Ralat:
Menurut saya persoalan KEK, Kapet dan lainnya persoalannya bukan perencanaan
fisik nya (RTRW) tetapi "kewenangan pengelolaan" nya. Kawasan Khusus, maksudnya
apa bukan "dikelola secara khusus".
Seperti yang disampaikan Bu Ida G., soal koordinasi antar sektor/kementerian
yang di Jakarta gak pernah selesai itu, kalau dibawa ke kawasan khusus. Ya
membuka "kawasan tempur baru" namanya. Malah konflik-konflik sektor yang
terpendam muncul disitu. Mau bikin "kawasan ekonomi" atau "kawasan konflik"
sektor?
Saya setuju dengan Bu Ida. Sebaiknya KEK, Kapet dan nama baru apapun untuknya
nanti, dikelola seperti Shenzhen dan kawasan ekonomi khusus lainnya di dunia.
Jadikan itu kawasan "Mesin Ekonomi", yang pengelolaannya betul-betul khusus.
Lelang pengelolaannya secara terbuka, kepada pengelola kawasan khusus berskala
dunia, apakah dari China, Singapura, Korea, Taiwan, Eropa, US, atau yang
pengalaman dari mengelola skala kawasan di Tanah Air. Terapkan aturan standar
internasional soal lingkungan, buruh, outsourcing, energi, pertanahan.
Otoritanya harus lapor langsung ke presiden. Kalau perlu buat aturan yang
desepakati presiden dan legislatif, yang mensyaratkan jangan ada satu
ke-menteri-an pun yang boleh mencampuri, tanpa perintah presiden. Sehingga
bebaslah kawasan itu sebagai "mesin ekonomi" nasional.
Beri otoritas target setor income berapa triliun dalam sekian tahun. Sepakati
milestone nya, kapan dia memasarkan ke seluruh kelompok industri (kelompok
Hyundai, Samsung, Sumitomo, dari China dst) perusahaan jasa, dst ke seluruh
dunia. Minta pengelola untuk mendaftarkannya (menjadi satu dari mata rantai
"ecomomic pole" dalam sistem ekonomi dunia.
Begitukah?
Salam,
Risfan Munir
--- On Sun, 6/27/10, cut safana <cutsaff...@yahoo. com> wrote:
From: cut safana <cutsaff...@yahoo. com>
Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Sunday, June 27, 2010, 11:13 PM
Yth. Bp. BSP, Bp. BTS, Pak Deni dan milisters.
Terima kasih informasinya Bapak-Bapak, walaupun hanya bagian dari tim yang
menyelesaikan perencanaan wilayah regional nya, tetapi toh yang jelas yang PNS
termasuk Pak SBA merupakan wakil dari Pemerintah, (kok saya yang bangga ya ?)
dan rencana wilayah regional yang disusun tetap merupakan dasar pengembangan
selanjutnya, yang berhasil dan berkembang pesat saat ini. Ini yang kita
harapkan dari pemerintah kabupaten/kota saat ini, yaitu jangan menyusun RTRW
kabupaten/kota karena diamanatkan/ dipaksa oleh UU No 26/2007, tetapi ya memang
kebutuhan. Demikian pula, jika Perda RTRW tidak dapat diimplementasikan, tolong
dibuat rencana detailnya, wake up !. Kalau dari awal kita sadar akan hal ini,
mungkin Jakarta sebagai Ibu Kota negara, tidak seperti ini, tentunya dengan
sedikit mengenyampingkan masalah-masalah ekonomi sekelompok golongan, misal :
moda transportasi. Pilihan roda 4 dan roda 2 merupakan alternatif terakhir
masyarakat Jabodetabek. Bgmn
kondisi 5 tahun kedepan ?. menyusul 10 tahun lagi Kota Bandung, Surabaya,
Makassar ? Wallahu 'alam bissawab.
Salam hangat.
From: "bs.priyohadi@ gmail.com" <bs.priyohadi@ gmail.com>
To: refere...@yahoogrou ps.com
Sent: Fri, June 25, 2010 9:21:32 PM
Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD
Bu Cut, mmg benar yg merencanakan BSD adalah swasta dan itu termasuk mas BTS
lho, lalu ada Pingky Pangestu dan Jo Santoso ... Mrk anggota milist ini tdk?
Kaitannya dg pemerintah adalah dlm perenc. regionalnya. Waktu itu ada tim yg
diminta menyusun renc regional namanya JMDP alias Jabotabek sbg pelaksanaan
Inpres 13/76. Tapi renc itu tdk pernah ditetapkan dg peraturan. Baru sebagian
dr Jabotabek terdiri dr 14 kec yg ditetapkan th. 92 melalui Renc Bopunjur.
Mungkin ini bisa sedikit me refresh teman2
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
Sender: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Fri, 25 Jun 2010 22:46:29 +0800 (SGT)
To: <refere...@yahoogrou ps.com>
ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com
Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD
Mbak Cut, setahu saya BSD itu tidak direncanakan oleh Pemerintah. Yang
merencanakan dan yang membangun semua swasta. Pemerintah daerah hanya
meng-iya-kan dan dapat pajaknya saja.
Berkembangnya BSD akibat spill-over Jakarta. Kalau nggak ada Jakarta, BSD ya
nggak jadi apa-apa.
Thanks. CU. BTS.
--- Pada Jum, 25/6/10, cut safana <cutsaff...@yahoo. com> menulis:
Dari: cut safana <cutsaff...@yahoo. com>
Judul: Re: Bls [referensi] Fw: KEK
Kepada: refere...@yahoogrou ps.com
Tanggal: Jumat, 25 Juni, 2010, 11:06 AM
Pak Aby, Pak Nuzul Ysh,
Terima kasih pencerahannya, mudah-mudahan penjabaran Pak Aby dan Pak Nuzul akan
terwujud. Namun walau bagaimanapun faktor efektifitas dan efisiensi tetap
menjadi salah satu dasar pertimbangan pilihan pengembangannya. Contohnya,
maaf, mungkin bukan suatu perbandingan yang tepat dan pengamatan hanya secara
general, tanpa dasar teori apapun. Perbedaan Batam dan BSD -Tangerang, walau
infrastruktur sudah dibantu dibangun di Batam, namun harga lahan masih rendah
(tidak ada 25 %nya Singapura), investasi masih tersendat, belum menggembirakan.
Sebaliknya BSD (yang direncanakan oleh Pemerintah juga), tanpa dibantu
infrastrukturnya, dapat sedemikian berkembang, 2-3 tahun terakhir dibangun
jalan bebas hambatan). Kita berdo'a semoga pengembangan KEK ini dapat
mengangkat perekonomian di Indonesia baik skala nasional maupun regional/lokal,
praktis dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menurunkan persentase
angka kemiskinan.
Salam hangat.
From: Nuzul Achjar <ach...@gmail. com>
To: refere...@yahoogrou ps.com
Sent: Fri, June 25, 2010 8:15:57 AM
Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK
Pak Aby, Ibu Cut Savana dan Sahabat Referensiers,
Menyambung apa yang disampaikan pak Aby, kebetulan saya berada dalam rapat
koordinasi hari Senin pagi di Kantor Menko Perekonomian. Sebatas yang mungkin
boleh disampaikan (apalagi referensier adalah komunitas yang patut
dihormati), Menko perekonomian antara lain mengusulkan agar muncul semacam
pusat pertumbuhan baru, dan itu searah dengan apa yang diinginkan
oleh Bappenas.
Muncul pemikiran mungkinkah kita kembangkan pusat pertumbuhan baru di Sulawesi
Tengah (dengan basis gas alam Donggi-Senoro) , ditambah lagi dengan sumber gas
baru oleh Chevron di Selat Makasar.. nah kenapa nggak kita munculkan sebuah ide
agar muncul ada LNG, ada pabrik pupuk dan petrokimia lainnya di sekitar ladang
gas tersebut. Seperti kayak Bontang lah begitu, ada kilang LNG, ada Pupuk
Kaltim, dst. Bedanya, kalau dulu LNG Bontang untuk ekspor, sekarang
paradigmanya sudah berubah, gas terlebih dahulu diberikan prioritas untuk
domestik.
Pemikiran ini sama sekali tidak ada dalam 48 KEK yang diusulkan daerah... ini
pandangan ke depan. Dalam waktu dekat akan muncul perspektif pengembangan
Energi Baru dan Terbarukan (Green Energy) dalam konteks Pengembangan Daerah.
Pengen saya pribadi sih komunitas Referensiers adalah pendukung green energy
dalam pembangunan daerah he he...
Salam hangat selalu
Nuzul Achjar
