Rekans ysh, Saya sepakat 1000% dengan Pak BTS.... Justru dari tulisan Mas Andri yg menarik utk saya komentari: "Di masa depan Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa." Lho sebagai orang Indonesia, saya tidak pernah merasa Indonesia identik dengan Jawa... suku Jawa bukan mayoritas (hanya 40 an %)...Jakarta pun adanya di tanah Betawi, bukan tanah Jawa (mungkin Mas Andri keliru dgn Jog-Jakarta?)... salam..
--- On Thu, 10/30/08, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [email protected] Date: Thursday, October 30, 2008, 5:12 AM Dear all' Pemindahan ibu kota negara ke Luar Jawa memang sudah menjadi wacana yang lama. Di milis ini juga pernah dibahas. Saya tetap berpendapat bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi inequality. Sampai dengan sekarang tidak ada bukti bahwa fungsi pemerintahan itu bisa men-generate pembangunan. Kota Canberra (di Australia) juga tidak ada apa-apanya. Putrajaya di Malaysia cuma ada bangunan mesjid yang sangat besar, banyak air mancur, dan lampu-lampu hias (Putrajaya kota yang sangat boros). Juga di Indonesia, ibukota Bandung di Soreang yang gitu-gitu aja. Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen nggak ngaruh. Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. Mengapa inequality diributkan? Yang penting itu kesejahteraan. Terlalu banyak enerji terbuang untuk mengurangi inequality. Toh arah tak pernah berbelok. Mending dana untuk meningkatkan kesejahteraan. Hayo silahkan disagree! Thanks. CU. BTS --- On Thu, 10/30/08, Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Thursday, October 30, 2008, 3:43 AM Rekan-rekan ysh., Berikut saya forward artikel mengenai pemindahan ibukota ke luar Jawa, yang saya harap mudah-mudahan dapat ikut membantu memberikan solusi masalah urban di Jabodetabek *sekaligus* membuka peluang untuk menyelesaikan regional inequalities. (Btw, ide ini tentu bukan satu-satunya lho ;-). Saya kutip paragraf terakhir: "Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf internasional dengan segala hiruk pikuknya." Salam, Andri http://strategic- manage.com/ ?p=14 ---forwarded article begins--- IBU KOTA DI LUAR PULAU JAWA, MUNGKINKAH? Oleh : Sampurno Hujan lima hari berturut-turut di Jakarta dan Bogor pada awal Februari yang lalu benar-benar telah menenggelamkan Jakarta. Diperkirakan 70% wilayah Jakarta terendam banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian sampai 3 meter. Banjir di awal Februari ini telah menelan korban jiwa lebih dari 40 orang dan kerugian materiil lebih dari Rp. 5 triliun. Benarkah banjir Jakarta ini fenomena alam dan siklus lima tahunan? Hujan kali ini intensitasnya memang lebih besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita melempar kesalahan kepada alam adalah sangat tidak tepat, karena ulah manusia - power abuse seungguhnya yang dominan. Banjir melanda dan menenggelamkan Jakarta terutama karena terjadi anarki dalam perencanaan dan pembangunan fisik. Dalam prespektif planologi/perencana an wilayah, pembangunan kawasan pemukiman baru di Jabodetabek berlangsung "liar" dalam pengertian tidak mengikuti kaidah-kaidah baku keseimbangan lingkungan. Selain itu, praktis tidak ada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan wilayah di antara Pemda Jabodetabek. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan prespektifnya yang sangat sempit. Jakarta yang Sumpek Menurut sensus BPS jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1980 tercatat sebanyak 6,5 juta jiwa dan pada tahun 2000 (30 Juni) mencapai 8,389 juta jiwa. Angka sensus tahun 2000 disinyalir oleh berbagai kalangan terlalu undercount. Dewasa ini jumlah penduduk Jakarta diperkirakan sudah mendekati angka 13 juta orang. Pada siang hari angka itu bisa lebih dari 20 juta, karena banyak warga yang bertempat tinggal di luar Jakarta dan bekerja di Jakarta pada siang hari. Ditambah Botadebek, Jakarta yang hanya seluas 660 kilometer persegi atau 0.04% total wilayah Indonesia dihuni oleh lebih dari 10% total penduduk Indonesia. Oleh karena itu Jakarta sungguh sudah penuh sesak, tidak mempunyai daya dukung lagi untuk menampung arus urbanisasi yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, dewasa ini Jakarta termasuk salah satu dari 20 kota terbesar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1980, United National Council for Human Settlements menempatkan Jakarta pada urutan ke-21 kota terbesar di dunia. Tahun 2000 naik menjadi urutan ke 14 dan tahun 2010 diprediksikan menjadi urutan ke 10 dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Jika Jabodetabek diasumsikan sebagai perluasan metropolitan, maka Jakarta saat ini sudah masuk 10 kota besar di dunia bahkan Richard L Forstall pada tahun 2001 telah menempatkan Jakarta diurutan ketiga kota terbesar di dunia. Upaya pembatasan arus urbanisasi ke Jakarta yang dilakukan selama ini tidak pernah berhasil. Ratusan ribu pendatang baru setiap tahun mengadu nasib di Jakarta dibawa oleh kerabatnya sewaktu kembali dari mudik Lebaran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini, melampaui daya dukung Jakarta dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dan fasilitas dasar untuk penduduknya yang berjumlah sangat besar. Hal ini yang menjadi penyebab utama kualitas hidup di Jakarta cenderung terus mengalami penurunan. Tingkat pengangguran, angka kejahatan, pemukiman kumuh, polusi, sanitasi yang buruk, kelangkaan air bersih dan kualitas pelayanan umum yang rendah menjadikan Jakarta tidak nyaman lagi sebagai Ibu Kota Indonesia. Kondisi lingkungan sosial dan fisik seperti itulah yang menyebabkan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) menjadi episentrum flu burung dan area wabah Demam Berdarah Dengue dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Tingkat morbiditas dan mortalitas Jakarta juga jelek, tidak mencerminkan metropolitan dan kosmopolitan dunia. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002, angka kematian ibu melahirkan di Jakarta mencapai 373 kematian dari 100 ribu kelahiran hidup. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 6 kematian per 100 ribu kelahiran hidup dan Malaysia 36 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Jakarta dan Bodetabek dengan perencanaan wilayah yang anarkis dan semrawut, kehidupan yang sumpeg dan polutif serta sarana dan fasilitas publik yang jelek, menempatkan kota ini di urutan ke-35 daftar kota terbaik di Asia. Urutan Jakarta ini jauh dibelakang Singapura (urutan 4), Kuala Lumpur ( 9) dan Metro Manila (14). Ke depan kondisi Jakarta tidak akan bertambah baik, karena kota ini terlalu sarat dengan beban multi fungsi antara lain: pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat kegiatan politik, pusat perbankan, pusat pendidikan dan pusat media masa. Palangka Raya, Ibu Kota Indonesia di Masa Depan? Ke depan Jakarta sangat sulit untuk dipertahankan sebagai Ibu Kota Indonesia. Dengan menyandang fungsi yang campur aduk yang tidak didesain dengan baik, Jakarta di masa depan akan menjadi kota raksasa yang uncontrolable dan tidak nyaman sebagai ibu kota. Turbulensi politik, ekonomi dan kriminal di Jakarta tidak kondusif untuk pengambilan keputusan strategis oleh Pemerintah Nasional. Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan dan direncanakan secara sungguh-sungguh untuk memindahkan Ibu Kota NKRI dari Jakarta. Bung Karno pernah mempunyai gagasan visioner untuk memindahkan Ibu Kota NKRI dari Jakarta ke Palangka Raya. Di balik ide Bung Karno untuk memindahkan ibu kota ini sesungguhnya banyak gagasan besar yang sangat strategis untuk hari depan negara bangsa (nation state) Indonesia. Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678, 51 kilometer persegi dan jumlah penduduk 168.449 jiwa (2003), dapat dibangun sebagai ibu kota yang indah dan cantik seperti Canberra Ibu Kota Australia. Apakah negara kita mampu memikul biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya? Pemindahan itu tentu saja harus direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan secara bertahap. Proses pemindahan itu mungkin memerlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Perencanaan dan pentahapan pemindahan tidak boleh menimbulkan guncangan politik, ekonomi maupun sosial budaya. Aset pemerintah berupa gedung-gedung perkantoran yang megah di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk membangun perkantoran pemerintah nasional di Palangkaraya. Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf internasional dengan segala hiruk pikuknya. ---forwarded article ends---
