Pak Djarot, Pak BTS, dan rekans ysh, Ya, ini kalau istilah suhu Risman misi menegakkan bendera. Pada saat tata ruang sudah menjadi kebutuhan, bagaimana respons insan panataan ruang. Kalau saya pribadi memahami penataan ruang selain sebagai "program/proyek" juga sebagai "studies" ya.
Kalau dianalogkan penataan ruang sebagai "mendirikan bangunan", yaitu proses LINIER "tanya maunya owner - rancang - (dana disiapkan owner) -bangun - jadi", maka kita akan segera kecewa, karena penataan ruang kota/wilayah yang menyngkut publik tidaklah begitu. Dalam penataan ruang ownernya banyak individu dan publik, sumber daya juga dari semua unsur, sehingga memahami maunya stakeholders, mencari kesepakatan, mencari dukungan anggaran melalui proses planning & budgeting untuk capital investment, mengawal pemanfaatan, hingga pengendalian semua melalui proses "dialog antar kepentingan", lalu keterbatasan sumber daya dan menajemen. Sementara tuntutan pertumbuhan permukiman dengan kegiatan (formal,informal)nya, begitu pesat. Keduanya menjadikan RTRW kebobolan terus. Sehingga tata ruang menurut saya lebih sesuai didekati dengan pendekatan ala "development atau policy studies". Rencana tetap diperlukan, seperti juga rencana pembangunan daerah (jangka panjang/menengah) sebagai pedoman penentu arah dan media dialog antar pihak. Sementara itu dilakukan kajian terus-menerus menyangkut dinamika dan respons publik atas implementasi rencana tersebut. Kajian ang dimaksud tidak hanya menyangkut aspek "perencanaan", tapi juga "pemanfaatan" dan "pengendalian"nya. Sekali lagi kalau melihatnya dari angle LINIER "membangun gedung", sudah pasti kecewa. Namun dalam pembangunan ini kan ada kebijakan pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM dan lainnya yang bisa jadi perbandingan. Mereka juga tidak sampai-sampai. Karena proses pembanguanan sepertinya lebih merupakan proses DINAMIS "perbaikan terus menerus." Mungkin begitu? Salam, Risfan Munir www.ecoplano.blogspot.com --- In [email protected], Bambang Tata Samiadji <btsamia...@...> wrote: > > Pak Jarot, Pak risfan, dan semuanya ysh. > > Tata ruang memang bisa sangat canggih lebih dari hiruk pikuk politik sekarang > ini, dampaknya bisa luar biasa, dan bisa juga dilakukan kreasi-kreasi yang > mengesankan. Banyak pihak yang tertarik soal ini, dan ada yang mengatakan ini > "sexy". Ini tak bisa dibantah. Ini bagian dari pikiran deduktif yang separo > jalan. Bagaimana kasus empirikalnya? > > Pada kenyataan lapangan, ada status tanah milik yang kuat, ada banyak > kepentingan, ada proses hukum yang ketat, ada keterbatasan fiskal, juga ada > kendala fisik. Selain dari itu, alat perencanaan tata ruang itu sendiri tidak > siap. Misalnya, apakah data yang digunakan sudah valid, apakah peta yang > digunakan juga tepat,... kalau soal ini Pak Akbar paling tahu, > > Thanks. CU. BTS. > > --- On Wed, 7/29/09, Djarot Purbadi <dpurb...@...> wrote: > > > From: Djarot Purbadi <dpurb...@...> > Subject: Re: [referensi] Penataan Ruang dan Jurnalis > To: [email protected] > Date: Wednesday, July 29, 2009, 1:05 AM > > > > > > > > > > > Pak Risfan, penataan ruang dalam pandangan saya bersifat politik yang nggak > kalah canggih dengan politik hiruk-pikuk yang ujungnya adalah pemilihan umum. > Kita menata ruang justru melakukan praksis politik, sebab mengatur ruang > kehidupan banyak orang. Jadi, seorang penata ruang mau tidak mau ya praktisi > politik dalam arti yang khusus. > > Penata ruang tidak harus menjadi legislatif dulu untuk menata-nata ruang, > seperti halnya seorang arsitek tidak harus menjadi presiden lebih dahulu > untuk merancang istana presiden atau tidak harus menjadi penjahat kelas kakap > untuk menata ruang Nusakambangan. Mohon pencerahan Pak. > > Salam, > > Djarot Purbadi > > http://realmwk. wordpress. com [Blog Resmi MWK] > http://arsitekturnu santara.wordpres s.com > http://fenomenologi arsitektur. wordpress. com > > --- On Tue, 7/28/09, risfano <risf...@yahoo. com> wrote: > > > From: risfano <risf...@yahoo. com> > Subject: [referensi] Penataan Ruang dan Jurnalis > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Tuesday, July 28, 2009, 5:15 PM > > > > > Dear Rekans, > > Sekedar cerita, pengalaman 2 kali berbincang dengan forum jurnalis memberikan > kesegaran bagi saya tentang perbincangan tata ruang. > > Acara pertama, focused group discussion (FGD) beberapa waktu yang lalu, > pembicaranya a.l. Dr Soraya Afif, dosen Anthropologi UI, Uni Lubis (ANTV). > Soraya menyatakan bhw "tata ruang = tata kepentingan" , karena proses > penataan ruang sesungguhnya resolusi konflik antar kepentingan dalam satuan > ruang yang sama. Ini terjadi di perkotaan maupun di wilayah antara > pertambangan dengan kehutanan dan pemda, misalnya. > > Sementara Uni Lubis menyatakan bahwa "isyu tata ruang sangat sexy", tata > ruang memiliki semua yang dibutuhkan oleh jurnalis untuk "menulis berita". > Pada tata ruang ada konflik, human interest, tokoh dan peristiwa-pristiwa > yang menarik jurnalis dan pembaca/penonton. > Yang masih diperlukan mungkin adalah Icon tokoh, seperti "lingkungan hidup" > punya Emil Salim. > Uni Lubis optimis dan janji menjadikan tata ruang sebagai suatu "frame", > sudut pandang, dalam memhahas setiap masalah terkait. Ini mengingat banyak > liputan terkait tata ruang tapi tidak disebut tata ruangnya. > > Event kedua, hari ini, kebetul saya dipercaya sebagai salah satu pemrasaran, > rekan lain dari luar PU ialah Budiarto Sambazi (Kompas), Zaim Uhrowi > (Kolomnis, Dirut Balai Pustaka). Yang menarik ucapan Zaim yang mengatakan > maslah tata ruang adalah masalah karakter/budaya bangsa. Rusaknya tata ruang > berarti rusaknya bangsa. Korea Selatan maju karena konsep pembangunan > ekonominya yang memahami betul transformasi perdesaan ke perkotaan, sementara > kota-kota industri ekspor dibangun, Seameul Undong seperti Agropolitannya > dibangun, sehingga transformasi itu smooth. Lalu konsep penanganan slum area > perkotaan juga dilaksanakan sampai tuntas. Ketidak jelasan penataan ruang di > Indonesia bisa menjadi indikator "kegagalan negara", yang tak mustahil > membuat Indonesia menjadi negara gagal ala Asia Selatan (Bangladesh, > Pakistan, Sri Lanka) atau umumnya negara miskin Afrika. > Budiarto banyak menyinggung soal Jakarta dengan makin sempitnya RTH, dan > kemampuan dialog antar kelompok warga. Menurutya Kompas pernah diprotes > sekelompok tokoh elit yang warga perumahan elite yang tak senang dengan > liputan yang mendukung jalur angkutan publik busway. Mereka lupa bahwa jalan > adalah ruang publik. > > Beberapa pendapat tersebut menurut saya menarik. Bahwa begitu besar harapan > masyarakat (kalau jurnalis boleh disebut penyambung mata rakyat). > Tapi permasalahan tata ruang atau penataan ruang memang tidak seperti ilmu > bangunan, yang "rancang - hitung budget - bangun - jadi." Permasalahan tata > ruang mungkin seperti kebijakan publik umumnya, berlaku proses "perencanaan - > pemanfaatan - pengendalian - replan (review) - pemanfaatan - dst" yang > cyclical, seperti continuous process improvement pada TQM. > > Salam, > Risfan Munir > www.ecoplano. blogspot. com >
