Milisters ysh, +++: Kalau untuk kapal, dulu saya pernah tinjau-tinjau di Bitung dan ketemu orang bikin kapal 10 ton, dan teman-teman UNCRD itu cukup antusias. Saya kira pusatnya di Buton-Selayar Sulsel. Kalau disemai di beberapa tempat, kita bisa jadi negara maritim. >>>: Saya kira namanya ‘industri pembuatan kapal/ perahu’ di KTI maupun >>>dibanyak pantai/ pesisir semua pelosok negeri kita ini sudah lahir bahkan >>>sebelum masa Srivijaya, Syailendra, Hang Tuah, Sultan Hasanuddin, Gajahmada >>>atau Pati Unus…. Bahkan sejak lama sekali hampir seusia dgn perkembangan >>>budaya manusia itu sendiri (ingat kisah nabi Nuh dan perahunya, ingat >>>pelayaran ke Madagaskar)……. Jadi kalau hari ini kita katakan “mau menyemai industri pembuatan kapal di KTI”… saya kira ini adalah “langkah baru” yang samasekali bukan “baru” lagi dan seperti malah melecehkan para leluhur kita di KTI sana….. seolah para beliau tak pernah mampu lakukan itu……. Sedangkan kalau mau “memassalkan budaya motorisasi kapal2/ perahu di KTI”…. Inipun juga sudah terjadi sblm hari ini…….. Jadi bgmnpun juga ….dgn segala kekurangannya…. kita ini memang tidak usah pake nanti-nanti… sekarang dan hari inipun juga adalah (sudah jadi) negara maritim…… hanya saja masih loyo dan kalo meminjam istilah mbah Marijan maka istilahnya “belum rosa”…. Amma ba'du..... Saya masih melihat bbrp visi dan semangat “regional development” yg saya tentu senang tapi sayang…. pada dasarnya masihlah tetap a.l. (hanya mau) bertumpu pada fanatisme optimisme “menggali potensi daerah” seperti bercampur juga dengan eforia otonomi daerah….. sambil pada saat yang sama menafikan atau kurangnya prioritas minat pada visi strategi nasional (tapi maaf, top-down, tapi maksudnya demi sabang-merauke) “concentrated deconcentration” yg artinya adalah a.l. bgmn “mengembangkan pusat ‘aglomerasi baru’ nasional” sebagai tandingan “kota primat nasional”…/ sekaligus sebagai pemecah arus urbanisasi/ migrasi nasional (dimana ini memang tidak sinkron banget dgn eforia otonomi daerah)……. Yg mana itu adalah justru sumber dari berlangsungnya ketimpangan nasional….. yg pada gilirannya juga menghambat pembangunan daerah…….. Sekaligus pula….. pandangan “regional development” dgn semangat otonomi daerah ini sayangnya…. menafikan pula berlangsungnya ‘hukum alam’ (yg universal) berupa “hirarkhi perkotaan” yang pada dasarnya adalah “hukum alam hirarkhi pengadaan (kota2 pusat) jasa”(secara universal)…… dimana selain (eksistensi alamiah) besaran kota “metropolitan” sebagai (fungsi alamiah) ‘engine of growth’ (tahap ex-ante yg masih imut dan loyo disatu sisi; tahap ex-post yg sudah matang dan menuju kelas berikutnya disisi lain) menjadi kebutuhan (akibat revolusi industri )……… ada berikutnya lagi… ialah besaran kota“megapolitan”…. yg adalah “super engine of growth’ (alamiah juga, universal juga)….. tapi eksistensinya… super fungsinya….. maupun keadaan alamiah serta waktu (evolusi) yg pasti akan membentuknya (ditempat lain)……. Masih dianggap enteng… dianggap asing dan nyeleneh…… belumlah dipandang sebelah mata dan menjadi “agenda strategi jangka pendek” pembangunan (sistem hirarkhi kota secara nasional) yg utama…… maupun (mesin) penggerak utama pembangunan wilayah (dari sisi pandang nasional)……. Maaf satu hal lagi….. saya menyadari bahwa visi nasional dan top-down tidak banyak disuka (terserahlah alasannya apa)…… tapi spt tak banyak yg menyadari pula….. bahwa mereka yg bersemangat utk memajukan kewiraswastaan (UKM) daerah….. seperti seolah lupa bahwa… itu semua tak akan terjadi kalau tak disertai dengan peran lembaga keuangan/ bank sebagai backupnya yg kuat…….yang “celakanya” padahal umumnya visi dan pola manajemen dari lembaga keuangan besar ini adalah “top-down” …”nasional” dan seperti nggak mungkin ada yang bervisi “bottom-up” dan “kedaerahan”…….… Ini semua antara lain juga karena akibat pengaruh pandangan negatip atas teori kutub pertumbuhan…… sekaligus sikap awam para intelektual (umumnya sebagai intelektual dibelakang meja dan jauh dari keras serta pahitnya rutinitas kegiatan riil pasar sehari2) akan dunia kepraktisian kewiraswastaan yg dlm praktek sehari2 amat sangat mengenali dan mengakui prinsip-prinsip “hirarkhi jasa dilapangan”…… Seperti bahwa para businesman di Papua, Ternate. Maluku, Kupang, Kendari atau Manado misalnya (yg sayangnya mereka tak banyak yg mendalami teori regional planning atau ekonomi regional)… yg pasti berbeda dengan mereka yg di Taman Suropati, Jalan Patimura, Jl. Ganesha atau Jl.Sudirman atau Thamrin…. Mereka di KTI sana sehari2 amat sangat mengenali apa beda besar makna fungsi kota2 Makassar dan Surabaya… apalagi Jkt… dimata mereka dan “dilihat dari kota mereka” …… karena mereka sangat involved (dan hidupnya berkait erat ) dengan masalah riil sehari-hari…..… Ialah masalah jarak (utamanya utk cargo ekspor/impor mereka hari2 dgn Jawa di/ lewat laut) …..masalah biaya (kalo yg di sekian alamat diatas khan sehari2 tak terlibat masalah cargo, serba lewat udara, serba dgn biaya negara, sedangkan mereka serba biaya dan resiko sendiri) ….(lalu dari kedua masalah ‘jarak’ dan ‘biaya’ itu jadi faktor beda jauh “harga produk” antara Jawa dan KTI)…… dan waktu…… Serta kalau masih ingat satu saja dari banyak kasus tragedi terakhir “KM Teratai Prima” diselat dekat Majene…. ya tambahkanlah sekalian kalo boleh… faktor resiko akibat fakta lapangan tak memadainya kapasitas/ safety sarana angkutan..…… sebagai label yg menunjukkan beda antara kawasan maju dan kawasan tertinggal………. Salam, aby "ffekadj" 4ek...@...... wrote : Pak Aby ysh, Selain saran relokasi, sebenarnya ada industri manufaktur yang potensial dikembangkan di KTI, yaitu industri katinting (mesin tempel kapal) dan kapalnya sendiri. Katinting digunakan meluas di KTI, cenderung memperbesar kapasitas dan volume. Kemarin di Ternate kita pernah coba 4x20 PK, malah teman di Sorong pakai 4x50 PK, hanya untuk perahu kecil. Saya kira katinting yang ada masih built-up dari Jepang atau assembling Surabaya. Anehnya juga sedikit sekali bengkel reparasi mesin di KTI. Dinas DKP Malut juga punya program rutin motorisasi nelayan, sekitar 500 unit/tahun. Kalau untuk kapal, dulu saya pernah tinjau-tinjau di Bitung dan ketemu orang bikin kapal 10 ton, dan teman-teman UNCRD itu cukup antusias. Saya kira pusatnya di Buton-Selayar Sulsel. Kalau disemai di beberapa tempat, kita bisa jadi negara maritim. Di Ambon di samping penyeberangan itu juga ada satu galangan kapal, tapi lebih sering sepi. Memang ketika saya tanyakan si Ahmad dari Asmat mengenai perlunya membeli kapal-kapal perikanan yang baru ukuran besar, dia menyarankan, "Ngapain beli yang baru pak, beli saja yang bekas di Probolinggo, murah-murah kok." Saya baru tahu rupanya Probolinggo menjadi sentra perdagangan kapal (bekas), mungkin sejak era Majapahit. Untuk sepeda, saya belum melihat pasar. Sementara demikian dulu pak. Salam. -ekadj
