Tgp atas bbrp paragraf lepas…..
 
+++: Soal primacy (satu kota tumbuh jauh dari lainnya) dan regional 
inequality adalah misi regional planning yang basic, sehingga para 
planolog selalu mengarah ke sana. Tapi kita tahu, "kekuatan" yang 
mendorong aglomerasi dan migrasi itu adalah kekuatan ekonomi, yang 
pengendaliannya sangat tergantung pada kecenderungan ekonomi (pasar) dan 
"kebijakan makro ekonomi" (nasional). Dan, celakanya keterlibatan para regional 
planner adalah terbatas sekali disitu. 
>>>: Pertama…….;
Maaf…. dari “…Dan, celakanya keterlibatan para regional planner adalah terbatas 
sekali disitu”…..sedikitnya bisa terdapat makna ganda disini……. Pertama…, 
kemungkinan ada suatu higher positioned power yg sengaja sangat  membatasi  
keterlibatan (peran) regional planner disitu walau minat planner utk sangat 
terlibat cukup besar (ini sendiri  juga debatable, masak iya mau berperan serta 
‘lebih’ kok nggak boleh….., atau kalau benar nggak  boleh, padahal sini 
menggebu…. setidaknya masyarakat khan bisa lihat ada banyak protes atau unjuk 
rasa oleh masyarakat planning tentang “mau berperan serta ‘lebih’ kok nggak 
boleh” ……, tapi yg macem gini ini khan di teve juga nggak pernah terlihat 
sekali juga khan ya?)……… 
Kedua…….,  keterlibatan masyarakat planner memang  (salahnya sendiri/ maunya 
sendiri) terbatas sekali…… dalam artian ganda pula….. setidaknya pertama…. 
Masyarakat planner sebenarnya sangat tahu benar apa obat mujarab yg harus 
dipakai…..hanya mungkin nunggu harga cocok dulu baru mau ‘banyak terlibat’…..…. 
Kedua…….‘keterbatasan’ dalam artian yg sesungguhnya memang amat  menyelimuti 
kapabilitas intelektual masyarakat planning itu sendiri utk agar visinya dpt 
diterima, mudah dilaksanakan  dan hasilnya yg signifikan mudah terbayang……. 
Karena “keterbatasan” itulah (ini juga bisa bermakna internally pendapat para 
planner sendiri masih ngalor ngidul alias kontroversial, tak jelas yg bener yg 
mana)…… maka lalu perannya menjadi ’absen’………
Ketiga … dsb……
 
Kedua……;
dari : “…..Tapi kita tahu, "kekuatan" yang mendorong aglomerasi dan migrasi itu 
adalah kekuatan ekonomi, yang pengendaliannya sangat tergantung pada 
kecenderungan ekonomi (pasar) dan "kebijakan makro ekonomi" (nasional)……”…kita 
mendapatkan dari kutipan diatas…. bahwa kata2  (kebijakan makro ekonomi) 
“nasional” muncul disitu…… so kenapa…. sesuatu upaya yg dimaksudkan bersifat  
‘nasional’ pula  (justru agar apa yg menjadi  “…misi regional planning yang 
basic…”  itu bisa dilaksanakan….. lha kok malah bisa ‘belok’ atau ‘dibalik’ 
dimaknakan sebagai “mau mengatur daerah2” (krn padahal ini khan era 
desentralisasi dan otonomi daerah?)…….
 
+++: Akhirnya, dari apa yang menjadi ilmunya regional planner, ya 
sebaiknya menguatkan daerah, mempromosikan inovasi-inovasi daerah, supaya 
capacity building daerah makin gencar, sehingga meningkat kepercayaan ke 
daerah. Ilmu planologi itu intinya site plan, urban plan, regional plan. Ada 
sekitar 472 kabupaten/kota di Indonesia yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.
>>>: Ada sebuah kalimat diatas yg katakan “…. Ilmu planologi itu intinya site 
>>>plan, urban plan, regional plan...” (national strategic plan jelas2 nggak 
>>>disebut disitu)……Jadi bgmn ya caranya mau mengakomodasikan “national 
>>>strategic plan” disitu yg itu bisa mengcover aspek “integratif” sabang 
>>>samppe merauke  atau “keterpaduan fungsi2 spatial  secara 
>>>nasional”?............ padahal jelas terlihat bahwa masalah “daerah” dan 
>>>“nasional” itu berkait erat….. dan malah yg  kepentingan “nasional” (tak 
>>>harus berarti pusat : cendana, cikeas, ciganjur, tapi artinya sabang sampe 
>>>merauke) itu khan seharusnya malah diatas “kepentingan daerah”?........ lha 
>>>kok disini  terkesan “kepentingan nasional” seperti dihilangkan atau 
>>>dianggap tak perlu muncul atau spt mau recokin otonomi daerah?......... 
Padahal kalau “daerah” mau diatas “nasional”….. bukankah nanti jadinya bisa spt 
Yugoslavia?.....atau memang ada yg mulai ingin spt Yugoslaviakah?...........
Pertanyaan lain …… kalau “ilmunya regional planner” itu memang jelas2 gak mau 
mikirin “national spatial planning”…… apakah planning yg spatially 
nationalistic perlu diurus oleh “the others” gitu?….. kalau memang  ya… ya asal 
tahu saja…… jadi biar jelas…….
 
Salam,
aby
 


      

Kirim email ke