Pak Aby ysh, Betul yang dikatakan pak Aby tentang kecewanya orang Morotai, karena itu saya untuk sementara waktu tidak pergi ke Morotai, kapok di bentak-bentak oleh mereka. Tahun lalu saya ke sana bersama rombongan sekitar 50 orang dari berbagai departemen untuk melihat kondisi P morotai dan ternyata hampir semua teman-teman kementerian dan lembaga yang merencanakan pembangunan P morotai belum pernah ke sana. Salah satunya teman dari Dep Dalam Negeri yang pada saat diminta mengomentari presentasi pak Bupati Halmahera Utara, dia katakan bahwa Morotai bukan merupakan prioritas pembangunan, karena pada Perpres (78/2006?) tidak termasuk pulau-pulau terluar, karena itu Dep Dagri tidak memasukkannya sebagai prioritas. Ada juga teman dari Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa P Morotai ternyata tidak mempunyai peran strategis seperti yang sering dibicarakan di Jakarta. Komentar-komentar tersebut sebenarnya berasal dari presentasi Bappeda Halmahera Utara yang tidak menempatkan P Morotai sebagai wilayah yang mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan ditetapkan P Morotai sebagai daerah otonom, mudah-mudahan harapan Pak Eka, Pak Wawo dan Pak Aby untuk melihat landasan yang tujuh itu digunakan kembali segera terwujud
Salam Aunur Rofiq ________________________________ From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Saturday, November 1, 2008 11:56:48 AM Subject: [referensi] Re: Ibukota di Luar Jawa, Mungkinkah? Pak Rofiq ysh, Mengenai diskusi pemindahan ibukota... saya kira hanya milisters 'baru' atau milisters ‘belum lamabergabung'saja yang masih bersemangat untuk ‘memulainya’…. Milisters lamasaya kira tidakakan cepat 'memulainya' lagi....dan paling hanya akan bereaksi sekedar mengeluarkan tanggapan saja…. Karenasetidaknyadiskusi demikian itu sudah berlangsung cukup panjang setidaknya pada 2006 lalu........ Untuk milisters baru atau yang setengah lama.. mungkin baik juga nanti sesekali atau dekat sebentar ini kita daur ulang diskusi yang lalu itu….. Mengenai Morotai…….. Bbrp hari lalu saya juga baru plg dari Ternate karena ada yang ngutus utk diskusi masalah ‘sinkronisasi perencanaan pembangunan kws perbatasan Morotai… sambil diluar bbrp mhs berdemo utk kemarahan atas ditundanya status Morotai sebagai kabupaten…. Yang “untungnya“ sehari dua kemudian status kabupaten itu akhirnya dikeluarkan…. Kalau pak Rofiqnanya ..”..senang ya Morotai jadi Kabupaten?....”.. saya sendiri malah agak kurang jelas.. apakah ‘senang’ atau ‘biasa-biasa saja’…. Tapi yang pasti amat sangat suuweenaang ya tiada lain adalah elit lokalnyaitu…. Yang sudah sejak lama membayangkan statusnya naik jadi bupati atau pejabat penting pemda kabupaten……alamat ehm… Morotai memilik beberapa aspek perencanaan pembangunankeruangan yang unik….. Pertama ia memiliki “jebakan potensi pembangunan keruangan’ yangselain‘menggoda’ tentu saja juga bisa “menjebak”… seperti denganadanya 7 runwaynganggur peninggalan PD-II dan ‘kebesaran masa lalu lokal”… yang saat ini ironisnya tak ada secuil jadwal penerbangan sipil apapun disana (kecuali TNI-AU sebulan sekali)….yang akibatnya banyakpihak bersemangat untuk membuatkan ‘perencanaannya’…. Sebaliknya karena ‘dipandang/ dirasa’ terlampaubanyak ‘hanya perencanaan’ dan ‘hasil atau ujudkonkritnya kagak’…. Perangkat pemda lokal sudah agak bbrp waktu lamanya sinis dan sering bersikap galak pada mereka2 yang datang‘menjanjikan mimpi pembangunan’ ….ataupun kepada yang ‘mengundang dari ibukotanya (Ternate) utk mendengarkan presentasi’…. Karena itu bisa berarti “perjalanan jauh darat-laut bisa tak kurang 200km…..hanya untuk 3 jam acara ‘mendengarkan’ rencana2 ’impian’..… lalu tiba giliran beberapa menit ‘kesempatan bicara’… lalu ‘dicounter’…. Dan selebihnya mereka kembali pulang the next 200km darat dan laut… dan keadaan kembali sunyi senyap seperti sediakala…… Mereka bisa saja sensitip pada kantornyapak Eka yang produknya adalah “perencanaan”… dan “belum implementasi”…. hehe..dan sangatamatboleh jadi juga mereka bisa sensitip kekantornyapak Rofiqjuga….hehe..karena menterinya maupun pak Rofiq sendiri dan serombongan besar para pengiring tahun-tahun lalu pernah kesana juga khan ya?… yang tentunya sepulangnya anda dan rombongan… setidaknya perangkat pemda lokal disana dan rakyatnya berharap besar ada perubahan/ kemajuan konkretisasi pembangunan signifikan yang terjadi disana….. tapi dipikir mereka lha kok selalu kagak-kagak acan?..... Karena itu agar DJPR dan masyarakat intelektual planning tidak lambat laun dipandang sebelah mata saja oleh pihak2 yang amat sangat berharap pada “kesaktian perencanaan ruang” yang semula dikira “memiliki kekuatan ajaib untuk dalam waktu singkat “memunculkan implementasi keruangan yang konkrit” dan “hasil yang signifikan”…. Dan bukan sekedar “perencanaan doang” yang “implementasinya masih harus entah oleh banyak pihak lain lagi” ….. yang “oleh siapa” maupun “kapan waktunya” maupun “mereka mau apa tidak” pun masih “serba tak jelas juga”…. padahal sering terlihat bahwa ‘pihak lain’ diluar DJPRpun …‘terlihat’ dianggap “bisa membuat perencanaan dan sekaligus konkretisasinya” dan “Sering dalam waktu relatif singkat”…. Maka kedepan tak terlalu jauh ini…. Saya pikir seyogyanya DJPR juga perlu menempatkan aspek “formulasi implementasi keruangan” (sejalan dgn visi pak Risfan) …. Yang simply dan economically workable…. Sebagai bagian kebijakan digaris depan…… Yang didalamnya perlu lebih terdapat muatan “strategi enjinering keruangan dalam kerangka implementasi PR menuju konkretisasi PR” lebih dari sekedar ritual klasiknya “penataan ruang semata”….. yang “konkretisasinya” boleh “terserah”…..boleh “oleh siapa” juga masih belum tahu”….dan boleh “ entah kapan” yang masih belum tahu juga …… Salam, aby --- On Fri, 10/31/08, Aunur rofiq <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Aunur rofiq <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [email protected] Date: Friday, October 31, 2008, 2:29 AM Memang di referensi ini kalau sudah mentok diskusi "regional inequality", selalu berbuntut pada memindahkan ibukota keluar jawa. Saya setuju sama mas eko dan mas BTS tentang kesenjangan regional ini yang penting adalah bagaimana bisa memberi kesempatan yang sama pada penduduk Indonesia untuk bisa meraih kesejahteraan. Kalau kita ingin mengambil contoh bahwa pemindahan ibukota tidak sama dengan pemerataan pembangunan sangat banyak sekali, karena itu lupakan jika pemindahan tersebut untuk tujuan mengurangi kesenjangan. Mas Aby, Senang ya Morotai jadi Kabupaten... .....kita lihat beberapa tahun yang akan datang..... ada perubahan? Salam Aunur Rofiq ----- Original Message ---- From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] com> To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Sent: Thursday, October 30, 2008 11:38:28 AM Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? 2008/10/30 Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] com>: > Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada > cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk > bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya > yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. Sebenarnya poinnya di situ, Pak. Memang di luar daerah Jakarta tidak ada fasilitas yang mendukung untuk dijadikan ibukota, bila dibandingkan dengan Jakarta. Dan sebentar lagi tentu akan semakin banyak fasilitas di Jakarta bila MRT gol. Dengan demikian, inequalities akan semakin besar -- meskipun Bapak bersikukuh bahwa ini tidak penting. Salam, Andri ------------ --------- --------- ------ Komunitas Referensi http://groups. yahoo.com/ group/referensi/ Yahoo! Groups Links
