Halo Bung Pungkas, salam kenal juga. Saya setuju bahwa semakin tingginya harapan hidup memang bisa menambah jumlah penduduk - dalam arti mengurangi jumlah kematian. Tetapi pemahaman ini relevan dalam kontek nasional. Kalau dalam scope urban, di mana mobilitas penduduk cukup tinggi, maka pertumbuhan penduduk di kota lebih banyak disebabkan oleh inmigrasi ke kota. Naiknya jumlah penduduk di perkotaan secara nasional yang selama ini diindikasikan oleh BPS memang lebih banyak akibat klasifikasi (daerah klasifikasi rural menjadi klasifikasi urban) daripada sifatnya in-migrasi ke kota. Jadi jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan perkotaan 4,49%. Laju pertumbuhan sebesar ini jelas "misleading" karena menganggap laju pertumbuhan penduduk kota sangat besar, padahal itu karena hasil klasifikasi tadi. Laju pertumjbuhan penduduk kota sendiri tak sebesar itu, paling kurang dari 2%. Thanks. CU. BTS.
--- Pada Rab, 16/6/10, Pungkas B. Ali <[email protected]> menulis: Dari: Pungkas B. Ali <[email protected]> Judul: RE: Bls :Re: [referensi] Urbanisasi Jakarta Kepada: [email protected] Tanggal: Rabu, 16 Juni, 2010, 2:23 AM Salam hormat, Kenaikan jumlah penduduk di Jakarta tidak melulu disebabkan oleh urbanisasi. Naiknya jumlah penduduk juga disebabkan oleh umur penduduknya yang bertambah panjang. Dan kenaikan umur harapan hidup ini juga tidak kecil pengaruhnya terhadap perumbuhan pendudk. Satu lagi, jika nanti hasil sensus sudah keluar, kemungkinan besar jumlah penduduk lebih besar dari yang diperkirakan. Hal ini juga mengindikasikan coverage dari sensus tahun 2010 yang lebih baik dari sensus 2000. Naiknya proporsi penduduk urban secara nasional juga menunjukkan bahwa ketersediaan perseidaan sarana dan prasaran di daerah lebih lengkap, sehingga daerah tersebut ter-urbanisasi (karena perubahan klasifikasi dari rural ke urban). Efek perubahan klafisikasi ini perlu diperhatikan untuk dapat menarik kesimpulan apakah urbanisasi itu karena perpindahan penduduk, atau karena perubahan klasifikasi. Mungkin perlu telaah khusus criteria urban-rural- nya BPS, karena tidak “one size fits all” dalam interprestasinya. Mis akses thd pendidikan dan kesehatan dan urban jauh lebih baik dari rural. Sampai kapanpun status spt itu tidak akan berubah karena definisi urban dan rural sendiri mengikutkan ketersediaan sarana kesehatan dan sekolah sebagai criteria-nya. .. Salam kenal Pungkas --- Pada Rab, 16/6/10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> menulis: Dari: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Judul: Bls: [referensi] Penumpukan Fungsi-fungsi Kota di Jakarta Kepada: [email protected] Tanggal: Rabu, 16 Juni, 2010, 6:35 AM Dear Cak Andri Pertanyaan Cak Andri memang sering dilontarkan banyak orang. Pandangan saya, kota itu aglomerasi ekonomi, jadi segala fungsi ekonomi "tumblek bleg" di kota. Semakin besar kota semakin banyak juga variasi ekonomi "tumblek bleg" di kota. Yang membedakan kota satu dengan lainnya selain besaran kota tadi, adalah lokasinya. Kalau lokasinya di dataran tinggi yang kebetulan ada banyak objek wisata, maka ada tambahan fungsi pariwisata, atau ada khas-khas lainnya yang membedakan. Jadi fungsi kota itu tidak bisa dibagi-bagi hanya satu atau beberapa fungsi saja, misalnya kota fungsi pariwisata saja, atau kota pendidikan saja, ataupun hanya 2 fungsi saja. Kota yang demikian justru tidak langgeng (sustain). Ingat prinsip-prinsip lingkungan bahwa semakin tingggi keanekaragaman, akan semakin langgeng. Soal kemacetan lalu lintas dan segala kesemrawutan kota itu tidak disebabkan oleh banyaknya fungsi, tetapi itu soal manajemen saja. Kota besar bisa di manage dengan prinsip : maximum transaction, minimum traffic (dengan teknoologi dan inovasi tentunya), sehingga tidak menyebabkan kesemrawutan seperti sekarang ini. Thanks. CU. BTS. --- Pada Rab, 16/6/10, [email protected] <[email protected]> menulis: Dari: [email protected] <[email protected]> Judul: [referensi] Penumpukan Fungsi-fungsi Kota di Jakarta Kepada: "ITB" <[email protected]>, "IA-ITB Asli" <[email protected]>, "Kuyasipil" <[email protected]>, "Referensi" <[email protected]>, "Futurologi" <[email protected]>, "Indonesia" <[email protected]>, "Galia-Sipil" <[email protected]> Tanggal: Rabu, 16 Juni, 2010, 4:51 AM Rekan-rekan yth., Berikut cuplikan diskusi ringan dan santai di milis [email protected] dan milis baru alumni ITB ([email protected]). Semoga berkenan memberikan tanggapan. CA: Bagaimana bila Bandung jadi kota pemerintahan saja? :-) Dan fungsi-fungsi (ibu)kota lain hendaknya didistribusikan, misalnya, kota pelabuhan di Sabang, kota artis di Jakarta, kota ekonomi di Sorong, ibukota di Tomohon. Fungsi-fungsi Ibukota harus dibagi, jangan tumplek blek di satu tempat saja, ya macet... :> AP: kan orangnya sama-sama juga, mantan artis jadi pejabat, pengusaha jadi pejabat, anak pengusaha jadi artis, anak pejabat jadi artis.. ;) tumplek bleg deh.. CA: Ya, begitulah. :-) Dan penumpukan fungsi ibukota di satu tempat ini ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang. Bila keranjang telur tersebut jatuh (misalnya karena ada gempa > 8.5 SR di Jakarta), maka telur akan pecah semua (orang-orang pinter dan berbakat Indonesia pada tewas, gedung-gedung pemerintahan skala nasional hancur, dlsb.). Dan yang rugi pasti se-Indonesia Raya. Sebaliknya, kalau keranjangnya tidak jatuh, telurnya biasanya dimakan sendiri oleh empunya keranjang ... yang biasanya masih berdomisili di dalam radius 100 km dari Monas. :p Worst comes to worst, kalau dia ngutang, gagal bayar, lalu "kabur" sehingga dikhawatirkan berdampak "sistemik", maka terpaksalah utang tersebut ditanggung renteng dari Sabang sampai Merauke... ;> Salam, CA BebasOrba® TaatPajak® AntiLumpur® ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links
