Pak Aby dan Rekans ysh,

Saya secara normatif sependapat dengan Bapak. Karena "pemerataan kesejahteraan" 
memang salah satu tujuan perencanaan wilayah. Stareginya, bisa dari berbagai 
lini,atas/bawah, nasional/wilayah/desa.

Kalau saya lihat ulang diskusiperbedaan kita mungkin, kalau pak Aby cenderung 
melihatnya dari sisi "harapan, yang seharusnya." Sedang saya, karena yang 
mengalami (sekolah perencanaan dan kerja), cenderung dari "yang ada, empiris, 
yang saya pelajari."

Nyatanya, kompetensi urban/regional planner itu core competence nya ya "urban & 
regional planning". Ini bukan opini/harapan saya. Nyatanya begitu.

Bahwa di dunia profesi, ada yang memperjuangkan di tingkat "perencanaan wilayah 
nasional." Ya harus ada. Harus ada yang buat NUDS, SNPPTR, harus ada yang di 
Bappenas, di departemen/ kementerian.

Tapi core profesi ini tetap urban/regional planning. Karena itu otonomi daerah 
yang berlangsung harus dilihat sebagai peluang dan rahmat yang harus 
dimanfaatkan.

Cita-cita national regional planning itu kan alokasi resources 
sebanyak-banyaknya ke daerah. Kalau dulu masih "harapan", tapi sekarang sudah 
kian jadi kenyataan. Maka peluang/ tantangan bagi U/R planner untuk membantu 
daerah untuk merealisir pemerataan pembangunan. Resource sudah dialokasikan ke 
daerah, tinggal plannernya mendukung.

Perjuangan kan mengenal fase-fase. Dulu fasenya Pak Risman, menegakkan bendera 
di kalangan insinyur-insinyur, lalu SNPPTR ke kalangan policy maker nasional, 
sekarang ke daerah-daerah. Ini menurut saya.

Pak Aby, maaf saya melihat kekurang tepatan kalau Bapak mereply nya per alinea. 
Saya nilai banyak yang nyimpang dari ide keseluruhan yang saya maksud. Juga 
orang di milist lain, kalau Bapak kirimi tapi tidak tahu bahan 
sebelum-sebelumnya juga tidak tahu konteksnya.

Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.

Salam,
Risfan Munir
--- In [email protected], hengky abiyoso <watashi...@...> wrote:
>
>  
> 
> Tgp atas bbrp paragraf lepas…..
>  
> +++: Soal primacy (satu kota tumbuh jauh dari lainnya) dan regional 
> inequality adalah misi regional planning yang basic, sehingga para 
> planolog selalu mengarah ke sana. Tapi kita tahu, "kekuatan" yang 
> mendorong aglomerasi dan migrasi itu adalah kekuatan ekonomi, yang 
> pengendaliannya sangat tergantung pada kecenderungan ekonomi (pasar) dan 
> "kebijakan makro ekonomi" (nasional). Dan, celakanya keterlibatan para 
> regional planner adalah terbatas sekali disitu. 
> >>>: Pertama…….;
> Maaf…. dari "…Dan, celakanya keterlibatan para regional planner adalah 
> terbatas sekali disitu"…..sedikitnya bisa terdapat makna ganda disini……. 
> Pertama…, kemungkinan ada suatu higher positioned power yg sengaja sangat  
> membatasi  keterlibatan (peran) regional planner disitu walau minat planner 
> utk sangat terlibat cukup besar (ini sendiri  juga debatable, masak iya mau 
> berperan serta `lebih' kok nggak boleh….., atau kalau benar nggak  boleh, 
> padahal sini menggebu…. setidaknya masyarakat khan bisa lihat ada banyak 
> protes atau unjuk rasa oleh masyarakat planning tentang "mau berperan serta 
> `lebih' kok nggak boleh" ……, tapi yg macem gini ini khan di teve juga nggak 
> pernah terlihat sekali juga khan ya?)……… 
> Kedua…….,  keterlibatan masyarakat planner memang  (salahnya sendiri/ maunya 
> sendiri) terbatas sekali…… dalam artian ganda pula….. setidaknya pertama…. 
> Masyarakat planner sebenarnya sangat tahu benar apa obat mujarab yg harus 
> dipakai…..hanya mungkin nunggu harga cocok dulu baru mau `banyak 
> terlibat'…..…. 
> Kedua…….`keterbatasan' dalam artian yg sesungguhnya memang amat  menyelimuti 
> kapabilitas intelektual masyarakat planning itu sendiri utk agar visinya dpt 
> diterima, mudah dilaksanakan  dan hasilnya yg signifikan mudah terbayang……. 
> Karena "keterbatasan" itulah (ini juga bisa bermakna internally pendapat para 
> planner sendiri masih ngalor ngidul alias kontroversial, tak jelas yg bener 
> yg mana)…… maka lalu perannya menjadi 'absen'………
> Ketiga … dsb……
>  
> Kedua……;
> dari : "…..Tapi kita tahu, "kekuatan" yang mendorong aglomerasi dan migrasi 
> itu adalah kekuatan ekonomi, yang pengendaliannya sangat tergantung pada 
> kecenderungan ekonomi (pasar) dan "kebijakan makro ekonomi" 
> (nasional)……"…kita mendapatkan dari kutipan diatas…. bahwa kata2  (kebijakan 
> makro ekonomi) "nasional" muncul disitu…… so kenapa…. sesuatu upaya yg 
> dimaksudkan bersifat  `nasional' pula  (justru agar apa yg menjadi  "…misi 
> regional planning yang basic…"  itu bisa dilaksanakan….. lha kok malah bisa 
> `belok' atau `dibalik' dimaknakan sebagai "mau mengatur daerah2" (krn padahal 
> ini khan era desentralisasi dan otonomi daerah?)…….
>  
> +++: Akhirnya, dari apa yang menjadi ilmunya regional planner, ya 
> sebaiknya menguatkan daerah, mempromosikan inovasi-inovasi daerah, supaya 
> capacity building daerah makin gencar, sehingga meningkat kepercayaan ke 
> daerah. Ilmu planologi itu intinya site plan, urban plan, regional plan. Ada 
> sekitar 472 kabupaten/kota di Indonesia yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.
> >>>: Ada sebuah kalimat diatas yg katakan "…. Ilmu planologi itu intinya site 
> >>>plan, urban plan, regional plan..." (national strategic plan jelas2 nggak 
> >>>disebut disitu)……Jadi bgmn ya caranya mau mengakomodasikan "national 
> >>>strategic plan" disitu yg itu bisa mengcover aspek "integratif" sabang 
> >>>samppe merauke  atau "keterpaduan fungsi2 spatial  secara 
> >>>nasional"?............ padahal jelas terlihat bahwa masalah "daerah" dan 
> >>>"nasional" itu berkait erat….. dan malah yg  kepentingan "nasional" (tak 
> >>>harus berarti pusat : cendana, cikeas, ciganjur, tapi artinya sabang sampe 
> >>>merauke) itu khan seharusnya malah diatas "kepentingan daerah"?........ 
> >>>lha kok disini  terkesan "kepentingan nasional" seperti dihilangkan atau 
> >>>dianggap tak perlu muncul atau spt mau recokin otonomi daerah?......... 
> Padahal kalau "daerah" mau diatas "nasional"….. bukankah nanti jadinya bisa 
> spt Yugoslavia?.....atau memang ada yg mulai ingin spt 
> Yugoslaviakah?...........
> Pertanyaan lain …… kalau "ilmunya regional planner" itu memang jelas2 gak mau 
> mikirin "national spatial planning"…… apakah planning yg spatially 
> nationalistic perlu diurus oleh "the others" gitu?….. kalau memang  ya… ya 
> asal tahu saja…… jadi biar jelas…….
>  
> Salam,
> aby
>  
>


Kirim email ke