Maaf ngeforward..........
[plbpm] Re: ADB dan Semboyan Anti Hutang
Thursday, November 20, 2008 5:48 AM
From: "hengky abiyoso" <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Pak Risfan ysh,
Sedikit yg saya dengar…. Keberatan pada proyek2 pinjaman ADB, World Bank dan
banyak hutang LN lainnya adalah bahwa intinya…. Proyek2 banyak yang tak tepat
guna dan tentu tak banyak berhasil guna… dan hutang tetap hutang… yg sesuai
jadwalnya hrs dibayar dan menjadi beban yg tentu saja berat karena tak
diimbangi dengan “hasil manfaat besar” yg muncul seperti harapan semula… yg dpt
menjadi alat tukar utk bayar hutang itu…....
Khususnya proyek ADB Bank… keberatan dari koalisi LSM adalah a.l. transparansi
dan partisipasi masyarakat rendah sekali…. Dimana padahal ‘Partisipasi’ itu
sendiri disebut sebagai bagian dari persyaratan pinjaman/ keberhasilan… ..
Termasuk spt juga ada ‘pengakuan’ dari ADB juga bahwa respons dari pihaknya utk
bbrp komplain juga lamban… dsb.
Khususnya menyangkut proyek CERDP (Community Empowerment for Rural Development
Project) yg disebut …. Itu punya Depdagri yg kalo tak salah teman anda spt ada
yg pegang/ terlibat proyek itu juga….dan dgn enteng seperti pernah bilang juga
a.l. ‘proyeknya banyak inward looking’……sehingga spt dapat diduga akibatnya
tentu tak banyak berhasil guna (padahal dana boleh ngutang)……
Diantara bentuk proyeknya juga CERDP menurut saya memang pagi2 juga sudah spt
terkesan ‘rawan gagal’… spt a.l. ada 4 komponen dimana utk komponen A ada…
(i) pengembangan kelembagaan utk meningkatkan community based planning… (ii)
HRD devl. dlm kaitan dgn pelatihan utk Ditjen Pemada… (iii) bantuan desa utk
mensupport pogram pelatihan komunitas….
Komponen ‘B’ spt utk proyek pinjaman masyarakat desa.. komponen ‘C’ utk
konstruksi infrastruktur desa … Komponen ‘D’ utk manajemen proyek dan
monitoring………..
Catatan saya… khususnya untuk komponen ‘C’ (infrastruktur desa)….. daripada
“menata pusat desa” (rural service center/ 'kota' pusat layan desa) dan
mengembangkan kewiraswastaan desa (ruko desa)…. Serta “rural regular transport”
seperti gerobak ditarik hewan atau mobil dengan ban pakai rantai (utk dimusim
hujan)….yg tidak banyak memerlukan “pembangunan jalan linear yg panjang, mahal
dan tak jamin anti rusak….nampaknya mereka msh lbh senang dengan “ proyek jalan
desa” yg mahal itu….. dan justru neglecting rural service center/ rural
entrepreneurship center yg sebenarnya jauh lebih tepat guna, bisa menyentuh
peran gender, job creation dan lebih ‘murah meriah’……..
Susahnya memang…. Hutang oleh negara utk proyek2 rural development demikian
memang rawan gagal justru karena pengolahan konsepnya tak jarang hasil ‘turba’
(turis pembangunan) singkat kedesa itu…. Dan yg turba khan tentu ‘outsider’nya
penduduk desa…. Jadi kurang menghayati apa kebutuhan strategis desa……
Lalu krn akibat hutang Bank itu yg hasilnya gagal…. diambil gampangnya
saja…Banknya yg diblame…… karena logika bhw kalau bank ngasih utang toh akan
mubazir juga…... sedangkan kalo bank tadinya tak ngasih hutang (terlepas apa
dampak akibatnya) khan tak ada “acara bayar beban hutang”…..
Padahal khan yg penting strategi proyeknya hrs tepat dulu…. hutang asalkan
masih about under debt service ratio dan jelas sumber cara bayarnya khan tentu
tak masalah….
Saya yg pada dasarnya malah praktisi ‘petani ikan beneran’ (tapi bukan nelayan)
dan bbrp kali jadi ‘petani beneran’….. sebenarnya kurang ngerti dengan kalimat
“….Laut kaya, tanah subur. Generasi kita pintar, kenapa melihat modal ada dari
luar? Kapital ada ketika kita bekerja….”.
Laut memang kaya ikan.. tapi utk nelayan miskin.. utk nangkepnya perlu kredit
perahu/ kapal… kapalnya perlu mesin…perlu BBM….
Memang kapital sih ada banyak… dibank…. Tapi bgmn nelayan miskin tanpa agunan
mau mudah dapat itu…. bgmn Indonesia negara miskin tak butuh hutang LN yg
lunak?... padahal pemerintah Jepang dan AS sendiri kabarnya juga hutangnya
besar...
Masalah baik-buruknya “hutang” dan “bank” sendiri sebenarnya bisa kita tarik
keranah kajian yg lebih jernih dan amat lebih sederhana saja……
Seperti orang berhutang beli rumah sampai 15 th dengan KPR lewat bank itu baik
atau buruk….. kalau buruk.. maka berarti seharusnya orang kalau mau pengin
punya rumah… ia harus nabung dulu.. dan kalau uang sudah cukup barulah beli
rumah tunai….
Orang berhutang beli sepedamotor ke leasing itu baik atau buruk… walau cara
nyicilnya a.l. dengan mengojek….
Kalau itu buruk … maka beli motornya nunggu saja kalau uangnya sudah cukup dan
cita2 menjadi tukang ojekpun nunggu dulu kalau motor sudah terbeli tunai…..
Pak Risfan baiknya nanya juga ke mbak Midaria itu…. beliau sendiri dalam
hidupnya pernah apa nggak terlibat urusan hutang seperti misalnya KPR rumah
atau leasing beli kendaraan mobil…punya kartu kredit atau nggak…...
Kalau jawabnya tidaaakkk….. baik ditanya lagi……. staf kantornya mbak Mida
brgkali ada yang ambil KPR rumah ato gak… atau nyicil kendaraan ke leasing…
atau punya credit card nggak..
Kalau jawabnya… mboteeen….. maka itu tandanya beliau dan para konconya itu
memang benar2 konsisten betul dengan sikap “hutang no…kontan yes”….. Kalau
tidak ya tentu artinya didalamnya banyak terjadi serba inkonsistensi………
Wah… saya gagal cuti … dan sory masih ada “utang” keanda ya pak Risfan?
Salam,
aby
RE: [plbpm] Perlawanan terhadap ADB, Menuju Pembangunan tanpa Hutang
Thursday, November 20, 2008 1:24 AM
From: "Risfan M" <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Rekans ysh,
Wah, kayaknya 'bias' sekali ya Ini menimbulkan kesan dibalik retorika ini ada
'kesumat' lembaga dengan donor tertentu.
Saya kira tidak fair mengajak anggota milist ini ke satu opini/bias tertentu.
Yang baik adalah orang diberi fakta-fakta, dan biarkan menilai sendiri.
Namanya Bank kan merepons proposal, bukan memaksakan program, memaksakan
hutang. Siklus proses dari pengajuan permohonan, proses penilaian, pencairan,
pelaksanaan monev. Dimana masalahnya terjadi dalam siklus tersebut, apa
persoalannya, oleh siapa?
Kalau itu bisa diungkap. Lalu biarkan pembaca menilai sendiri.
Saya kok tak yakin pesan yang 'bias' akan mudah menggiring atau mendapat
dukungan publik.
Salam,
Risfan Munir
-----Original Message-----
From: Midaria Novawanty <[EMAIL PROTECTED] com>
Sent: Thursday, November 20, 2008 3:00 PM
To: [EMAIL PROTECTED] com
Subject: Re: [plbpm] Perlawanan terhadap ADB, Menuju Pembangunan tanpa Hutang
Kita tidak bisa menekan pemerintah saja dalam hal ini, kegiatan perlawanan
terhadap ADB tersebut sekaligus sosialisasi bagi masyarakat daerah untuk bisa
menginformasikan kepada pemda bahwa tak seharusnya melaksanakan pembangunan
dengan berhutang, apalagi ADB. Demikian pula ADB di blow up karena selama ini
ADB berhasil untuk bersikap low profile dan jauh dari perhatian masyarakat.
dibanding Bank Dunia, dan nyatanya banyak proyek ADB yang gagal.
Untuk masalah devisa saya kira pejuang devisa kita para TKI memberikan banya
repatriasi yang masuk menjadi devisa negara. Ekspor kita cukup untuk membiayai
belanja dan neraca. Harusnya kita bisa berkata:Go to hell with your loan!
Saya tidak katakan anti pembangunan, namun bagaimana pembangunan itu menjadi
rahmat bagi "semua orang" (rahmatan lil alamin), bukan dinikmati orang-orang
yang tidak pantas menerimanya. Saya yakin pembangunan yang baik, dengan
peradaban yang lebih baik akan menghasilkan manusia berkualitas, taat pada
aturan, menghargai sesama, dan bahkan pada titik yang paling rendah akan
menghargai pandangan semua manusia. Namun saat ini peradaban mengalami
kemunduran.
Kembali ke ADB, modal utamanya dari Jepang, perusahaan yang bergerak untuk
proyeknya adalah perusahaan Jepang dan Yang menjadi sasaran utama pasarnya saat
ini adalah negara berkembang:Asia, emerging market. Modal akan terus berputar,
namun agaimana modal itu sampai ke masyarakat adalah masalah mendasar yang
perlu kita pikirkan bersama.
ADB telah merugikan bangsa, masa kita diam saja? Bukankah yang mengetahui
kebenaran dan diam saja adalah dosa besar? Saya yakin kita bisa bersama-sama
membangun tanpa tergantung dan terjebak oleh hutang.
Salam
--
Midaria Novawanty Saragih
Policy Officer of KIARA (Fisheries Justice Coalition)
Address. Jl Gatot Subroto Kav 72
Pancoran, Jakarta-Indonesia 12790
Mobile. +62 81322306673
Telp/Fax. +62 21 788 31383
email. [EMAIL PROTECTED] com
[EMAIL PROTECTED] id
Pada 20 November 2008 04:18, Risfan M <[EMAIL PROTECTED] com> menulis:
Rekans ysh,
Penjelasan ini memang cukup fair, karena yang dikritisi adalah seluruh operasi
hutang. Dengan kata lain menghindari hutang yang tak perlu. Apalagi DSCR saat
ini juga sudah mencekik, tak leluasa juga berhutang ke luar negeri.
Pada sisi lain "pemburu rente" juga harus diwaspadai terus dengan transparansi
dan monev yang baik. Jadi yang lebih dikritisi adalah "tujuan dan sasaran
proyek berhutang, operasi dan pemanfaatannya".
Tapi soal hutang adalah soal kesulitan cash, bukan soal potensi aset. Negara
kita kaya potensi SDA, tapi mismatch anggaran kan yang jadi soal. Sehingga
kalaupun "hutang program" ditekan, ada kebutuhan untuk hutang demi menutup
anggaran. Untuk itu kalau tidak ke ADB, pemerintah akan ke WB, UE, bilateral,
dst.
Berikutnya, kalau mau tidak berhutang, sisi pengeluaran juga mesti dikritisi.
Banyak beban anggaran yang terjadi karena belanja yang tak perlu, seperti
subsidi yang salah alamat (ke yang mampu), pengeluaran legislatif yang eksesif,
dst. Proyek yang belum lunas, manfaat belum optimal, tapi harus dibongkar untuk
proyek lainnya, seperti konversi sawah beririgasi yang dikonversi jadi jalan
raya dan lahan kota. Proyek-proyek yang tidak berdasar "need assessment" yang
jelas. Ini juga perlu dikritisi.
Singkat kata, kalau memang arahnya ke sana upaya anda akan lebih fair. Menurut
saya judul "......Menuju Pembangunan tanpa Hutang" akan lebih fairdan sesuai
dengan uraian anda. Karena "Perlawanan terhadap ADB,..." Ini menimbulkan
pertanyaan: Kok yang berhutang, yang nulis proposal, yang korup bukan yang
dilawan? Apa tidak salah alamat? Dan, kok ADB?
Bagi teman lain, yang "anti pembangunan- isme", penggunaan kata "pembangunan"
juga akan dikritik - bukankah isme "pembangunan" itu sendiri yang meniscayakan
kebutuhan untuk berhutang? Tapi bisakah itu?
Terlepas dari itu, semangat kemandirian, transparansi, partisipasi dan prinsip
good governance lainnya memang mesti terus diperjuangkan. Tak lupa
mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri, pola hidup hemat devisa dan
lainnya. Semoga generasi mendatang tidak terus menerus kita tambahi beban
warisannya.
Salam,
Risfan Munir
From: Midaria Novawanty <[EMAIL PROTECTED] com>
Sent: Wednesday, November 19, 2008 11:51 PM
To: [EMAIL PROTECTED] com
Subject: Re: [plbpm] Perlawanan terhadap ADB, Menuju Pembangunan tanpa Hutang
Justru itu, pemerintah perlu menyadari, seperti kata anda dan anda sadar itu
bahwa pemerintah menjaga dana. Untuk menjaga dana, pemerintah berhutang,
begitu? Lalu bagaimana dengan petani sawit yang bunuh diri dan jadi gila di
daerah seperti di Jambi karena harga komoditas sawit anjlok?
Terkait dengan ADB, Kalau mau ditinjau proyek ADB banyak yang merugikan
masyarakat (CERDP, CITARUM, LNG TANGGUH..) berdasarkan hasil audit lokal, hanya
5% dana ADB yang sampai ke masyarakat. sisanya masuk ke tangan mereka yang
sangat membutuhkan uang atau sangat menginginkan uang, pada akhirnya hutang
atas nama rakyat menumpuk. Kalau demikian, apa yang kita bela dari pemerintah
saat ini. Tidak ada. Lagi pula mereka cuma empat tahun, 2009 akan berganti dan
hutang adalah urusan rakyat, karena atas nama rakyat.
Adapun terkait dengan SUN, krisis saat ini memaksa pemerintah mengamankan
perbankan dengan menyuntikkan dana, bahkan membeli kembali saham BUMN.
Sesungguhnya kondisi sekarang adalah krisis yang dilebih-lebihkan, karena pasar
Asia masih cukup aman, karena pasar yang saat ini terhantam adalah AS dan
Eropa, asal muasal krisis. Walau demikian pemerintah tidak melihat urgensi
menjaga sektor ril, bagian paling mendasar ekonomi kita yaitu pertanian
termasuk hasil perikanan, sebaliknya memperkuat sektor non ril yang berbasis
kepercayaan itu. Anda lihat sampai berapa jumlah yang dihabiskan pemerintah
untuk bisa kembali ke Rp. 9 ribuan.
Pertanyaannya sejauh mana dana ini disosialisasikan? Seberapa besar hutang yang
akan dibayar anak cucu anda nanti? Seberapa besar pajak yang dikenakan pada
gaji anda?
Lebih jauh, insentif terhadap pasar dan SUN dianggap wajar, demikian SKB
Mentri, bahkan membuka tangan selebar-lebarnya untuk dana yang lebih besar
untuk hutang luar negeri. Argentina, bahkan India bisa menolak hutang ADB,
WB.. kenapa kita tidak? !!!!
Ada pun tuntutan ini adalah kepada pemerintah, dan bukan rekan-rekan yang saya
yakin membela rakyat Indonesia tercinta.
Laut kaya, tanah subur. Generasi kita pintar, kenapa melihat modal ada dari
luar? Kapital ada ketika kita bekerja.
Pada 19 November 2008 20:49, Risfan M <[EMAIL PROTECTED] com> menulis:
Rekans ysh,
Terus terang saya agak kurang mengerti dengan "penolakan kepada ADB" ini.
Bukankah pihak Indonesia yang mengajukan proposal dan berhutang. Kok bukan
penghutangnya yang diperkarakan.
Apa "penolak" juga tahu bahwa pemerintah berhutang karena kebutuhan menutup
anggaran juga.
Soalnya mungkin adalah pemanfaatan dari hutang itu apakah transparan, akuntabel
atau tidak. Betul-betul bermanfaat atau tidak. Prosedur ini mungkin yang perlu
diperbaiki. Serta Monev nya.
Sepertinya orang-orang teknis, LSM juga perlu bertanya kepada (diri sendiri)
bagaimana posisi cash pemerintah, bagaimana kinerja "revenue generator"
anggaran pemerintah. Apakah dana selalu aman tersedia? Jangan sampai menuntut
prioritas ini dan itu (tujuan mulia) tapi berasumsi bahwa Depkeu selalu punya
cash untuk memenuhinya. Kalau baca koran tiap saat pemerintah terbitkan SUN
artinya kan ada defisit yang mesti ditutup. Itupun tak selalu disambut pasar
sesuai harapan.
Sorry, setidaknya perlu didiskusikan. Jangan anggota milist ini dicekokin opini
sepihak saja.
Salam,
Risfan Munir
From: Midaria Novawanty <[EMAIL PROTECTED] com>
Sent: Wednesday, November 19, 2008 8:15 AM
To: illegal_fishing_ indonesia <Illegal_Fishing_ Indonesia@ yahoogroups. com>;
[EMAIL PROTECTED] com; [EMAIL PROTECTED] ups.com; [EMAIL PROTECTED] ps.com;
[EMAIL PROTECTED] s.com; [EMAIL PROTECTED] ups.com; [EMAIL PROTECTED] com;
samudrateam@ yahoo.com
Subject: [plbpm] Perlawanan terhadap ADB, Menuju Pembangunan tanpa Hutang
Perlawanan terhadap ADB, Menuju Pembangunan tanpa Hutang
Semenjak Indonesia resmi menjadi anggota ADB (Asia Development Bank) melalui UU
No. 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan ADB, Indonesia telah menerima sebanyak 291
hutang luar negeri dengan jumlah sebesar USD 22,56 milyar, dan mendapatkan 491
proyek technical assistance (TA) senilai USD 253.66 juta (data per 31 Desember
2007).
Proyek kelautan adalah salah satu agenda besar dari ADB, setelah daratan
Indonesia dijarah habis-habisan, baik sumber daya mineral dan hutannya sekarang
giliran laut menjadi fokus utama pendanaan luar negeri. Sejauh ini ADB berhasil
menjauh dari media dan ini membuatnya turut jauh dari perhatian masyarakat.
Sementara pemerintah semakin getol melayangkan proposalnya ke ADB.
selengkapnya di www.kiara.or. id
Salam
Midaria Novawanty Saragih
Policy Officer of KIARA (Fisheries Justice Coalition)
Address. Jl Gatot Subroto Kav 72
Pancoran, Jakarta-Indonesia 12790
Mobile. +62 81322306673
Telp/Fax. +62 21 788 31383
email. [EMAIL PROTECTED] com
[EMAIL PROTECTED] id
