Rekans, Kalau 48 persen berarti sudah turun, kan beberapa tahun lalu sekitar 60 persen. Karena otonomi daerah (regional transfer).
Bank-bank pusatnya kebanyakan di Jakarta, ya kalau idle parkirnya di Jakarta. Yang soal kemudian kalau oleh bank-bank di Jakarta dialirkan lagi ke pusat atau aviliasinya di luar negeri. Karena perlu diingat bank BUMN sekalipun pemodalnya juga global. Bank Niaga, Lippo, NISP misalnya malah jelas dimiliki Malaysia, sehingga merubah nama dan logo. Kedua, kenapa daerah atau sektor riil umumnya sulit menyerap? Karena situasi ekonomi iya, kondisi keamanan/politik ini persepsi saja karena dimana (mana sama, tapi terutama karena masih banyaknya hambatan birokrasi perizinan yang formal dan informal (pungutan di lapangan, dan titipan di tingkat pimpinan), makin ke daerah makin banyak aturan yang tak jelas. Soalnya bukan orang Jakarta serakah, tapi kalau orang daerah sudah kaya, umumnya hijrah bisnis ke Jakarta. Mereka pula yang banyak beli apartment, real estate. Planner mungkin juga perlu introspeksi, apakah penetapan orde-orde pusat, dimana Jakarta selalu pusat utama itu juga salah satu sebab, atau akibat konsentrasi aliran dana ke Jakarta? Tapi jangan lupa juga kekuatan daya tarik aliran finansial (kapitalis) global, yang sulit dibendung walau dirundung krisis juga. Tapi kalau kita pinter justru bisa lebih banyak aliran masuk. Buktinya banyak yang beli bank di Indonesia, tapi ke Jakarta (pusat) tentunya, selama investasi langsung ke daerah masih dibatasi. Kalau saya sendiri, pengen kontribusi kecil saja untuk mempromosikan pengembangan ekonomi lokal, setidaknya memotivasi pelaku ekonomi lokal dan pemerintah daerah. Salam, R. Munir http://ecoplano.blogspot.com -----Original Message----- From: [email protected] Sent: Saturday, May 09, 2009 7:44 PM To: Milis plano <[email protected]>; Milis pns O8 <[email protected]>; [email protected] Subject: [referensi] Bank di Jakarta Tampung 48% Dana Masyarakat Indonesia Sabtu, 09/05/2009 16:55 WIB Bank di Jakarta Tampung 48% Dana Masyarakat Indonesia Irna Gustia : detikFinance detikcom - Jakarta, DKI Jakarta masih menjadi daerah pilihan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Sebesar 48% dana masyarakat yang masuk ke bank menumpuk di ibukota negara.Data simpanan masyarakat per Februari 2009 mencapai Rp 1.709,9 triliun. Dana pihak ketiga itu seperti dikutip dari BI, Sabtu (9/5/2009) menyebar di 33 provinsi dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kerap disebut provinsi termiskin ternyata tidak berada di posisi buncit. Justru yang ada di posisi bawah adalah provinsi baru Sulawesi Barat. Tiga provinsi mencatat dana masyarakat yang sangat mencolok ketimbang 30 provinsi lainnya yang jumlahnya di atas Rp 100 triliun. Ketiganya adalah: 1. DKI Jakarta sebesar Rp 816,096 triliun 2. Jawa Timur sebesar Rp 177,187 triliun 3. Jawa Barat sebesar Rp 143,251 triliun. Sementara itu provinsi yang mencatat DPK di atas Rp 50 triliun adalah: 1. Sumatra Utara sebesar Rp 87,035 triliun 2. Jawa Tengah sebesar Rp 86,484 triliun 1 Provinsi yang mencatat DPK di atas Rp 10 triliun adalah: 2. Kalimantan Timur sebesar Rp 39,837 triliun 3. Banten sebesar Rp 36,213 triliun 4. Riau sebesar Rp 31,231 triliun 5. Bali sebesar Rp 29,930 triliun 6. Sumatra Selatan sebesar Rp 29,159 triliun 7. Sulawesi Selatan sebesar Rp 27,755 triliun 8. DI Yogyakarta sebesar Rp 17,967 triliun 9. Kalimantan Barat sebesar Rp 17,488 triliun 10. Kepulauan Riau sebesar Rp 16,496 triliun 11. Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 16,371 triliun 12. Kalimantan Selatan sebesar Rp 16,204 triliun 13. Sumatra Barat sebesar Rp 15,798 triliun 14. Lampung sebesar Rp 14,895 triliun 15. Papua sebesar Rp 13,580 triliun 16. Jambi sebesar Rp 10,062 triliun Provinsi yang memiliki DPK di bawah Rp 10 triliun adalah:1. Sulawesi Utara sebesar Rp 8,804 triliun 2. Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 7,819 triliun 3. Kalimantan Tengah sebesar Rp 7,3 triliun 4 Bangka Belitung sebesar Rp 7,270 triliun 5. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 6,498 triliun 6. Sulawesi Tengah sebesar Rp 5,280 triliun 7. Papua Barat sebesar Rp 4,707 triliun 8. Bengkulu sebesar Rp 4,046 triliun 9. Sulawesi Tenggara sebesar Rp 4,712 triliun 10. Maluku Utara sebesar Rp 2,602 triliun 11. Gorontalo sebesar Rp 1,863 triliun 12. Sulawesi Barat sebesar Rp 1,322 triliun Elkana Catur H. Sent from caturberry® nya XL ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links
