Halo Radja, Saya dapat mengerti kalau Anda terganggu dengan pendapat saya untuk tidak usah memikirkan soal kesenjangan. Mengapa saya berpendapat demikian? Karena semua di dunia ini isinya adalah kesenjangan/ketimpangan. Mulai dari teori lokasi Von Thunen sampai dengan Alonso dan hingga Growth Pole, semua mengajarkan kesenjangan. Jadi kesenjangan itu adalah keniscayaan. Dunia ini adalah kesenjangan. Di level dunia, ada negara-negara Blok Utara (yang kaya) dan Blok Selatan (yang miskin). Tapi di negara Blok Utara yang kaya itu ada yang memang kaya dan juga banyak yang miskin, dan sebaliknya Blok Utara ada juga yang kaya raya dan juga yang miskin. Di Indonesia ada KI Barat yang katanya lebih maju dan KI Timur yang katanya tertinggal. tetapi di KI Barat ternyata masih banyak yang tertinggal dan sebaliknya di KI Timur juga banyak yang maju. Di Aceh yang katanya "ditinggalkan", di sana juga banyak yang makmur dan sangat sedikit yang gelandangan, dan sebaliknya Jawa yang katanya maju, memang banyak yang sejahtera, tapi gelandangan di mana-mana. Melihat keniscayaan ini, maka ya tidak perlu terlalu dipikirkan khan? Or, it is not the issue. Tapi saya juga memahami bahwa ketimpangan/kesenjangan itu membawa dampak. Itu wajar-wajar saja. Misalnya adanya arus migrasi, atau kurangnya akses terhadap hak publik khususnya di daerah yang tertinggal. Tapi ketimpangan/kesenjangan itu juga membawa manfaat antara lain efisiensi, kemajuan yang pesat (pertumbuhan, terutama di kawasan urban), komplementari antara yang butuh dan yang membutuhkan sehingga terjadi transaksi antar daerah, saling bergantungan sehingga mereka koperatif, dan banyak manfaat lain dari ketimpangan itu daripada dampaknya. Berdasarkan kenyataan bahwa kesenjangan/ketimpangan dan segala hal istilah tentang perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan (dan menurut mas BSP adalah "kasunyataan") sebagai proses efisiensi. Dengan demikian tidak usah dipikirkan, atau digugat. Yang penting dalam pengembangan itu adalah mensejahterakan. Tapi saya mengerti dan masih sangat menghargai di kalangan "Spatial Planner" masih beranggapan bahwa ketimpangan itu menyebabkan kesengsaraan dan oleh karenanya untuk mensejahterakan perlu "memeratakan". Yang berpendapat demikian jauh lebih banyak daripada yang berpikir apa adanya atau "kasunyatan" seperti saya. Statement ketimpangan vs pemerataan ini masih banyak ditemui di RPJM-N dan bahkan di RPJP-N.
Menurut saya sih, upaya memeratakan adalah tindakan yang tidak efisien, apakah itu membuat "counter magnet", penyebaran metropolitan, melalui afiliasi, atau apapun 'trade off" yang diberikan demi pemerataan, kalau dipaksanakan akan merupakan tindakan inefisiensi. Menjadi pertanyaan apakah tindakan inefisiensi akan mensejahterakan? Mungkin saja tindakan inefisiensi pemerataan seperti penyebaran prasarana dan sarana di daerah terpencil, pemberian subsidi, dan sebagainya itu memang bisa mensejahterakan, tapi hanya jangka pendek. Pada jangka panjang, banyak prasarana dan sarana ataupun subsidi tidak juga mensejahterakan. Sebaliknya malahan menimbulkan ketergantungan baru.. Hal ini tidak berarti saya tidak setuju dengan tindakan-tindakan di atas, tetapi semata-mata itu sebagai kewajiban negara untuk mensejahtrerakan, bukan karena alasan mengurangi ketimpangan (karena kenyataan ketimpangan sulit dikurangi dan kalaupun bia memerlukan tindakan inefisiensi luar biasa,...terlalu banyak cost-nya). Demikian. Thanks. CU. BTS. --- On Thu, 10/30/08, Irendra RADJAWALI <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Irendra RADJAWALI <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [referensi] [tanggapan] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [email protected] Date: Thursday, October 30, 2008, 10:42 AM Pak BTS yang baik, Saya setuju dengan pendapat bapak tentang pemindahan ibukota tidak mengurangi kesenjangan. Tapi saya agak terganggu dengan pendapat pak BTS untuk tidak memikiran kesenjangan dan lebih baik fokus pada peningkatan kesejahteraan. Saya kira kita perlu me-redinisi dulu kesejahteraan dan kesenjangan (tentunya sambil berkarya). Saya sepakat dengan Mas Eko BK yang mengajak kita melebarkan perspektif kesenjangan. Sejatinya saya kira kesenjangan yang akan menimbulkan pergerakan, menurut hemat saya hukum alam ini berlaku di semua bidang ilmu. Persoalannya adalah ketika kesenjangan ini menghilangkan hak orang lain terhadap barang-barang yang seharusnya milik publik, seperti air, lingkungan yang baik, dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak BTS perhatian pada peningkatan kesejahteraan penting. Tapi saya kira tidak bisa pragmatis, kita perlu melihat perilaku sistem. Terutama dengan keterbatasan daya dukung lingkungan. Menurut hemat saya kesenjangan dan kesejahteraan perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kota sebagai sebuah sistem yang berkembang non- linear, kompleks. Jabat erat, Radja --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, Bambang Tata Samiadji <btsamiadji@ ...> wrote: > > Dear all' > > Pemindahan ibu kota negara ke Luar Jawa memang sudah menjadi wacana yang lama. Di milis ini juga pernah dibahas. > > Saya tetap berpendapat bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi inequality. Sampai dengan sekarang tidak ada bukti bahwa fungsi pemerintahan itu bisa men-generate pembangunan. Kota Canberra (di Australia) juga tidak ada apa-apanya. Putrajaya di Malaysia cuma ada bangunan mesjid yang sangat besar, banyak air mancur, dan lampu- lampu hias (Putrajaya kota yang sangat boros). Juga di Indonesia, ibukota Bandung di Soreang yang gitu-gitu aja. Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen nggak ngaruh. > > Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. > > Mengapa inequality diributkan? Yang penting itu kesejahteraan. Terlalu banyak enerji terbuang untuk mengurangi inequality. Toh arah tak pernah berbelok. Mending dana untuk meningkatkan kesejahteraan. > > Hayo silahkan disagree! > > Thanks. CU. BTS > > > --- On Thu, 10/30/08, Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] > wrote: > > From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] > > Subject: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > Date: Thursday, October 30, 2008, 3:43 AM > > > > > > > Rekan-rekan ysh., > > Berikut saya forward artikel mengenai pemindahan ibukota ke luar Jawa, > yang saya harap mudah-mudahan dapat ikut membantu memberikan solusi > masalah urban di Jabodetabek *sekaligus* membuka peluang untuk > menyelesaikan regional inequalities. (Btw, ide ini tentu bukan > satu-satunya lho ;-). > > Saya kutip paragraf terakhir: > > "Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat > dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi > Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota > Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar > biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan > Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu > Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, > menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar > berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf > internasional dengan segala hiruk pikuknya." > > Salam, > Andri > > http://strategic- manage.com/ ?p=14 > > ---forwarded article begins--- > > IBU KOTA DI LUAR PULAU JAWA, MUNGKINKAH? > > Oleh : Sampurno > > Hujan lima hari berturut-turut di Jakarta dan Bogor pada awal Februari > yang lalu benar-benar telah menenggelamkan Jakarta. Diperkirakan 70% > wilayah Jakarta terendam banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian > sampai 3 meter. Banjir di awal Februari ini telah menelan korban jiwa > lebih dari 40 orang dan kerugian materiil lebih dari Rp. 5 triliun. > > Benarkah banjir Jakarta ini fenomena alam dan siklus lima tahunan? > Hujan kali ini intensitasnya memang lebih besar dibanding dengan > tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita melempar kesalahan kepada > alam adalah sangat tidak tepat, karena ulah manusia - power abuse > seungguhnya yang dominan. Banjir melanda dan menenggelamkan Jakarta > terutama karena terjadi anarki dalam perencanaan dan pembangunan > fisik. Dalam prespektif planologi/perencana an wilayah, pembangunan > kawasan pemukiman baru di Jabodetabek berlangsung "liar" dalam > pengertian tidak mengikuti kaidah-kaidah baku keseimbangan lingkungan. > Selain itu, praktis tidak ada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan > wilayah di antara Pemda Jabodetabek. Masing-masing berjalan > sendiri-sendiri dengan prespektifnya yang sangat sempit. > > Jakarta yang Sumpek > > Menurut sensus BPS jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1980 tercatat > sebanyak 6,5 juta jiwa dan pada tahun 2000 (30 Juni) mencapai 8,389 > juta jiwa. Angka sensus tahun 2000 disinyalir oleh berbagai kalangan > terlalu undercount. Dewasa ini jumlah penduduk Jakarta diperkirakan > sudah mendekati angka 13 juta orang. Pada siang hari angka itu bisa > lebih dari 20 juta, karena banyak warga yang bertempat tinggal di luar > Jakarta dan bekerja di Jakarta pada siang hari. > > Ditambah Botadebek, Jakarta yang hanya seluas 660 kilometer persegi > atau 0.04% total wilayah Indonesia dihuni oleh lebih dari 10% total > penduduk Indonesia. Oleh karena itu Jakarta sungguh sudah penuh sesak, > tidak mempunyai daya dukung lagi untuk menampung arus urbanisasi yang > cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk > lebih dari 10 juta jiwa, dewasa ini Jakarta termasuk salah satu dari > 20 kota terbesar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1980, > United National Council for Human Settlements menempatkan Jakarta pada > urutan ke-21 kota terbesar di dunia. Tahun 2000 naik menjadi urutan ke > 14 dan tahun 2010 diprediksikan menjadi urutan ke 10 dengan jumlah > penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Jika Jabodetabek diasumsikan sebagai > perluasan metropolitan, maka Jakarta saat ini sudah masuk 10 kota > besar di dunia bahkan Richard L Forstall pada tahun 2001 telah > menempatkan Jakarta diurutan ketiga kota terbesar di dunia. > > Upaya pembatasan arus urbanisasi ke Jakarta yang dilakukan selama ini > tidak pernah berhasil. Ratusan ribu pendatang baru setiap tahun > mengadu nasib di Jakarta dibawa oleh kerabatnya sewaktu kembali dari > mudik Lebaran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini, > melampaui daya dukung Jakarta dan kemampuan pemerintah untuk > menyediakan kebutuhan dan fasilitas dasar untuk penduduknya yang > berjumlah sangat besar. Hal ini yang menjadi penyebab utama kualitas > hidup di Jakarta cenderung terus mengalami penurunan. Tingkat > pengangguran, angka kejahatan, pemukiman kumuh, polusi, sanitasi yang > buruk, kelangkaan air bersih dan kualitas pelayanan umum yang rendah > menjadikan Jakarta tidak nyaman lagi sebagai Ibu Kota Indonesia. > > Kondisi lingkungan sosial dan fisik seperti itulah yang menyebabkan > Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) menjadi episentrum flu burung > dan area wabah Demam Berdarah Dengue dengan jumlah penderita terbanyak > di Indonesia. Tingkat morbiditas dan mortalitas Jakarta juga jelek, > tidak mencerminkan metropolitan dan kosmopolitan dunia. Berdasarkan > Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002, angka kematian ibu > melahirkan di Jakarta mencapai 373 kematian dari 100 ribu kelahiran > hidup. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 6 kematian per 100 ribu > kelahiran hidup dan Malaysia 36 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. > > Jakarta dan Bodetabek dengan perencanaan wilayah yang anarkis dan > semrawut, kehidupan yang sumpeg dan polutif serta sarana dan > fasilitas publik yang jelek, menempatkan kota ini di urutan ke-35 > daftar kota terbaik di Asia. Urutan Jakarta ini jauh dibelakang > Singapura (urutan 4), Kuala Lumpur ( 9) dan Metro Manila (14). Ke > depan kondisi Jakarta tidak akan bertambah baik, karena kota ini > terlalu sarat dengan beban multi fungsi antara lain: pusat > pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat kegiatan politik, > pusat perbankan, pusat pendidikan dan pusat media masa. > > Palangka Raya, Ibu Kota Indonesia di Masa Depan? > > Ke depan Jakarta sangat sulit untuk dipertahankan sebagai Ibu Kota > Indonesia. Dengan menyandang fungsi yang campur aduk yang tidak > didesain dengan baik, Jakarta di masa depan akan menjadi kota raksasa > yang uncontrolable dan tidak nyaman sebagai ibu kota. Turbulensi > politik, ekonomi dan kriminal di Jakarta tidak kondusif untuk > pengambilan keputusan strategis oleh Pemerintah Nasional. Oleh karena > itu sudah saatnya dipikirkan dan direncanakan secara sungguh-sungguh > untuk memindahkan Ibu Kota NKRI dari Jakarta. > Bung Karno pernah mempunyai gagasan visioner untuk memindahkan Ibu > Kota NKRI dari Jakarta ke Palangka Raya. Di balik ide Bung Karno untuk > memindahkan ibu kota ini sesungguhnya banyak gagasan besar yang sangat > strategis untuk hari depan negara bangsa (nation state) Indonesia. > Palangka Raya dengan luas wilayah 2.678, 51 kilometer persegi dan > jumlah penduduk 168.449 jiwa (2003), dapat dibangun sebagai ibu kota > yang indah dan cantik seperti Canberra Ibu Kota Australia. > > Apakah negara kita mampu memikul biaya pemindahan ibu kota dari > Jakarta ke Palangka Raya? Pemindahan itu tentu saja harus direncanakan > dengan cermat dan dilaksanakan secara bertahap. Proses pemindahan itu > mungkin memerlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Perencanaan dan > pentahapan pemindahan tidak boleh menimbulkan guncangan politik, > ekonomi maupun sosial budaya. Aset pemerintah berupa gedung-gedung > perkantoran yang megah di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber > pembiayaan untuk membangun perkantoran pemerintah nasional di > Palangkaraya. > > Pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa apabila dapat > dilakukan dengan baik, akan ada efek ganda yang positif baik bagi > Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Ibu Kota > Indonesia di Palangka Raya akan membawa dampak politik yang luar > biasa positif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Di masa depan > Indonesia tidak lagi identik dengan Jawa. Palangka Raya sebagai Ibu > Kota NKRI akan menjadi pengikat jiwa keindonesian yang lebih kukuh, > menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai. Jakarta biar > berkembang sebagai kota perdagangan dan industri yang bertaraf > internasional dengan segala hiruk pikuknya. > > ---forwarded article ends--- >
