Selamat berjuang, Pak Nuzul,..
Kalau saya ada kesempatan menginjak tanah Riau atau tanjung pinang, mungkin saya coba cari bapak, barangkali ada kamar tidur tamu di rumah dinasnya,. ehehehhehee.. Jangan lupa sering-sering main2 si komunitas referensi,. kalau jarang-jarangnongol, nanti dikangenin Pak EkaDj, tuh,. hehhehehe Regards, dwiagus http://bdwiagus.blogspot.com http://bdwiagus.multiply.com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: [email protected] Find also Indo-MONEV in facebook: <http://www.facebook.com/group.php?gid=34091848127&ref=ts> http://www.facebook.com/group.php?gid=34091848127&ref=ts From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Nuzul Achjar Sent: 24 April 2009 14:09 To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Jalan Sunyi Rekan-rekan dan sahabat Referensiers Ysh, Terimakasih atas dukungan semua rekan-rekan dan sahabat, semoga jadi awal yang baik dalam networking. Pak Abdul Salam, saya harus belajar banyak kepada Bapak tentang dunia maritim. Untuk rekan BTS, pengertian penegerian di sini adalah penyerahan pengurusan pendidikan tinggi kepada Pemerintah (Dikti) sebagai langkah awal menuju status Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP). Perlu tahapan untuk sampai pada status BHPP, mulai dari Kepmen dulu (izin operasional), kemudian Kepres (persetujuan pelimpahan dari pendiri - dalam hal ini Pemprov Kepri kepada Diknas, barulah PP untuk menjadikannya sebagai BHPP.Jadi perlu transisi panjang untuk sampai ke BHPP. Kenapa tidak jadi Badan Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) saja? Ini strategi "double strike". Kalau statusnya BHPPD, dana utama adalah dari APBD, sementara kalau BHPP, dana utama dari APBN (yang lumayan banyak untuk pendidikan), ditambah lagi dengan komitmen APBD dari anggota legislatif daerah. Dalam UU BHP tercantum syarat bahwa BHPPD untuk pendidikan tinggi hanya yang bersifat khusus (eg. semacam sekolah kedinasan seperti APDN, mungkin begitu maksudnya). Alasan lain mungkin status BHPP perlu acuan standar mutu yang ditetapkan Dikti di seluruh Indonesia. Katanya sih Kepres tentang penegerian UMRAH akan keluar bersamaan dengan universitas baru yang ada di berbagai daerah seperti Universitas Borneo (Tarakan), Universitas Merauke (Papua), Universitas Bangka Belitung, dan Universitas Siliwangi. Wallahualam. Pak Imam dan rekan BTS, kangen juga diskusi bersama kayak di PU dulu. Pak Risfan, tampaknya Anda sangat diperlukan untuk konsep dan implementasi Local Economic Development. Tingkat enterpreneurship di tanah Melayu masih harus ditingkatkan dan dibina. Kalau saja ada enterpreneur furniture dari Jawa mau investasi di FTZ BBK, prospeknya sangat besar. Hanya memang infrastruktur masih jauh dari memadai. Pak Aby, jangan kapok ya kalau ngomong hirarki lagi he he he... Cak Andri, I will visit you sometime in Medan kalau saya diajak untuk rapat koordinasi Regional Development se Sumatera di Medan. Salam hangat untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Wassalam, Nuzul Achjar <http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=3920924/grpspId=1705043695/msgId =8211/stime=1240543104/nc1=1/nc2=2/nc3=3>
