Pak Aby ysh, Walau menyimpang tapi berkaitan, sobat di salah satu developer apartemen yang sedang akan dibangun di Jakarta Selatan menyampaikan bahwa dulu pemesan utamanya adalah pejabat, artis dan ex-patriate. Tahun belakangan ini pejabat (dan artis) sebagian besar mengundurkan diri.... Mungkin ada juga dampak gerakan tersebut.....
Salam, Abimanyu 2009/1/16 hengky abiyoso <[email protected]> > Cak Andri ysh, > > Bisnis keluarga "dibela secara khusus" ya tidak….. tapi kalau extremely > dilarang ya tentu tidak bijak juga, terlebih kalau lihat dari kutipan berita > anda.. dimana SBY sdh katakan jangan ada conflict of interest dan jangan > berkait APBN……. > > Kalo kata anda apa kita tdk bisa belajar dari kasus2 yg sudah….. yg > menunjukkan bahwa bisnis anak pejabat dimasa lalu itu intinya sgt kurang > sedap….. ya kita perlu ingat jugalah bahwa yg lalu itu khan belum ada > KPKnya….. coba saja sekarang kalau masih bisa sengawur spt cara yg lalu…… > > Dari semua yg anda khawatirkan itu… satu hal yg perlu diingat justru adalah > kalau kata anda perputaran uang ini 80% berada di Jkt…… jangan lupa….. > perputaran uang nasional ini 50% juga berada ditangan (hanya) 5% etnik > minoritas non-pribumi yg menguasai kewiraswastaan nasional kita ini lho….… > dimana disini juga tak kurang banyak juga cerita amat tak sedapnya yg tak > kalah menyakitkannya….... spt bgmn lari ke Singapura sering menjadi langkah2 > pamungkas jurus bisnis ampuh yg paling mereka andalkan…….. > > Jadi kalau anda juga masih ingin bangsa ini dpt menjadi tuan rumah bisnis > dinegerinya sendiri…… ya apa yg dikatakan SBY itu saya kira tidak salah…… > > > > Salam, > > aby > > --- On *Wed, 1/14/09, Mohammad Andri Budiman <[email protected]>* wrote: > > From: Mohammad Andri Budiman <[email protected]> > Subject: [referensi] SBY, Mengenai Keluarga Pejabat Berbisnis > To: [email protected] > Date: Wednesday, January 14, 2009, 9:58 PM > > Those quotes from our respected President: > > -1. "Itu hak mereka, tidak adil dan tidak boleh kalau kita > menghalang-halangi bisnis keluarga pejabat." > > -2. "Yang penting tidak melanggar, dan sesuai aturan," tambahnya. > > -3. "Ini sumber korupsi, ini sumber kolusi. Mark up dalam pengadaan barang > dan jasa ini masih menjadi penyakit di negeri ini. Mari kita lakukan perang > terhadap budaya mark up." > > > Make me ponder: > > -1. Mengapa bisnis keluarga pejabat perlu dibela secara khusus? > > -2. Apakah kita tidak bisa belajar bahwa sudah begitu banyak kasus di > Republik ini, baik yang terdeteksi maupun yang tidak, bila ada (oknum) > penjabat berkuasa, (oknum) keluarga (besar)-nya tiba-tiba bisa mempunyai > privileges > seperti: > > (a) Prioritas dalam pengadaan barang atau proyek; > (b) Ikut serta menentukan bawahan si penjabat (sebagai "pembisik" -- > yang ujung-ujungnya adalah uang dan "balas jasa"); > (c) Akses ke informasi internal lembaga; > (d) Memanfaatkan fasilitas lembaga untuk kepentingan pribadi. > (e) Dan, menganggap bahwa itu sah-sah saja, dan sesuai dengan peraturan > dan perundang-undangan (sepihak) yang berlaku? > > > -3. Secara umum, saya salut atas kinerja KPK yang bahkan besan Presiden > sendiri tidak bisa lolos darinya. Mudah-mudahan kita tidak mundur ke > belakang lagi. > > > Salam, > Andri > > > Sumber: http://news. okezone.com/ index.php/ ReadStory/ 2009/01/15/ > 1/182886/ sby-jangan- larang-keluarga- pejabat-berbisni > s<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/01/15/1/182886/sby-jangan-larang-keluarga-pejabat-berbisnis> > > ---article begins--- > > SBY: Jangan Larang Keluarga Pejabat Berbisnis > > Kamis, 15 Januari 2009 - 11:20 wib > > Amirul Hasan - Okezone > > Presiden SBY (Foto: Sindo) > JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai tidak selayaknya > melarang keluarga pejabat yang hendak berbisnis, selama tidak ada conflict > of interest dalam bisnis tersebut. > > "Itu hak mereka, tidak adil dan tidak boleh kalau kita menghalang-halangi > bisnis keluarga pejabat," ujar Presiden Yudhoyono ketika membuka Munaslub > Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis > (15/1/2009). > > Selain conflict of interest, bisnis yang dijalankan juga tidak boleh > berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). > > "Yang penting tidak melanggar, dan sesuai aturan," tambahnya. > > Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mewanti-wanti proses pengadaan barang > dan jasa di departemen dan lembaga negara yang dianggap rawan korupsi dan > kolusi. > > "Ini sumber korupsi, ini sumber kolusi. Mark up dalam pengadaan barang dan > jasa ini masih menjadi penyakit di negeri ini. Mari kita lakukan perang > terhadap budaya mark up," tegasnya. > > Oleh karenanya dia meminta kepada lembaga terkait untuk benar-benar > melakukan audit dan pengawasan terhadap proyek pengadaan barang dan jasa di > seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk TNI dan > Polri. > > "Tidak ada yang kebal (hukum) kalau mereka masih bermain-main dengan > pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.( ded)(mbs) > > ---article ends--- > > > >
