Diskusi (2) :
+++: Rezim pemerintah manapun, apalagi dengan masa pemerintahan lima
tahun, akan berfokus pada "pertumbuhan" ekonomi, kalau tidak maka
habislah dia. Maka tak terhindarkan, soal pemerataan antar daerah,
pemerataan antar lapisan, sering terabaikan, alias tidak diprioritaskan,
basa-basi saja.
>>>: Setuju……..
+++: Jadi kalau mau berjuang, ya rame-rame ke pengambil kebijakan ekonomi
(makro) itu, bukan berdebat dengan planolog yang juga bukan pengambil kebijakan
ekonomi.
>>>: Utk “rame2 (pergi ke) kepengambil kebijakan ekonomi (makro) itu… jelas
>>>setidaknya seblmnya diperlukan “resolusi” atau ‘kata hampir sepakat’ dari
>>>rombongan delegasi…..
Kalau ‘resolusi’ sebagai ‘himpunan kesamaan pendapat’ saja belum bisa
didapat….. tentu akan lucu juga kalau “sambil rame2 kepengambil kebijakan”
sambil “rame2 juga disuarakan silang pendapat internal dikalangan perencana”
didepan pengambil kebijakan……..
Kalau “berdebat dengan planolog” dianggap bukan berjuang (mengacu kekalimat “…
kalau mau berjuang, ya rame-rame ke pengambil kebijakan….., bukan berdebat
dengan planolog…..” nah ini dia logika yg jadi tak mudah utk setidaknya dapat
dimengerti oleh saya…..
+++: Namun, dengan desentralisasi/ otonomi, buah reformasi itu, harapan akan
pemerataan ke daerah itu ada. Karena ada kewenangan dan alokasi dana bagi
pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing.
Sebagaimana yang dikatakan Prof Mardiasmo, mulai tahun 2009 ini alokasi dana ke
daerah sudah melampaui alokasi untuk departemen/lembaga di tingkat pusat.
>>>: Namanya (sekedar) harapan…. tentu hampir selalu ada utk banyak prospek
>>>pembangunan didaerah………
+++: Yang masih menjadi masalah adalah dari segi ekonomi, peran sektor sektor
manufaktur dan jasa itu masih kurang.
>>>: Kalau dikaitkan dengan cita2 reforma “pembangunan keruangan” di
>>>Indonesia…. Lalu kalau sekiranya sampai muncul pandangan (entah dari siapa)
>>>tentang “tak akan mampunya” atau “masih kurangnya” sektor manufaktur kita
>>>dan jasa yg ada” utk berperan besar “mengubah konstelasi keruangan dari
>>>kegiatan unit2 ekonomi nasional/ regional kita…… saya akan amat sangat
>>>menyesalkan pernyataan demikian…....
Pertama….. dari teori awal pembangunan wilayah yg ‘kuno’ dan ‘amat terbatas’….
Disebutkan bahwa peran utama pembangunan wilayah dimainkan oleh “industri
memimpin” (national leading industries) atau industri propulsip (propulsive
industries) dengan ciri2nya yg tertentu ….. Ini menunjukkan bahwa
pertama…..tak asal dan tak sebarang industri atau sebarang perusahaan dpt
dikategorikan sebagai ‘national leading industries’……..
Kedua… setidaknya para nationalistic regional planner seharusnya dpt bersepakat
(dan a.l. bukan berbangga dengan eksklusivitas beda pandangannya) tentang
masalah ini…… sehingga kalau bicara penggerak awal ‘pembangunan wilayah’ dan
menyentuh masalah ‘peran leading industries’ ini misalnya……a.l. tak lalu
muncul pandangan menggebu ‘tak mendekati teori awalnya’…. Yg tentu lalu jadi
kurang logik, tak workable dan tak jelas arti strategiknya…. Seperti ttg
“perlunya kantor pusat BUMN pindah kedaerah” (padahal makna dan dampaknya
sajapun bisa beda : 10 BUMN pindah ke 10 kota berbeda…… atau 10 BUMN pindah
kekota lain yg sama…. Atau hanya 1 atau 2 sebarang BUMN pindah kantor
pusat….seperti Merpati sebagai BUMN ‘sakit’ sudah lakukan… Lalu apa dampaknya?)
dsb……
Dari keluhan tentang “masih kurangnya peran sektor manufaktur” dalam
pembangunan wilayah……. Disandingkan dengan kenyataan bahwa padahal kita
memiliki industri sepedamotor yg adalah “one of the big three in world
motorcycle industries” dan itu tak pernah disinggung semilimeterpun dalam
wacana pembangunan wilayah (kecuali oleh saya) …..disandingkan pula dengan
bunyi salah satu ayat teori pembangunan wilayah yg mengatakan tentang perlunya
menempatkan leading industries sebagai pemeran utama penggerak pembangunan
wilayah….. saya kira ini adalah sebuah paradoks yg menunjukkan tentang betapa
amat lemahnya pemahaman akan implementasi teori pembangunan wilayah dinegeri
kita… bahkan oleh masyarakat intelektualnya sekalipun….
+++: Jasa masih lebih banyak perdagangan eceran yang pasarnya lokal, atau
sektor informal. Dan sebarannya belum merata. Ini kurang mampu menyerap
kelebihan pencari kerja dari wilayah perdesaan, ataupun yang terpelajar dari
daerah, sehingga mereka bermigrasi ke kota besar. Ini yang membebani kota
besar.
>>>: Ini juga merupakan agenda pembahasan diskusi PW yg penting dan perlu
>>>dicatat bersama…….
+++: Akhirnya, dari apa yang menjadi ilmunya regional planner, ya
sebaiknya menguatkan daerah, mempromosikan inovasi-inovasi daerah, supaya
capacity building daerah makin gencar, sehingga meningkat kepercayaan ke
daerah. Ilmu planologi itu intinya site plan, urban plan, regional plan. Ada
sekitar 472 kabupaten/kota di Indonesia yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.
>>>: “Sebaiknya menguatkan daerah”… tapi sambil jangan sampai menyinggung “Jkt
>>>sebagai parameter level of difficulties”?....... nah inilah tugas penalaran
>>>ilmiah aneh bin ajaib yg harus dilakukan……..
(bersambung)
Salam,
aby
