Bung Eka gimana sih,... mau pindah ke Kalimantan supaya nggak byar pet? Kalimantan yang mana? Kalau di Tarakan (seperti ceritanya Pak Risfan) mungkin oke, tapi kalau di Banjarmasin? Atau di Palangkaraya? Saya khan baru saja 5 bulan indekos di Palangkaraya (Kalteng). Dua hari byar, terus pet. Kalau lagi pet, kasihan anak ibu kos, kalau belajar melototi buku di bawah sinar lilin; saya sebagai anak kos juga bingung mau ngapain. Kalau lagi gitu akhirnya cari-cari hiburan malam (kafe/dugem). Yang jauh dari keluarga gini repot kalau sering cari dugem... bisa-bisa temptation and persuaded... Alhamdulilah sekarang ada di Tangerang lagi.
Thanks. CU. BTS. --- On Sat, 1/3/09, - ekadj <[email protected]> wrote: From: - ekadj <[email protected]> Subject: [referensi] Re: Kontemplasi Tahun Baru (was: Beranikah Pemerintah?) To: [email protected] Cc: [email protected] Date: Saturday, January 3, 2009, 5:14 AM Cak H. Andri ysh, Kalau di Medan listriknya masih byar pet, memang tidak cocok untuk jadi ibukota negara. Jakarta dan Jawa memang telah mencapai 'stalled development' karena masalah energi ini, atau dengan kata lain: telah ter-'growth management' sendiri oleh kita sendiri (... naif). Alternatif yang layak memang Kalimantan ... mudah-mudahan kalau Cak Andri nanti pindah kesana bisa menggunakan setrikaan 1200 Watt dan home theater 10.000 Watt semurahnya dan sepuasnya. Atau ada peningkatan kecerdasan anak-menantu 3-4 kali lipat. Salam. -ekadj 2009/1/3 Mohammad Andri Budiman mand...@gmail. com Pak Risfan dan Rekan-rekan ysh., Pak Rodi, eh, Parodi menurut saya justru tidak tepat dikatakan menghina. Satire-satire Mark Twain bahkan lebih layak bila ingin disebut menghina, seperti, "Let us be thankful for the fools. But for them the rest of us could not succeed." dan "Suppose you were an idiot. Suppose you were a member of Congress. But I repeat myself." Tapi ya saya maklumlah, ini negara Pancasila, bukan Amerika Serikat. Jadi, kalau Pak Risfan dan rekan-rekan merasa terhina, saya yang paling dulu harus meminta maaf kepada Anda sekalian. Mungkin ini kebodohan dan ketidaksopanan saya, sebagai anak daerah, yang tentunya pendidikannya tidak tinggi sehingga tidak seberadab anak-menantu Bapak-Ibu yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana mengentaskan kebodohan di daerah, misalnya di Medan, sedangkan listrik saja byar pet waktu kami mau belajar? Salam, Andri On Sat, Jan 3, 2009 at 10:38 AM, risfano <risf...@yahoo. com> wrote: Pak Aby dan rekan2 ysh, Sebaiknya kalau diskusi jangan gampang dibelokkan ke debat pribadi begini. Semua tujuannya sama, yang soal membahas caranya. Syukur- syukur kalau bisa terakumulasi menjadi segepok usulan bagi yang fihak yang berkepentingan. Kalau saya perhatikan ada simpang siur soal persepsi. Kalau Pak Aby dan Andri, selalu menyampaikan harapan. Kalau beberapa teman planologi, yang dipikir adalah caranya, dalam konteks Indonesia yang begini ini. Jadi tidak ada beda tujuan. Ungkapan beberapa teman planologi selalu "mempertanyakan". Karena ilmu, pengetahuan dan pengalamannya yang membuat mereka selalu berfikir menguji "kemungkinan diterapkannya" suatu ide. Soal primacy (satu kota tumbuh jauh dari lainnya) dan regional inequality adalah misi regional planning yang basic, sehingga para planolog selalu mengarah ke sana. Tapi kita tahu, "kekuatan" yang mendorong aglomerasi dan migrasi itu adalah kekuatan ekonomi, yang pengendaliannya sangat tergantung pada kecenderungan ekonomi (pasar) dan "kebijakan makro ekonomi" (nasional). Dan, celakanya keterlibatan para regional planner adalah terbatas sekali disitu. Rezim pemerintah manapun, apalagi dengan masa pemerintahan lima tahun, akan berfokus pada "pertumbuhan" ekonomi, kalau tidak maka habislah dia. Maka tak terhindarkan, soal pemerataan antar daerah, pemerataan antar lapisan, sering terabaikan, alias tidak diprioritaskan, basa-basi saja. Jadi kalau mau berjuang, ya rame- rame ke pengambil kebijakan ekonomi (makro) itu, bukan berdebat dengan planolog yang juga bukan pengambil kebijakan ekonomi. Namun, dengan desentralisasi/ otonomi, buah reformasi itu, harapan akan pemerataan ke daerah itu ada. Karena ada kewenangan dan alokasi dana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan Prof Mardiasmo, mulai tahun 2009 ini alokasi dana ke daerah sudah melampaui alokasi untuk departemen/lembaga di tingkat pusat. Yang masih menjadi masalah adalah dari segi ekonomi, peran sektor sektor manufaktur dan jasa itu masih kurang. Jasa masih lebih banyak perdagangan eceran yang pasarnya lokal, atau sektor informal. Dan sebarannya belum merata. Ini kurang mampu menyerap kelebihan pencari kerja dari wilayah perdesaan, ataupun yang terpelajar dari daerah, sehingga mereka bermigrasi ke kota besar. Ini yang membebani kota besar. Akhirnya, dari apa yang menjadi ilmunya regional planner, ya sebaiknya menguatkan daerah, mempromosikan inovasi-inovasi daerah, supaya capacity building daerah makin gencar, sehingga meningkat kepercayaan ke daerah. Ilmu planologi itu intinya site plan, urban plan, regional plan. Ada sekitar 472 kabupaten/kota di Indonesia yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Terakhir, sorry kalau ini pribadi, walau di depan pesannya jangan pribadi. Kalau mau perubahan mindset sebetulnya mindset Pak Aby yang selalu mendambakan "national development planning" yang mengatur daerah, dan mindset Cak Andri yang sangat menghina inovasi-inovasi daerah (Parodi 10 Tokoh Tempo) itulah yang perlu dirubah. Jelas- jelas itu mengunggulkan pusat (Jakarta), dan meremehkan kemampuan daerah. Pola pikir macam itulah yang membuat orientasi terus ke Jakarta. Kata psikolog, kalau kita bilang "anti Jakarta" itu membuat pikiran bawah sadar kita ingat Jakarta terus, karena bawah sadar tidak mengenal negasi (tidak, bukan, anti). Tapi kalau kita bilang "tumbuhkan daerah", maka pikiran bawah sadar akan mengarahkan kita untuk berfikir "pembangunan daerah." Salam, Risfan Munir ..
