang > > berjumlah sangat besar. Hal ini yang menjadi penyebab utama kualitas > > hidup di Jakarta cenderung terus mengalami penurunan. Tingkat > > pengangguran, angka kejahatan, pemukiman kumuh, polusi, sanitasi yang > > buruk, kelangkaan air bersih dan kualitas pelayanan umum yang rendah > > menjadikan Jakarta tidak nyaman lagi sebagai Ibu Kota Indonesia. > > > > Kondisi lingkungan sosial dan fisik seperti itulah yang menyebabkan > > Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) menjadi episentrum flu burung > > dan area wabah Demam Berdarah Dengue dengan jumlah penderita terbanyak > > di Indonesia. Tingkat morbiditas dan mortalitas Jakarta juga jelek, > > tidak mencerminkan metropolitan dan kosmopolitan dunia. Berdasarkan > > Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002, angka kematian ibu > > melahirkan di Jakarta mencapai 373 kematian dari 100 ribu kelahiran > > hidup. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 6 kematian per 100 ribu > > kelahiran hidup dan Malaysia 36 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. > > > > Jakarta dan Bodetabek dengan perencanaan wilayah yang anarkis dan > > semrawut, kehidupan yang sumpeg dan polutif serta sarana dan > > fasilitas publik yang jelek, menempatkan kota ini di urutan ke-35 > > daftar kota terbaik di Asia. Urutan Jakarta ini jauh dibelakang > > Singapura (urutan 4), Kuala Lumpur ( 9) dan Metro Manila (14). Ke > > depan kondisi Jakarta tidak akan bertambah baik, karena kota ini > > terlalu sarat dengan beban multi fungsi antara lain: pusat > > pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat kegiatan politik, > > pusat perbankan, pusat pendidikan dan pusat media masa. > > > > Palangka Raya, Ibu Kota Indonesia di Masa Depan? > > > > Ke depan Jakarta sangat sulit untuk dipertahankan sebagai Ibu Kota > > Indonesia. Dengan menyandang fungsi yang campur aduk yang tidak > > didesain dengan baik, Jakarta di masa depan akan menjadi kota raksasa > > yang uncontrolable dan tidak nyaman sebagai ibu kota. Turbulensi > > politik, ekonomi dan kriminal di Jakarta tidak kondusif untuk > > pengambilan keputusan strategis oleh Pemerintah Nasional. Oleh karena > > itu sudah saatnya dipikirkan dan direncanakan secara sungguh- sungguh > > untuk memindahkan Ibu Kota NKRI dari Jakarta. > > Bung Karno pernah mempunyai gagasan visioner untuk memindahkan Ibu > > Kota NKRI dari Jakarta ke Palangka Raya. Di balik ide Bung Karno untuk > > memindahkan ibu kota ini sesungguhnya banyak gagasan besar yang sangat > > strategis untuk hari depan negara bangsa (nation state) Indonesia. > > Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678, 51 kilometer persegi dan > > jumlah penduduk 168.449 jiwa (2003), dapat dibangun sebagai ibu kota > > yang indah dan cantik seperti Canberra Ibu Kota Australia. > > > > Apakah negara kita mampu memikul biaya pemindahan ibu kota dari > > Jakarta ke Palangka Raya? Pemindahan itu tentu saja harus direncanakan > > dengan cermat dan dilaksanakan secara bertahap. Proses pemindahan itu > > mungkin memerlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Perencanaan dan > > pentahapan pemindahan tidak boleh menimbulkan guncangan politik, > > ekonomi maupun sosial budaya. Aset pemerintah berupa gedung-gedung > > perkantoran yang megah di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber > > pembiayaan untuk membangun perkantoran pemerintah nasional di > > Palangkaraya. > > > > Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat > > dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi > > Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota > > Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar > > biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan > > Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu > > Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, > > menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar > > berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf > > internasional dengan segala hiruk pikuknya. > > > > ---forwarded article ends--- > > > > > > >
