Mas Rahmad, apakah anda sudah membaca buku yang ditulis oleh Dino Patti Djalal 
tentang karakter kepemimpinan presiden Yudhoyono ? Jika sudah tentu anda bisa 
berceritera bahwa semangat, pikiran dan tindakan beliau mencerminkan ciri-ciri 
unik yang berbeda dari tokoh sebelumnya. 

Jika dulu seorang pemimpin harus trampil pidato dan menggerakkan massa, maka 
pada era masa kini berbeda. Pidato pasti perlu tetapi menyentuh dan 
menyembuhkan luka-luka sejarah kini diperlukan. Pak SBY di dalam pandangan Dino 
PDj memiliki karakter yang pas untuk masa depan ! Ini bukan kampanye presiden, 
tetapi berbagi informasi, jika tidak percaya bacalah sendiri....bagaimana SBY 
menjadi kurir surat seorang anak Aceh kepada seorang anak Amerika dan berpidato 
terkuaknya hubungan batin anak-anak itu di gedung putih...dihadapan presiden 
Bush dan pejabat lainnya !

Jika SBY adalah cerminan pemerintah saat ini, maka tampakmya beda dan bagus 
untuk masa depan bangsa kita.

Salam,



Djarot Purbadi



http://arsitekturnusantara.wordpress.com

http://fenonemologiarsitektur.wordpress.com

--- On Thu, 11/20/08, Rachmad M <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Rachmad M <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [referensi] Pencuri Negeri Sendiri
To: [email protected]
Date: Thursday, November 20, 2008, 9:39 AM










    
            Mungkin kita terlalu lama dijajah Belanda yang konon ada dua 
periode,

periode pertama adalah diduduki oleh VOC yang notabene adalah

perusahaan swasta dan ketika VOC bangkrut karena dikelola dengan

sangat korup, kemudian kita diduduki oleh pemerintah kerajaan

Belanda. Kondisi mungkin menjadi lebih baik pada periode kedua ini,

namun hingga saat ini banyak sekali aturan dan peraturan yang masih

memperlihatkan suatu sikap yang memandang rakyat sebagai rakyat yang

terpisah dari Pemerintah sebagai sebuah kekuasaan mutlak yang

mengatur seluruh kekayaan negara untuk kepentingannya dan bukan untuk

kepentingan rakyat.



Padahal orang-orang pemerintahan itu hakekatnya ya rakyat juga.

Mereka hanyalah mengelola kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat

negeri ini, sementara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat komersial

bisa diadakan sendiri oleh masyarakat untuk saling mengisi. Dari

kegiatan komersial inilah sebagian disisihkan untuk pemenuhan

kebutuhan sosial yang dikelola melalui mekanisme pajak.



Ketika pemahaman dasar hidup bernegara ini bias, maka konsekwensinya

rakyat seperti berhadapan dengan negara. Rakyat akan selalu berupaya

merebut yang bukan haknya untuk sekedar makan, berteduh bahkan untuk

memperkaya diri. Pertempuran antara rakyat dan pemerintah terjadi

hampir disemua lini. Mulai dari hutan-hutan hingga ditengah kota-kota

besar. Menjadi lebih parah lagi ketika Pemerintah memberikan hak-hak

pengelolaan kekayaan negara yang seharusnya menjadi milik rakyat pada

pengusaha-pengusaha multinasional. Rakyat benar-benar dipandang

sebelah mata sebagai suatu potensi yang sebenarnya merupakan kekayaan

negeri ini.



Dalam pandangan yang lebih ekstrim lagi Pemerintah mendudukkan

dirinya sebagai ningrat yang selalu haus untuk dilayani oleh para

jongos yang harus diberi upah rendah agar para ningrat tersebut dapat

selalu terlayani. Jangan sampai para jongos tersebut menjadi

sejahtera karena akan meninggalkan posisinya sebagai `jongos'.

Pandangan ini saya peroleh dari tanggapan terhadap sepenggal

pandangan saya di sebuah milis.



Rasanya memang seperti itu, sehingga posisi pemerintah yang

seharusnya memenuhi layanan publik yang bersifat sosial malah

terabaikan. Aparat-aparat pemerintah malah minta dilayani hampir

disetiap jenjang dan lebih celaka lagi mereka mengutipi pungli hampir

disemua lini dan sektor. Hal ini mencerminkan jauhnya fungsi

pemerintah yang `ideal'.



Mereka tidak lagi berpikir perlunya mendapatkan devisa dengan

berbagai upaya yang positifr bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya, namun justru berpikir bagaimana bisa hutang untuk

memudahkan merealisasikan apa yang ada didalam benak si `ningrat'.



Bahwa ini memiliki konsekwensi biaya uang yang sangat besar sehingga

mengakibatkan terdevaluasinya rupiah terus menerus tidak lagi jadi

masalahnya. Mereka hanya memandang bahwa pelemahan rupiah adalah

peningkatan daya saing di pasar global… padahal ini jelas pemutar

balikkan fakta, bahwa pelemahan nilai rupiah adalah pemiskinan

terhadap anak bangsa sehingga dari hari ke hari rakyat semakin

menghalalkan segala cara untuk menyambung hudupnya.



Bahwa pelemahan rupiah mengakibatkan anak bangsa rela

menjadi 'jongos' di negeri orang dan karena pemerintah yang memiliki

jiwa `ningrat' yang haus untuk dilayani maka hal ini dianggap saja

sebagai hal yang positif.



Dan para `jongos' siap mencuri barang milik negara jika sang majikan

sedikit lengah Ditepian jalan kereta api, dikolong-kolong jembatan

dan jalan tol, dibantaran sungai, diatas trotoar, di terminal

bayangan hampir disetiap fasilitas publik yang yang bisa mereka

duduki akan di jadikan tempat usaha dan berteduh



Salam



RM

http://rachmad. kuyasipil. net/?p=301




      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      

Kirim email ke