Rekan Jehan dan milister ysh, Campur aduk jelas bisa sedikit banyak menyumbang kerancuan, tapi ya apa mau dikata .....hanya saja walau judul threadnya adlh ‘pembangunan wilayah’ ..namun kalau kita kembali mengacu ke posting awal pak Risfan yg menunjuk ke artikel Kompas berjudul “Saatnya Beraksi di Timur” dimana yg dimaksud adlh ‘pembangunan wilayah di KTI (atau KIT terserah masa bodo) saya kira seharusnya diskusi kita lbh baik berfokus kepokok persoalan itu, ialah KTI serta relevansinya dan bukan kesana kemari yg kurang relevan dan malah nyaris tak menyentuh substansinya.............. Contoh2 anda dari Jepang (dgn tingkat kesulitan yg ‘kurang seberapa’) utk ide pembangunan wilayah (tertinggal dan terpencil) yg sangat berat spt KTI sptnya tetap saja kurang kena ........jg masalah sisa infrastruktur penyeberangan dgn feri diselat Madura pasca Suramadu yg anda cemaskan yg pdhal samasekali bukan di ‘wilayah terpencil dan tertinggal’ dan samasekali bukan masalah yg sulit (krn akan sgt banyak saja alternatif penggunaannya dan pemohonnya akan nanti ngantri) ........dan rasanya menyodorkan contoh lain ‘pembangunan wilayah tertinggal’/ terpencil dgn tingkat kesulitan yg benar2 tinggi akan jauh lbh bermanfaat, lebih relevan dan lebih mencerahkan bagi diskusi KTI kita .......bahkan walau itu sekedar kisah tentang kegagalan pembangunan wilayah (tertinggal) sekalipun spt proyek pembangunan Bari-Taranto-Brindisi (operation Casa per il Mezzogiorno) di Italia beberapa dekade yl .......krn kita bisa belajar kenapa proyek sebesar itu masih gagal juga?........... Fukuoka yg bahkan bisa dicapai dgn keretaapi dari Tokyo (smntara kita tak mungkin mencontohnya dgn membuat jalur keretaapi Jkt-Manado, Jkt-Ambon atau Jkt-Timika) dan jarak Fukuoka dgn negara industri maju spt Korsel yg hanya sekitar 200ankm ...sementara tetangga Fukuoka adlh Korsel yg maju, dan tetangga dekat KTI adlh PNG dan Timor Leste yg lemes .......sekali lagi rasanya Fukuoka dan pd umumnya pengembangan kota2 lain di Jepang bukanlah contoh yg mencerahkan .....atau bahwa Jepang dalam 100 tahun kedepan telah berketetapan utk menurunkan jumlah penduduknya dari kini 120an juta menjadi kelak 65-an juta .......rasanya masalah kebijakan spatial mereka semakin tak relevan saja utk kita sebut sbg contoh dlm pembangunan kawasan tertinggal dan terpencil spt KTI ....... Sebaliknya budaya pembangunan kota (pariwisata, peran serta kaum pensiunan / lanjut usia yg makmur dan bukan SDA) Los Angeles serta Holywood (industri film dgn pasar ekspor dunia) 1950 yg mencairkan ketertinggalan pantai barat yg jaraknya 5000km dari megalopolis pantai timur AS, dimana deretan ‘megalopolis baru’ dipantai barat ...... megapolitan LA dan megalopolis/ deretan metropolis dipantai barat dari utara : Sacramento, San Fransisco sampai LA dan San Diego diselatan sepanjang l/k 600an km (aplg kalau ditambah Seattle dan Portland diutara) yg benar2 mampu mengimbangi dinamika megapolitan New York dan deretan metropolisnya dari Boston, Philadelphia, Baltimore sampai Washington dipantai timur yg berderet sepanjang 650an km itu......belum lagi bhw AS yg penduduknya 300an juta masih juga menerima imigran asing .... sptnya selalu jauh lbh relevan utk menjadi inspirasi dan pencerahan bagi model pengembangan KTI dibanding Jepang atau negeri lain manapun.......... Saya setuju poin anda ttg ‘inisiatif dan peran spt apa yg bisa menggerakkan suatu gagasan pembangunan wilayah’ ...yg itu saya setuju pula kalau disiapkan jawabnya berupa ‘kaukus’ spt apa yg dikemukakan oleh rekan BTS .......namun bhw menurut anda tak penting berbicara ttg substansi pembangunan wilayah ..sebaliknya dari itu saya amat sependapat dgn rekan KUS bhw diperlukan (kesepakatan) formulasi yg jelas ttg grand design pembangunan KTI itu spt apa........ Bahwa grand design sama pentingnya dgn kaukus ..........saya membayangkan kalau tidak begitu nanti akan bisa muncul lagi frustasi . ....ialah kalau kaukus yg telah terbentuk dan dgn semangat menggebu lalu tak menemukan grand designnya yg tepat ......atau akan bisa lbh celaka lagi kalau semangat menggebu dari kaukus itu lalu ternyata bersandar pada falacies yg salah .......yg itu tentu akan bisa mengakibatkan cita2 pembangunan KTI tak kan pernah kunjung tercapai dgn cepat ..... dan hanya akan bertele2, gagal dan stagnan......... Pendapat anda “pembicaraan substansi penataan ruang maupun ekonomi wilayah secanggih apa-pun, tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa kapasitas institusi yang memadai” .....dpt setengahnya saya terima ...........krn saya sendiripun ragu spt apa kesepakatan ttg grand design pembangunan KTI itu .....yg jangan2 kita semua inipun juga akan masing2 saling beda jauh dan tajam satu sama lain pandangannya kala kita masing2 harus mendiskripsikan bentuknya........ Jadi brkali akan lebih bijak kiranya kalau orang tidak sepotong2 memikirkan ttg konsep pembangunan KTI ....spt dimana sebagian hanya akan memikirkan ttg ‘inisiatif dan peran spt apa yg bisa menggerakkan suatu gagasan pembangunan wilayah’ lalu masa bodoh ttg apa substansinya .........atau sebaliknya ......yg lain hanya berpikir ttg substansinya spt apa namun masa bodoh pula dgn siapa dan bgmn hrs mengkonkretisasikan desainnya itu........... Orang lain pasti beda2 lagi .......namun utk grand design KTI ..... saya misalnya berpendapat bhw sama spt pantai barat AS (berkat fungsi dan eksistensi serta dinamika kota primatnya LA) yg kini tak tertinggal dan bahkan menjadi sejajar kemajuannya dibanding pantai timurnya (dgn kota primat NewYork) ........lalu yg relatif ‘paling tertinggal’ justru lalu negara2 bagian ditengah seperti Kansas, Oklahoma, Nebraska, South dan North Dakota .........KTI harus memiliki (tak usah banyak2, cukup sebuah saja) kota industri manufaktur penyeimbang Jakarta .....suatu pilihan yg menurut saya strategis dan paling tepat krn akan mampu menyumbang kenaikan PDB secara signifikan ........namun bisa saja menurut orang lain pikiran saya ini dinilai tak waras .....lalu yg dianggap benar dan tepat adlh menggenjot produksi SDA KTI yg melimpah spt disektor perikanan dan agribisnis (kalau orba ya menghajar hutan) utk agar diasumsikan segera dpt mengentaskan kemiskinan kaum petani dan orang desa KTI misalnya (pdhal terpencil dan tertinggal blm tentu miskin) sambil masa bodo bahkan memusuhi perkembangan kota2 ........walau banyak fakta/ data menunjukkan bhw negara2 maju spt AS, Inggris atau Jepang misalnya sambil mrk berswasembada pangan dan dpt memberi bantuan pangan pd negara2 yg sedang ditimpa bencana ....namun menunjukkan sumbangan PDB dari sektor pertanian (termasuk perikanan) adlh amat rendah sekali banyak dibawah angka 3% (Inggris 1%, Perancis 2.5%, Jepang 1.4%, Australia 4%) ...........dari industri dibawah 30% (Inggris 26%, Perancis 21.4%, Jepang 26.4%, Australia 26.4%) ......dan sisanya terbanyak dari sektor jasa alias sektor perkotaan (Inggris 72.9%, Perancis 76.1%, Jepang 72.11.4%, Australia 69.6%).............salam, aby Sunday, April 11, 2010 1:49 AM From: "Jehan Siregar" <[email protected]> To: [email protected] Mas Aby ysh, Maaf kalau penjelasan saya terkesan campur aduk. Sebenarnya poin utama dari semua itu adalah seperti isu yang saya angkat pertama kali, yaitu menyangkut inisiatif dan peran seperti apa yang bisa menggerakkan suatu gagasan pembangunan wilayah. Jadi saya sebenarnya tidak menyinggung substansi pengembangan wilayah. Pada contoh Tama-center di Tokyo juga begitu, bukan membandingkan substansiya dengan pemb wilayah KTI. Poin yang diangkat adalah betapa spillover yang bermula dari inisiatif sektor publik bisa sangat efektif. Banyak kasus lain lagi di Jepang yang bisa kita kaji dari perspektif ini. Seperti pengembangan pusat baru di selatan Jepang (Fukuoka, Kyushu) sebagai pusat urbanisasi keempat setelah Tokyo, Osaka dan Nagoya. Yang jelas inisiatif publik jugalah yang menggerakkan kebangkitan kota-kota dari kehancuran akibat gempa. Begitu juga dengan sektor perumahan di tanah air yang masih sangat menyedihkan. Ketika Pak Risfan menyebut perumahan swadaya masyarakat dan swasta yang menunjukkan kecilnya peran pemerintah /sektor publik, justru poin saya adalah pentingnya peran pemerintah/sektor publik. Tapi bukan peran yang sederhana. Bahwa membangun sektor perumahan rakyat jauh lebih tidak sederhana ketimbang membangun rumah-rumah, Inilah cognitive constraint yang masih melekat di sektor publik perumahan di tanah air. Akhirnya Kemenpera dan Cipta Karya sebenarnya mengalami kebingungan dalam pembagian perannya dengan Perumnas. Yang membangun rumah susun itu harusnya siapa? Satker/Pimpro di Kemenpera/PUCK atau Perumnas? Padahal semuanya adalah lembaga-lembaga di sektor publik! Kembali ke pengembangan wilayah. Kita ambil contoh lagi di Kawasan Jembatan Suramadu. Inisiatif pemerintah masih terlihat seperti barisan yang beserak, langkah kanan, kiri, mencong dsb. Mengapa? karena masih ada gap antara visi (yang juga belum tentu dicapai consensus) dan praktek koordinasi di lapangan. Apakah misalnya Kawasan Suramadu bisa dijalankan hanya dengan dibangunnya jembatan Suramadu oleh Binamarga? Bagaimana perencanaan dan PEMANFAATAN ruang di dua ujung kawasan tersebut? Bagaimana pengembangan kota dan permukimannya? Ini masih koordinasi di PU. Belum lagi dengan perhubungan, perindustrian, dsb. Bagaimana misalnya nasib pelabuhan Tanjung - Kamal yang akhirnya mati pelan2? Benang merah dari semua itu adalah masalah kapasitas kelembagaan termasuk koordinasi, yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara common sense... Apa maksudnya common sense? Misalnya, kurangnya koordinasi tidak bisa ditangani semata dengan himbauan seorang Menteri agar para eselon-I berkoordinasi, apalagi kalau antar Kementerian. Juga tidak bisa diselesaikan semata dengan paksaan pasal-pasal Undang-undang. Pembicaraan substansi penataan ruang maupun ekonomi wilayah secanggih apa-pun, tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa kapasitas institusi yang memadai. Salam,Jehan
