Ya begitulah dunia. Asalkan Good-good Governance, maksudnya situ is good and saya is good, OK-lah. Ketimpangan?.. itu kepastian hasil efisiensi. Makanya ambil pajaknya saja. Thanks. CU. BTS.
--- Pada Sel, 1/6/10, abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> menulis: Dari: abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> Judul: Re: [referensi] ERP, dasar hukumnya apa? (hanya cerita ringan) Kepada: [email protected] Tanggal: Selasa, 1 Juni, 2010, 3:43 AM Rekan Nuzul Achjar ysh, Inilah "kelebihan" bidang ekonomi. Semua bisa dihitung dengan model (Pigouvian tax atau teori apapun) dengan mengeliminasi aspek-aspek yang mengganggu model yang distrukturkan. Lanjutan diskusinya, meskipun gaji Miss Anne lebih tinggi daripada Mbak Bariah sehingga pricing yang dikenakan kepadanya "dapat" lebih tinggi pula daripada rekannya dari Mangga Dua, belum tentu Miss Anne tidak mau bayar daripada Mbak Bariah lho. Selama peluang biaya atau konsekuensi nya masih lebih kecil daripada peluang pemenuhan kebutuhannya (fisikal ataupun konseptual). sesorang akan memilih membayar, bahkan denda pelanggaran, yang harus ditanggungnya. Belum lagi kalau pengguna jalur Mangga Dua justru banyak pembelanja konsumtif yang kelebihan uang, ketimpangan ekonomi akan sellau mungin terjadi dan menguntungkan pihak yang menguasainya. Sekadar menghilangkan stress.... Salam, ATA 2010/5/29 Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> Sahabat Referensiers, Ngomong-ngomong tentang ERP, saya jadi teringat cerita ringan John Kim yang memberikan ilustrasi tentang road pricing.. sudah lama sekali... Cerita ini tidak persis apa yang disampaikannya, tapi sekedar nuansa dari cerita tersebut. Argumentasi dasar “pricing” untuk mengatasi ruas jalan yang macet (road congestion) diambil dari konsep Pigou (1920). Ketika jalan lancar tak ada kemacetan maka biaya perjalan (private cost) yang dikeluarkan oleh individu adalah normal-normal saja, seperti biaya waktu dan bahan bakar. Individu dengan kendaraannya hanya memikirkan “private cost” diri sendiri saja tanpa memikirkan tambahan cost bagi orang lain (marginal private cost). Gue banget deh, mungkin begitu istilah bahasa gaulnya. Kalau kendaraan semakin banyak di sebuah ruas jalan, kehadiran kendaraan uda Eka misalnya akan menambah biaya marginal (marginal private cost) orang lain, dan kendaraan orang lain menambah biaya marginal kita karena harus sedikit lebih lambat, lebih hati-hati agar tidak senggolan. Biaya waktu (travel time) sedikit bertambah lah. Ketika terjadi macet berat, maka yang bertambah bukan hanya marginal private cost à rata-rata private cost bertambah, tetapi juga marginal social cost. Ya lah, polusi udara semakin terkonsentrasi, sumpah serapah “kebon binatang” keluar deh. Dalam keadaan macet berat, marginal social cost lebih tinggi dibandingkan rata-rata “private cost”. Agar permintaan terhadap ruas jalan yang macet tersebut kembali normal, maka secara konseptual, kendaraan yang masuk harus dibebani “pajak masuk” sebesar selisih antara “marginal social cost” dan rata-rata “private cost”. Bagaimana kira-kira menghitung tambahan biaya perjalanan yang hilang (time value of money) akibat kemacetan untuk dimasukkan sebagai salah satu elemen dalam “pricing”? Miss Anne bilang bahwa dia kerja sebagai manager di perusahaan yang berkantor di salah satu gedung sepanjang Thamrin-Sudirman. “Hitung sajalah kalau saya telat setengah jam” kata miss Anne yang cantik dan modis itu. Wow, upah atau gaji Miss Anne per jam pasti lebih tinggi dong dibandingkan upah per jam mbak Bariah sebagai tenaga SPG DVD bajakan di ITC Mangga Dua. Jadi “pricing” untuk Sudirman-Thamrin beda dong dengan jalan sepanjang Harmoni- ITC Mangga Dua? Wallahualam. Have a nice week end Nuzul Achjar
