Menanggapi posting lontaran pak Risfan yang kreatif ini saya teringat hehe..... Someone wrote: “……..Kalau migrasi yang terjadi dari daerah tertinggal ke kota, saya rasa itu wajar, karena daerah tertinggal tidak bisa menyediakan lapangan kerja, antara lain karena akses tadi. Pada saat ini di daerah tertinggal, lapangan kerja yang ada hanya sebagai pegawai negeri dan anggota DPRD. Karena itu Government spending merupakan penggerak utama perekonomian…….”. Kalau dikatakan “lapangan kerja yang ada hanya sebagai pegawai negeri dan anggota DPRD.” Lalu…. “… Karena itu Government spending merupakan penggerak utama perekonomian…….”. Saya khawatirpernyataan demikian ini terlampau umum pengertiannya dan bisa-bisa misleading……. saya khawatir ini bisa dianggap sebagai semacam ‘fatwa’ yang perlu dicamkan dan diingat2 oleh mahasiswa yg membaca pernyataan demikian (maksud saya dgn “mahasiswa” tidak hanya yg D3 dan S1 saja lho?)…… dan jadilah nanti adik2 mahasiswa studi pembangunan kita yg misleading……. Mungkin saja yang dimaksud “lapangan kerja” disini oleh siempunya posting hanyalah apa-apa yg dapat dikatakan sebagai pekerjaan “salaryman yang keren” atau dpt dikatakan sbg “pekerjaan kerah putih” dikantoran… atau setengahnya utk ‘memudahkan diskusi’ saja….. tapi justru untuk “wacana lapangan kerja” didaerah tertinggal saya kira ini sudah mirip seperti “mengunci pintu harapan pada langkah pertama” dan kemungkinan besar misleading itu…… Pada kenyataannya yang namanya “lapangan usaha” (ini kalau ia ingin sangat dibedakan maknanya dibanding “lapangan kerja”) cukuplah banyak juga didaerah tertinggal…..dan tidak sedikit mereka yang hidup kaya dan mewah “didaerah tertinggal” (contohnya keluarga Kalla) hanya sekedar berasal dari sumber penghidupan yang namanya “lapangan usaha” (kalau itu mau dibedakan dari “lapangan kerja”) berbasis SDA lokal…… dan tak bedanya UMR didaerah perkotaan didaerah maju…. Apa yg namanya “pekerjaan salaryman dari sektor usaha” didaerah tertinggal nilainya juga tidak buruk2 amat (setidaknya tak perlu kontrak rumah, tak perlu transport, tak perlu jajan makan siang diwarung)…… Bgmnpun dipulau2 seperti Sangihe (Sangir Talaud, Manado) …. saya dulu (belum dizaman low cost air service spt saat ini) punya kenalan keluarga orang China dr marga Tandayu….. yg punya hubungan famili dgn keluarga di Jkt….. mereka silih berganti kalau datang ke Jkt naik kapal dulu ke Manado lalu naik pesawat….. Di proyek Senen mereka berbelanja barang2 elektronik bbrp buah.. lalu dipaketkan kesana….. bbrp anak2 mereka laki/pr juga disekolahkan di Trisakti seperti dikedokteran Gigi (dan bbrp kumbang di Jkt mengerumuni juga madu dari Sangihe itu)…. Sama spt yg di Sangihe tadi…. hanya sekedar kota2 spt Tobelo di Halmahera Utara… saya lihat juga toko2 orang China yg sekedar berbisnis hasil bumi seperti cengkeh, kopra, kemiri dsb. tapi dilihat dari luasnya gudang… nampak bahwa usaha2 itu bukan kelas “main2”….. banyak “salaryman blue collar” bisa bekerja disektor2 seperti itu….. belum lagi yg disektor jasa lainnya…. Di Morotai juga sama…. Dipulau terpencil itu orang China masih juga membangun ruko yg nilainya pastilah ratusan juta rp. Dan berbisnis dgn penghasilan yg nampaknya lebih dari cukup dibanding penghasilan UMR….. Di lokasi transmigrasi Batumarta, Baturaja,SumSel….. saya melihat sebuah keluarga orang China berdagang dipasar2 lokasi transmigrasi secara mobile….. mereka mengikuti hari pasaran yang berbeda2 ditiap desa yg ‘resminya’ pasar desa hanya buka 2 kali seminggu (hingga mereka bisa “beroperasi “ tiap hari dari desa satu kedesa lainnya)….. Sang tuan menggelar dagangan pecah belah….. istrinya distand yang lain menggelar dagangan sayurmayur dataran tinggi seperti wortel, kol, kentang (yg itu tak dapat ditanam dilokasi transmigrasi).. sang nenek memomong cucu… dan sang sopir hilir mudik menjalankan kol pickup bututnya menjalani rute Unit pasar itu keunit desa lainnya (sekitar jarak 7km) utk bbrp rit perjalanan sampai jam operasi pasar usai……. Jadi saya ingin katakan…. Memang ada “arus migrasi kekota”…. Tetapi sebaliknya dengan “mata elang” kewiraswastaan orang China misalnya justru ada yang “mengarus kedesa”…. Mereka ingin menjadi “yang pertama” mendahului lainnya… merebut kesempatan pertama peluang bisnis apapun yang muncul dipedalaman…… krn mereka percaya…. perekonomian dipedalamanpun akan tumbuh……... Salam, aby
--- On Sun, 2/22/09, Risfan M <[email protected]> wrote: From: Risfan M <[email protected]> Subject: [referensi] Solusi Planologi To: [email protected] Date: Sunday, February 22, 2009, 3:39 AM Rekans ysh, Menanggapi luasnya ragam permasalahan pembangunan, pengangguran, kemiskinan, lingkungan hidup, pantai dan pulau kecil, pemanasan global, bencana alam, dst. Menurut saya pelu lebih banyak ragam pilihan solusi dan saran dari profesi Planologi. Ini saya sampaikan karena ada kesan kok - untuk masalah pembangunan apapun, solusi yang ditawarkan ya: sistem kota-kota dan land-use. Apa tidak ada alternatif solusi lain? Saya pernah baca buku, misalnya, "Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: SDA, SDM, Teknologi." buku yang diterbitkan oleh BPPT, (seingat saya kata pengantar ditulis oleh Aunur Rofiq). Buku alternatif seperti ini tentu menawarkan alternatif lain: yaitu saran strategi/ program pengembangan SDM, pendaya-gunaan SDA daerah, dan strategi penerapan/pemilihan / transfer teknologi. Ini sekedar contoh agar dalam pencarian solusi, seperti dalam kasus pengembangan wilayah perbatasan atau tertinggal, ada perspektif lain. Urbanisasi adalah transformasi dari sifat desa ke sifat kota, dari peramu/petani ke kegiatan perkotaan. Bukan menggiring orang pindah (resttlement) ke kota. Jadi aspek pengembangan SDM,SDA, teknologi itu sangat penting. Dalam dunia perencanaan, sekarang ada berapa wacana setidaknya: (1) perencanaan tata ruang; (2) perencanaan pembangunan daerah; (3) pengembangan wilayah sektoral: pariwisata, industri, pertanian; (4) community development planning, dst. Perencanaan pembangunan daerah misalnya, dengan format populernya RPJMD. Ini merupakan mandatori dari Otnomi Daerah bagi kepala daerah terpilih. Metodenya terutama strategic planning, plus aspek programming dan budgeting, serta kelembagaan. Perencanaan wilayah sektoral, misal: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; Rencana Induk Pembangunan Perumahan; RP Daerah Aliran Sungai; RP Kawasan Industri. Yang kuat muatan teknis sektoralnya, tapi metodenya gabungan perencanaan spatial dan strategic planning. Keempat, community development planning. Ini lebih informal, banyak diterapkan dalam program pembangunan masyarakat desa, PNPM, CSR perusahaan besar. Content nya mengarah ke pengembangan SDM, SDA, teknologi, juga kelembagaan Beberapa aspek itu bisa jadi wacana Solusi Planologi, more than just "sistem kota-kota dan land-use plan". Semuanya masih dalam lingkup "core competence" planner, yaitu planning & management wilayah atau daerah. Salam, Risfan Munir http://ecoplano. blogspot. com
