Saya juga permisi ingin nimbrung diskusi juga….. pertama turut mengucapkan selamat ke pak Nuzul utk kemunculan essaynya di Tempo (ajarin dong)……. Kedua…. Saya permisi ingin mengomentari posting mas BTS….. tapi hanya utk 2(dua) paragrapnya saja……….. +++: Sedikit banyak saya memang menyetujui kesimpulan World Bank itu yang memang sering menimbulkan polemik (termasuk di milis ini). Seperti yang Anda singgung juga bahwa Indonesia masih berpikir pola lama dalam soal Regional Inequality. Hal ini bisa dibaca pada RPJP (UU 17/2007) yang masih memimpikan penyebaran kegiatan ekonomi ke banyak daerah. >>>: Saya ingin komentari sdkt ttg pemakaian istilah “pola lama” disini yg >>>utk konteks tertentu bisa memiliki makna ganda…..… Pada umumnya pemakaian istilah2 “pola lama” sekaligus menunjukkan kesan tak sedap bhw ia adalah “pola masa lalu yg salah’’….. dan ia sekaligus seperti mengesankan bahwa kini telah ada “pola barunya” yg boleh jadi tidak salah……. Saya pikir “pola yg salah” tidaklah harus selalu menjadi milik dari “pola lama” saja terus …… ia bisa saja juga terdapat pada “pola baru” juga……... Seperti dlm hal menangani regional inequality “dimasa lalu (lama)” misalnya…… katakanlah dimasa 1970, 1980 atau 1990 misalnya…… dimana tentu banyak dipakai (dicontek) pola2 lebih lama (1945, 1950, 1960) dari negara2 maju yg adalah veteran pelaku pembangunan wilayah…….. Utk konteks Indonesia “masa itu”….kesalahan2 (Ind sendiri) saya kira memang sudah terjadi sejak dihari pertama “dimasa lalu” pola itu mulai “digulirkan”…… justru karena ia tidak memakai dgn betul dan konsisten “pola2 lbh lama 1945-1960” dari negara2 maju itu……. Jadi kesalahannya bukanlah krn dipakai “pola (lebih) lama 1945-1960 dari negara2 maju” yg justru banyak menuai sukses dinegara2 mereka sendiri…… “kesalahan (negeri kita) dimasa lalu” justru krn inkonsistensi krn intervensi sistem politik/ kekuasaan yg tak sedap hingga hasilnya tak semulus spt dinegeri maju “kala itu”…..… jadi “pola lama” tak dijamin selalu “pola yg salah”…… “pola baru” juga tak dijamin selalu menjadi “pola yg benar”…….. +++: Saya setuju bahwa membangun daerah tidak hanya mengandalkan aglomerasi ataupun integrasi inter regional, tetapi juga pembangunan institusi yang pada gilirannya mampu menunjukkan inovasi. Inovasi adalah kata kunci instead of ..counter-conter- an semacamnya. >>>: Saya setuju dgn pemakaian kata kunci “pembangunan institusi” serta >>>“inovasi” dan “tidak usah mengandalkan aglomerasi” serta “counter-counteran” >>>dalam “membangun daerah”…….sepanjang itu lbh banyak dilakukan dalam >>>pembangunan daerah bersifat “I n t r a -regional”……… tapinya kalau >>>pembangunan daerah yg dilakukan lbh dimaksudkan sbg bersifat “I n t e r >>>-regional” yg itu tentulah berkait dengan kepentingan “pembangunan >>>nasional”…… maka “aglomerasi dan counter-counteran” adalah saya kira mrpkn >>>tool utamanya didepan….. dan “pembangunan institusi” serta “inovasi” >>>bolehlah mengiringi dibelakangnya…….. Ketika Fadel hrs bertarung dalam Pilkada di Gorontalo dan menang…… maka apa yg the best dibuatnya dan dipikirkannya adalah utamanya lbh fokus utk kepentingan Gorontalo (saja) dulu (intra-regional) ……. Fokus pemikiran utk “kepentingan bersama tetangga sebelah (prop.nya Manado dan Palu) … atau “kepentingan seluruh Sulawesi” (inter-regional) … atau apalagi “kepentingan bersama pulau sebelah (Kaltim, Maluku) juga belum tentu banyak sempat dipikirkannya…… apalagi fokus utk kepentingan “dari sabang sampe merauke” (nasional)…… saya kira nyaris tak sempat dipikirkannya……. Itu bukannya krn Fadel a-nasionalis….. tetapi lbh krn Fadel berpikir itu akan lebih mrpkn porsinya “pusat”…… Sebaliknya kalau saja Fadel nanti naik kelas jadi menteri/ presiden…. Ia mungkin juga “ganti” menjadi hampir “tak fokus melulu” ke Gorontalo…… tapi fokusnya akan lbh ke sabang sampe merauke……….. Pada skala nasional mengapa “strategi counter-counteran” (maksudnya padahal countermagnet, yg jualan saya itu bukan?) mutlak perlu dipakai…..itu adalah krn pada skala nasional…… pertama sblmnya (sejak pra kemerdekaan) telah terdapat “ketimpangan kepadatan populasi yg ekstrim serta kronis” antara Jawa (6.7% wilayah dihuni 50% penduduk nasional) dan luar Jawa (93.3% wilayah dihuni 50% penduduk sisanya……. Belum lagi ditambah angka kelahiran penduduk yg tinggi (1.6% 3-4 juta jiwa) … Itupun juga masih ditambah lagi terdapat”arus kuat” migrasi dari luar Jawa menuju Jawa…… yg itu menyebabkan brain drain didaerah (SDM terbaiknya banyak mengalir ke Jawa : Habibie, Malarangeng, Frans Seda, Latumeten, Latuharhary, Emil Salim, AH Nasution, Adam Malik, Panggabean, bpknya pak Wawo… dll.)……. Jadi “membangun daerah” dalam kerangka pikir “kepentingan nasional” tidaklah bisa dilakukan sesederhana seperti agenda tunggal “ayo tanam jagung dikebun kita…. cangkul-cangkul yg dalam…..” (perencana ‘intra’ regional)……. Sembari memikirkan “lapangan pekerjaan rakyat”…. Blm lagi urusan global… hutang negara dll….. seorang “perencana nasional” dalam memikirkan “pembangunan daerah”… hrslah sembari memikirkan pula “bgmn mengelola arus kuat migrasi dari 30 propinsi yg menyerbu menuju Jawa (termasuk brain drain)….. belum lagi hrs memikirkan pula arus kuat urbanisasi dari desa dan kota di Jawa sendiri (yg hari ini berpenduduk lbh 100 juta) yg menyerbu menuju Jakarta 300.000 jiwa tiap tahun……. Dari sini saja sudah terlihat ……. Bgmn mungkin seorang “perencana nasional”kok akan “menata sistem kota2 secara nasional sambil merem tak memikirkan masalah “counter-counteran” sbg agenda utama didepan…….. Kalau ada seorang (semula saya kira) “berkelas nasional” spt wagub DKI Prijanto lalu “berinovasi” memajukan jam masuk anak sekolah (hehe.. malah gurunya yg telat…) lalu ia tak tengok2 sedikitpun masalah ”counter-counteran”… atau apalagi “integrasi sistem kota secara nasional” pun babar blas nggak ditengok sedikitpun.….. yaitu krn kelasnya pak wagub satu ini ya memang hanya klas “visi intra-regional” saja dan visi pilkada saja…… nggak mikir sedikitpun ttg kaitannya dgn kepentingan masyarakat sabang sampe merauke…… angka pengangguran 10%/ 10 jutaTK…. apalagi wilayah tertinggal…….(yg mungkin dipikir rasanya lebih ttg pilkada berikut harus menang)……. Maka kalau mau mengejek ttg pemakaian strategi”counter-counteran” saya kira sebaiknya menimbang kembali “skala wilayah” pembangunannya dulu…… kalau “hanya ‘intra”…… ya… ia boleh diejek-ejek, dibuang dan tak usah dipake….. tapi kalau visinya “inter-regional” dan apalagi “nasional”……ya jangan harap “inovasi yg nggak pake counter-counteran” dan “visi integrasi” akan dapat menjawab masalah…….. Salam, aby
--- On Tue, 1/13/09, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: Bls Re: [referensi] Geografi Ekonomi To: [email protected] Date: Tuesday, January 13, 2009, 6:48 AM Bung Nuzul, menarik sekali bahasan Anda. Pengin juga baca hasil kerja World Bank 2009 tentang Reshaping Economic Geography. Di perpustakaan World Bank sendiri belum ada. Mungkin belum dicetak ya. Kalau membaca ulasan Bung Nuzul, saya membayangkan laporan World Bank itu dengan 3-D (density-distance- diviision) itu skalanya regional dan inter-regional. Tapi sedikit bingung ketika Bung Nuzul menukik ke skala kota dengan contoh jualan buku di Kwitang (Jakarta). Apakah Laporan World Bank itu juga membahas fenomena segregasi spasial berskala kota juga sehingga Anda mendampingkan dengan kasus jualan buku semacam di Kwitang? Sedikit banyak saya memang menyetujui kesimpulan World Bank itu yang memang sering menimbulkan polemik (termasuk di milis ini). Seperti yang Anda singgung juga bahwa Indonesia masih berpikir pola lama dalam soal Regional Inequality. Hal ini bisa dibaca pada RPJP (UU 17/2007) yang masih memimpikan penyebaran kegiatan ekonomi ke banyak daerah. Saya setuju bahwa membangun daerah tidak hanya mengandalkan aglomerasi ataupun integrasi inter regional, tetapi juga pembangunan institusi yang pada gilirannya mampu menunjukkan inovasi. Inovasi adalah kata kunci instead of ..counter-conter- an semacamnya. Apa yang telah dilakukan 10 tokoh yang diorbit Majalah TEMPO adalah contoh, tetapi menurut saya belum bisa jadi icon pembangunan ekonomi daerah karena apa yang dilakukan masih sebatas "good governance". Dan itupun karena ada iklim desentralisasi dengan Dana Perimbangan yang memungkinkan. Implementasi "good governance" itu belum nyata mampu mengangkat ekonomi daerahnya. Barangkali kasus Gorontalo jauh lebih konkrit ke ekonomi daerah. Kendati demikian 10 tokoh tersebut tetap orang-orang luar biasa. Thanks. CU. BTS. --- On Tue, 1/13/09, Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> wrote: From: Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> Subject: Bls Re: [referensi] Geografi Ekonomi To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, January 13, 2009, 4:49 AM Pak Risfan, Pak Aunur, rekan Eko van Paris, rekan Fajar van Undip dan rekan-rekan referensiers Ysh. Terimakasih pak Risfan atas komentarnya. Saya banyak belajar dari pengalaman empiris rekan-rekan semua di milis ini. Beberapa point dari tulisan saya di kolom Tempo sudah pernah diposting di milis ini. Untuk rekan Eko van Paris, kontributor laporan Bank Dunia 2009 memang banyak sekali tokoh ekonomi, geografi, regional science, dsb. antara lain Vernon Henderson dari Brown University (salah satu universitas bergengsi di AS - kelompok Ivy League) . Salah seorang muridnya adalah Dr. Ari Kuncoro - yang dicited dalam referensi laporan Bank Dunia. Dr Ari kebetulan memang kolega saya di LPEM. Kontributor lain adalah Prof Fujita juga pernah ke Indonesia dan punya (eks) murid di Indonesia. Untuk Pak Fajar van Undip, berikut saya sisipkan tulisan kolom tersebut. Seperti dikatakan pak Risfan, planning is a process. jadi tulisan ini hanyalah sepercik pemikiran yang mungkin bisa menjadi bola salju untuk mengembangkan pemikiran alternatif lainnya. http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2009/01/12/ KL/mbm.20090112. KL129229. id.html Menata Kembali Geografi Ekonomi Indonesia Nuzul Achjar LAPORAN tahunan Bank Dunia 2009: Reshaping Economic Geography (Menata Kembali Geografi Ekonomi) mempunyai nuansa yang agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Isu geografi ekonomi dalam laporan tersebut tampaknya sedikit banyak diilhami konsep peraih Nobel Ekonomi 2008, Paul Krugman, tentang "Geografi Ekonomi Baru" (New Economic Geography) dan "Teori Perdagangan Baru" (New Trade Theory). Melalui perspektif geografi ekonomi (ekonomi ruang), Bank Dunia menyoroti berbagai ketimpangan melalui jendela berbingkai 3-D, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi (density), aspek biaya transportasi (distance), dan faktor integrasi ekonomi (division) lintas daerah dan lintas negara. Ketiga faktor "D" tersebut diharapkan dapat mengubah tatanan ekonomi ruang untuk mengatasi persoalan ketimpangan, baik pada skala lokal maupun regional, temasuk regional lintas negara. Analisis dan arah rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini diperkirakan akan menimbulkan polemik atau kontroversi, karena agak berbeda dengan kebijakan yang diambil banyak negara, termasuk Indonesia. Bank Dunia mengatakan bahwa persoalan disparitas pada level antardaerah, misalnya, tidak dapat diatasi hanya dengan menyebarkan kegiatan ekonomi ke semua daerah. Bagi Bank Dunia, memeratakan kegiatan ekonomi di semua daerah atau lokasi justru menghambat upaya mengurangi kemiskinan itu sendiri. Sebaliknya, di belahan dunia lain, banyak negara justru menempuh kebijakan pemerataan kegiatan ekonomi ke berbagai wilayah yang dihuni sekitar satu miliar penduduk miskin seluruh dunia. Ada apa gerangan di balik argumentasi Bank Dunia bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi tidak dapat digerakkan di seluruh daerah atau lokasi? Konsep "Geografi Ekonomi Baru" yang dilontarkan Krugman dengan jelas mengindikasikan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi bagaimanapun memerlukan kegiatan produksi dengan skala ekonomis (economies of scale) tertentu yang tidak dapat diciptakan di semua daerah atau lokasi begitu saja. Dalam lingkup yang lebih kecil, konsentrasi toko-toko buku di Kwitang (sebelum digusur) di Jakarta adalah fenomena paling sederhana adanya aglomerasi spasial di daerah perkotaan. Bagi calon pembeli buku, tempat paling pas untuk berburu buku adalah Kwitang. Di benak pedagang buku, Kwitang adalah lokasi paling tepat untuk menggelar dagangannya karena pembeli pasti akan ke sana. Konsentrasi jasa keuangan di Jakarta yang mencapai lebih dari 90 persen nilai tambah bruto total jasa keuangan Indonesia adalah fenomena kekuatan aglomerasi. Meminjam istilah ilmu fisika, Paul Krugman mengindikasikan adanya kekuatan sentripetal yang mendorong konsentrasi kegiatan ekonomi, dan sebaliknya ada kekuatan sentrifugal lebih besar yang dapat membuyarkannya. Bagi Bank Dunia, mendorong aglomerasi adalah mendekatkan penduduk ke kota-kota pusat kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh melalui migrasi dan urbanisasi. Kecenderungan semakin pendeknya jarak tempuh, terutama penduduk negara-negara maju, ke pusat kegiatan ekonomi memberikan indikasi bahwa faktor biaya transportasi masih tetap menjadi hal yang tidak boleh diremehkan. Pandangan ini seolah meruntuhkan mitos bahwa the distance is dead. Tapi bukankah urbanisasi menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, dan politik? Tak usah khawatir. Yang penting adalah bagaimana menjadikannya sebagai urbanisasi inklusif. Toh, urbanisasi tidak bisa dihentikan. Kuncinya terletak pada penyediaan pelayanan dan infrastruktur dasar. Jika demikian, seberapa relevankah perspektif geografi ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan regional Indonesia, baik melalui bingkai 3-D maupun dari kacamata kita sendiri? Relevansi dari pendekatan yang ditawarkan Bank Dunia ini adalah peneguhan (kembali) bahwa ruang ekonomi bukanlah sebuah lanskap datar. The world is not flat adalah kalimat yang disampaikan Walter Isard, penggagas Regional Science, sekitar empat dasawarsa lalu, setelah memperhatikan ketidakmampuan pendekatan ekonomi makro mengatasi persoalan perekonomian regional. Kita juga melihat suatu masa ketika arah perencanaan regional mulai terlihat lebih terang sejak Pelita III, rancangan institusi perencanaan seperti Bappenas sangat diwarnai dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan berikut hierarkinya. Isu kesenjangan Jawa versus luar Jawa, dan selanjutnya dikotomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) versus Kawasan Barat Indonesia (KBI), memberikan justifikasi lebih kuat bahwa konsep tersebut seolah langkah yang tepat. Dengan isu yang sama pula, di bawah pemerintahan Presiden Habibie pada akhir dekade 1990, pemerintah menetapkan 13 kawasan ekonomi terpadu di 13 provinsi di KTI. Kita boleh berdebat apakah program atau konsep pembangunan regional seperti telah disebutkan itu berjalan efektif atau tidak. Dengan tetap memberikan apresiasi terhadap keberhasilan beberapa program pembangunan regional, kita juga tidak boleh menutup mata atas banyaknya kegagalan yang terjadi. Pertama, penentuan lokasi kegiatan ekonomi pada umumnya masih bersifat supply driven tanpa memperhatikan skala ekonomis sebagaimana terjadi pada kawasan ekonomi terpadu, dan juga pada pusat pertumbuhan lainnya. Ketika belakangan pemerintah merencanakan kawasan ekonomi khusus, yang rancangan undang-undangnya saat ini sedang disiapkan, tidak sedikit pula daerah yang menawarkan diri menjadi lokasi kawasan ekonomi khusus tanpa memperhatikan peluang munculnya kekuatan aglomerasi. Kedua, pemerintah lalai memperhatikan lemahnya keunggulan geografis (geographical advantage) karena tingginya biaya transportasi. Penentuan lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak karena tawar-menawar politik ketimbang pertimbangan yang obyektif. Lihatlah kasus pelabuhan Sabang sebagai salah satu kawasan ekonomi terpadu. Lepas dari pertimbangan politik, pelabuhan Sabang dewasa ini bukanlah Sabang "tempo doeloe" yang perlu disinggahi oleh kapal-kapal konvensional karena letaknya dianggap strategis untuk perdagangan. Pergeseran konstelasi ekonomi Asia Pasifik dan munculnya konsentrasi kegiatan ekonomi baru Thailand, Malaysia, Vietnam, dan sebagainya menyebabkan posisi pelabuhan Sabang secara ekonomi tidak lagi strategis. Jika harapan diletakkan di pundak Sabang untuk menggerakkan perekonomian regional melalui ekspor, pada kenyataannya sekitar 80 persen kegiatan pelabuhan Sabang justru untuk impor. Tertutupkah peluang daerah untuk mengembangkan perekonomian regional tanpa harus mengikuti jejak-jejak lama pendekatan konvensional yang sudah semakin kabur itu? Ketika kita berbicara tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien, dimensi aglomerasi dan biaya transportasi dalam penentuan lokasi kegiatan ekonomi menjadi sangat relevan. Sesungguhnya, perspektif geografi ekonomi tidak hanya berbicara tentang aglomerasi, kluster industri, dan biaya transportasi, tetapi juga tentang institusi, termasuk modal sosial (social capital). Sebagaimana dikatakan filsuf Prancis Henri Lefebvre (1991) dalam The Production of Space bahwa lanskap ruang ekonomi dan ruang sosial akan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan (power) dari institusi dan ideologi yang melatarbelakanginya . Lanskap ekonomi perkotaan seperti Jakarta dan kota besar lainnya merupakan cerminan dari kebijakan institusi dengan ideologi ekonomi yang mendasarinya. Lebih jauh, tata kelola pemerintahan yang baik serta inovasi yang menyertainya adalah buah dari kekuatan institusi. Penganugerahan 10 Tokoh 2008 oleh majalah Tempo (edisi khusus akhir tahun 22-28 Desember 2008) menunjukkan dengan tegas bahwa tokoh-tokoh pemimpin daerah tersebut tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan inovasi tanpa harus berbicara tentang aglomerasi dan urbanisasi inklusif. Kata-kata inovasi inilah yang justru tidak banyak keluar dari janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah, janji untuk menerobos kebuntuan penyediaan pelayanan dan infrastruktur dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air bersih dan listrik secara terintegrasi dan kreatif, yang sangat dituntut pada era otonomi daerah ini. Menata kembali geografi ekonomi nasional tentu tidak cukup dengan membangun kekuatan aglomerasi, memperkecil hambatan migrasi dan urbanisasi, ataupun integrasi ekonomi lintas daerah bahkan ekonomi global, tetapi juga menata kembali institusi lokal yang masih centang-perenang, dan budaya rasa saling percaya (trust) yang masih rendah. Dengan semua pencerahan pendekatan geografi ekonomi melalui kekuatan aglomerasi, mempermudah transportasi dan integrasi ekonomi, Laporan Bank Dunia 2009 layak diapresiasi sekaligus perlu dikritik karena perspektif "Geografi Ekonomi Baru" ala Paul Krugman yang mewarnai pandangan Bank Dunia agak menafikan aspek institusi, ideologi ekonomi, dan politik di luar kerangka liberalisme dalam menata kembali geografi ekonomi.
