Pak Eka ysh, Saya mungkin rindu dan kehilangan suasana Bali seperti waktu akhir tahun 1960-an (kebetulan kakak ibu tinggal di denpasar) dan sempat tinggal di Werdhapura di pantai Sanur pada awal tahun 70-an dulu. Bali yang belum ternag-benderang dan hingar-bingar seperti sekarang, yang kekhasan kehidupan masyarakatnya serta arsitektur budayanya masih kental dan tidak banyak terpolusi oleh produk pendatang yang "mem-bali". Mungkin itu pula yang dirasakan oleh rekan-rekan dari Australia pada tahun pertengahan 1980-an ketika mulai memilih Lombok sebagai daerah wisata daripada Bali. Padahal Lombok jauh dibawah suasana lingkungan Bali saat akhir 1960-an tersebut.
Memang rekan-rekan di Bali masih merasakan bahwa para pemuka adat masih lebih dipatuhi masyarakat Bali dalam pengembangan permasalahan sosial-budaya setempat. Namun pembangunan fisik dan ekonomi ditentukan oleh pemda dan pusat. Aparat setepat juga tidak dapat berbuat banyak misalnya terhadap rusaknya sebagian hutan mangrove di daerah percontohan tanaman mangrove di pantai Sanur akibat perubahan arus setelah terjadi reklamasi pantai perluasan pulau dimukanya. Walaupun drill behaya Tsunami telah dilakukan di kawasan setempat, namun bangunan-bangunan penyelamat maupun tata ruang setempat maupun penyesuaiannya dengan tradisi rumah-halaman budaya Bali kurang menjamin penyelamatan yang lebih aman apabila bahaya tersebut benar-benar terjadi. Belum lagi apabila animasi rekan-rekan ITB mengenai peluang tenggelamnya sebagian pulau dan pantai Sanur-Jimbaran benar-benar terjadi. Pembangunan Bali masih bersifat sektoral (ekonomi-fisik, belum menyeluruh). Sejak lama Bali telah lebih dikenal daripada Indonesia (melalui kekhasannya dan pariwisata). Konferensi tingkat dunia banyak dilaksanakan disana, termasuk aspek lingkungan hidup dan kelautan. Juga percobaan-percobaan pelestarian laut dan perikanan akibat pemutihan karang maupun perusakan oleh manusia. Bagaimana Bali dapat membalikkan globalisasi dunia dengan menjadi contoh pula bahwa serbuan "globalisasi modernisasi" dan "artifisialisasi Bali" masih terkendali oleh keunggulan lokal yang justru "mem-Bali-kan" atau bahkan "meng-Indonesia-kan" dunia, mengingat bahwa Bali merupakan bagian tak terpisahkan dari kebhinekaan Indonesia. Begitu dulu pak, Salam, Abimanyu On 12/25/08, - ekadj <[email protected]> wrote: > > Pak Abim ysh, > > Sengaja diskusi Bali sebagai salah satu contoh 'success story' dalam > penataan ruang di masa lampau ini saya tarik ke Referensi, berhubung banyak > pakar di milis ini yang memahami masalah Bali. Ada Pak Aca, Pak Wayan, Pak > Risman, dll yang diharapkan dapat memberikan pandangan. > > > > Point yang ingin saya tawarkan adalah: 'keberpihakan' Pusat secara intens > dalam pengembangan kawasan baru adalah niscaya. > > > > Dari beberapa cerita yang saya dengar hingga tahun 1950an Bali belum > dikenal, dan baru tahun 1960-an mulai dikenal secara luas. Saya kurang tahu > mana yang dikembangkan dulu, apakah Sanur atau Kuta. Tapi sekitar tahun 1969 > Ditjen Cipta Karya membuat resor percontohan di Sanur, yang kita kenal > sebagai Werdhapura. Resor ini merumuskan tipikal arsitektur permukiman Bali > yang mengindahkan hasta kosala-kosali. Dan setelah itu 'pola' ini menjamur > menjadi teladan resor wisata di Bali. Dengan kata lain, sedikit ungkitan > dari Pusat telah merebak dan berkembang dalam berbagai bentuk. Apalagi era > 1970an hingga 1980an didukung penuh dengan berbagai pembangunan > infrastruktur. > > > > Mudah-mudahan Pak Aca mau cerita lagi ketika dulu 'pusat pemerintahan' > dipindahkan ke Renon, suatu areal pertanian yang subur. Namun pertimbangan > hasta bumi ditanamkan dan menjadikan bentuknya yang sekarang. Termasuk juga > area karang Nusa Dua yang dulu direncanakan oleh alm Abukasan dan Joko Item > menjadi bentuknya sekarang. > > > > Mungkin itu dulu Pak Abim. Salam. > > > > -ekadj > > > > ---------- Forwarded message ---------- > From: abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> > Date: 2008/12/25 > Subject: Re: [futurologi] Re: Kami, Jakarta > To: [email protected] > > > Menarik juga argumen pak eka berikut ini: > > "......Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' mengembangkan kawasan > baru ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial area' di Batam > tahun 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang dulu 'merencanakan' Bali, dan > ada beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam......." > > Betulkah aktivitas ekonomi ini termasuk "berhasil"....? > 1). Bali ?: ......saya malah merasa bahwa Bali yang beberapa kali saya > kunjungi tahun-tahun ini sama sekali bukan Bali yang saya kenal 30 tahun > lalu. Sangat asing dan 'artificial'. Halo pak Aca, saya ingin tahu, apakah > betul itu yang pak Aca "rencana"kan dahulu?. Padahal 'the real' Bali sudah > dikenal dunia sejak abad lalu.... > 2). Batam? ...... > Salam, > Abimanyu > > 2008/12/25 ffekadj <[email protected]> > >> Cak Andri, saysudah on lagi, walau masih harus mempelajari banyak >> informasi baru. >> >> Isu pusat pemerintahan ini kelihatannya masih menarik dibicarakan. >> Sebenarnya perlu ditawarkan beberapa alternatif metoda dan pendekatan, >> karena sebenarnya 'kebuntuan' pemikiran dari banyak orang adalah berawal >> dari hal itu. Varia[n]si 'lokasi ekonomi' kelihatannya selalu dominan dan >> selalu menjadi debat, karena bicara 'hulu' dan 'hilir' yang tidak pernah >> selesai. Coba juga dengan beberapa 'nilai mutlak lokasi' untuk aktivitas >> lain yang lebih sedikit debatnya, seperti aktivitas sosial, >> iptek<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4309>, >> dan sebenarnya ada satu lagi yang nanti coba saya ketengahkan, yaitu >> 'pertahanan', dan beberapa >> contoh<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/5764>pernah saya >> sampaikan. >> >> Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' mengembangkan kawasan baru >> ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial area' di Batam tahun >> 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang dulu 'merencanakan' Bali, dan ada >> beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam. >> >> Sementara demikian dulu. Salam. >> >> >> >> -ekadj >> >> --- In [email protected], "Mohammad Andri Budiman" <mand...@...> >> wrote: >> > >> > Pernahkah kita berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis-artis >> > sinetron, pucuk-pucuk pimpinan organisasi dan perusahaan, para >> > sukseswan dan berhasilwati, orang-orang yang berpengaruh di negeri ini >> > untuk berhenti berdomisili di Jakarta dan sekitarnya? >> > >> > Maaf atas pertanyaan di atas. Itu salah besar. >> > Tidak ada yang bisa memaksa siapapun untuk tinggal di manapun. >> > Itu hak azasi individual. >> > >> > Dan memang, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur di >> Jakarta? >> > Di daerah toh tidak ada "entertainment". >> > (Orang daerah pun bingung "entertainment" itu bahasa apa?). >> > >> > Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah Pusat. >> > Di Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun-tahun, >> > siapa yang peduli? >> > Papua bagaimana? Mereka tidak pernah mati lampu -- karena adakah lampu >> > di sana? Banyakkah? >> > (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk membuat Bapak Wapres >> > berkomentar dan cukup satu pemadaman di Stadion Gelora Bung Karno >> > untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak Menteri ESDM dan kemudian >> > Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau lokasi). >> > >> > Di daerah orangnya sirik dan dengki. Wajar saja mereka iri, sumber >> > daya alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. >> > 75% uang nasional ada di Jakarta? 60%? Whatever. >> > Angka tidak penting: ada gula ada semut, urbanisasi ke Jakarta tetap >> > saja meningkat. >> > (Mereka orang-orang daerah yang datang (belakangan) ke Jakarta tidak >> > tahu diri, siapa mereka itu, bikin macet, usir saja, Bapak >> > Gubernur!). >> > >> > Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah Pemerintah >> > Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau Bupati >> > yang tidak pandai menarik investor. >> > (Jakarta lain. Investasi apa aja bisa, karena investor pasti yakin >> > uang untuk balik modal ada di situ. >> > Bisnis tol dalam kota? Hanya ada dan cuma bisa di Jakarta!) >> > >> > Problem Jakarta adalah Problem Nasional. >> > Problem daerah? Kan sudah ada desentralisasi? Urus diri sendiri dong. >> > Mau nambah anggaran buat APBD? >> > Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk >> > proyek MRT di Jakarta. >> > >> > Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. >> > Uang. >> > Kekuasaan. >> > Infrastruktur. >> > Tol dalam dan luar kota. >> > Monorail. >> > Hiburan. >> > Utang -- upps, maaf saja, yang terakhir ini tentu harus tetap >> > ditanggung bersama-sama secara Nasional. >> > >> > Kami berhak. Mereka tidak. Karena kami, Jakarta. >> > >> > Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan >> bergolak! >> > Sing podo rukun. >> > Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" banjir tahunan dan macet harian >> ini.. >> > >> > Salam, >> > Andri >> > >> > . > > >
