Mbak Nita ysh,
 
Salah satu alternatif untuk Istana Negara plus gedung-gedung di komplek Setneg 
dan kantor-kantor pemerintahan lain di sekitarnya di blok tsb (apabila ibukota 
negara dipindahkan dri Jakata) adalah sebagai museum yang berkaitan dengan 
suku-suku bangsa dan pembagunannya di Indonesia... Misalnya sebagai Museum 
Atropoligi dan Pembangunan Indonesia.
 
Pemanfaatan "bekas" istana menjadi museum ini pernah dilakukan di negara lain 
dan hasilnya lumayan bagus (bahkan beberapa kasus bagus banget...). Museum 
Louvre di paris merupakan bekas istana raja prancis. Bahkan gedung parlemen di 
Berlin juga memiliki museum yang bisa didatangi oleh pengunjung (terbatas pada 
areal yg dijadikan sebagai museum), sambil dimanfaatkan juga sebagai gedung 
parlemen.
 
Poin yang saya ingin sampaikan adalah akan ada banyak ide bagi pemanfaatan 
gedung-gedung yang "ditinggalkan" tadi. Tinggal selanjutnya perlu dipilah 
gedung-gedung mana yang bisa dialih-fungsikan ke aktivitas komersial, dan 
gedung-gedung mana yang harus dipertahankan sebagai aktivitas non komersial, 
selain tentu saja perlu dipilih gedung-gedung mana yang harus tetap 
dipertahankan untuk memprtahankan simbol-simbol negara dan bangsa Indonesia. 
Menurut saya, menjadikannya sebagai museum ke-Indonesia-an akan tetap 
mempertahankan fungsi simbol kenegaraan/kebangsaan Indonesia dari gedung-gedung 
tsb.
 
Salam,
 
Fadjar
 


--- En date de : Sam 4.9.10, nita <[email protected]> a écrit :


De: nita <[email protected]>
Objet: Re: Re : Bls: Re : Bls: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana 
Pemindahan Ibukota
À: [email protected]
Date: Samedi 4 septembre 2010, 23h20


  



Numpang nimbrung,
Kalau ibukota neg dipindahkan, 2 istana di jl merdeka bagusnya dijadikan apa 
ya???

Ibukota neg pindah, haruskan mabes tni ikut pindah?? 

Salam,
Nita
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT


From: <[email protected]> 
Sender: [email protected] 
Date: Sat, 4 Sep 2010 21:49:33 +0800 (SGT)
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected] 
Subject: Re : Bls: Re : Bls: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana 
Pemindahan Ibukota

  






Mas BTS ysh,
 
Tentu saja gedung, ruang dan banyajk fasilitas yang telah dibangun di Jakarta 
tidak boleh dibiarkan mangkrak tak berguna. baik untuk kepentingan Jakarta 
maupun nasional, gedung, ruang dan fasilitas tsb harus tetap menjadi suatu aset 
produktif yang tetap berproduksi seperti semula. Hal ini juga akan menjadi 
suatu tantangan tersendiri dari skenario perpindahan ibukota apabila memang 
akan dipindahkan dari Jakarta.
 
Namun, saya pikir, pemanfaatan selanjutnya terhadap gedung dan ruang tersebut 
bisa dilakukan dalam tingkat kepadatan yang lebih rendah namun lebih produktif. 
Mungkin kondisi tersebut bisa menajdi salah satu titik tolak bagi Jakarta untuk 
menjadi suatu kota jasa. Kuatnya infrastruktur Jakarta, baik infrastruktur 
fisik, ekonomi maupun infrastruktur sosial, dan adanya "suplay baru" dalam 
bentuk ketersediaan ruang-ruang kosong yang sudah matang terlayani 
infrastruktur tersebut, bisa menjadi salah satu modal dasar pengembangan 
Jakarta sebagai kota jasa dan komersial bagi kawasan Asia Tenggara. 
 
Suatu hal yang sangat menarik, menurut saya, apabila kita di milist ini juga 
bisa ikut serta memikirkan bagaimana sebaiknya pengembangan Jakarta pasca 
relokasi ibukota negara.
 
Salam,
 
Fadjar
 


--- En date de : Sam 4.9.10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> a 
écrit :


De: Bambang Tata Samiadji <[email protected]>
Objet: Bls: Re : Bls: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan 
Ibukota
À: [email protected]
Date: Samedi 4 septembre 2010, 20h26


  











Mas Fajar, terima kasih. Memang betul apabila semua kementerian dan lembaga 
(K/L) pindah dari Jakarta, maka akan mengurangi demand lalu lintas. Katakanlah 
ada 5000 kendaraan yang di-generate fungsi pemerintahan. Tapi ingat, dengan 
pindahnya K/L, maka ada properti atau ruang yang ditinggalkan, yaitu 
bekas-bekas kantor yang ditinggalkan. Apakah bekas kantor ini akan ngangkrak 
didiamkan? Tenu saja tidak. Ruang itu akan diganti fungsi produktif yang baru, 
apakah itu mal, pusat perbelanjaan, ruang pamer, hotel, pusat perkantoran, dan 
sebagainya. Nah fungsi baru ini tentu akan men-generate lalu lintas baru justru 
lebih banyak dari pada fungsi pemerintahan pusat, atau lebih dari 5000 
kendaraan. Jadi menurut saya kalau ibukota pindah tidak mengurangi kemacetan di 
Jakarta ini, justru sebaliknya akan semakin bertambah. 
 
Thanks. CU. BTS.
 


--- Pada Sab, 4/9/10, [email protected] <[email protected]> 
menulis:


Dari: [email protected] <[email protected]>
Judul: Re : Bls: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
Kepada: [email protected]
Tanggal: Sabtu, 4 September, 2010, 12:13 PM


  






Mas BTS ysh,
 
Kalau ibukota pindah dan kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor lain yang 
terkait erat juga ikut pindah ke lokasi ibukota yang baru, maka itu bisa 
mengurangi jumlah demand pergerakan manusia dan barang di Jakarta. Saya tidak 
tahu persis berapa jumlah pegawai di kantor-kantor tsb. Tapi saya yakin jumlah 
pegawainya sampai beratus ribu, dan artinya itu bisa mengurangi volume 
pergerakan Jakarta sampai berjuta poergerakan orang per hari. 
 
Dampak pemindahan terhadap pengurangan demand ini saja sudah merupakan salah 
satu kaitan penting dari pemindahan ibukota dari Jakarta. Sementara itu, 
kemacetan merupakan suatu ketidak-seimbangan antara demand dan suplay 
transportasi. Jadi pemindahan ibukota juga akan berdampak kepada kondisi 
transportasi di Jakarta, menurut saya.
 
Tapi ya itu, seperti yang saya bilang, asal pemindahan ibukota tsb dilakukan ke 
suatu tempat yang sangat jauh dari Jakarta, misalnya ke luar Jawa. Kalau 
pindahnya seperti ke Jonggol atau ke Cikampek, ya sami mawon dengan fenomena 
sebelumnya, yaitu gigantisasion Jakarta...
 
Salam,
 
Fadjar


--- En date de : Sam 4.9.10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> a 
écrit :


De: Bambang Tata Samiadji <[email protected]>
Objet: Bls: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
À: [email protected]
Date: Samedi 4 septembre 2010, 13h41


  






Nyuwun semu Mas CA,..saya mengomentari logikanya  bahwa pemindahan ibu kota 
tidak ada hubungannya dengan masalah kemacetan lalu lintas. Kalau mau pindahkan 
ibu kota, sebaiknya dicari landasan atau alasan lain, bukan kemacetan lalu 
lintas.
 
Oke mungkin salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah aspek pemerataan 
pembangunan. Tapi ini saya perlu gugat, apa bisa dengan pemindahan ibu kota 
bisa mendorong pembangunan di lokasi ibu kota baru? Hemat saya kurang bisa 
karena fungsi pemerintahan pusat itu sangat lemah ikutan ekonominya. Khan 
banyak contoh di negara-negara lain yang memindahkan ibu kota di daerah baru 
(bukan pada kota lain yang juga maju) itu mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi 
daerah, misalnya Canberra (Aus.) dan Putrajaya (Malaysia).
 
Saya selaku Planner, tentu punya pemikiran adanya pemerataan pembangunan yang 
tidak hanya terpusat di Java atau Jakarta saja, tapi juga tumbuh di seluruh 
nusantara ini. Hanya saja masing-masing Planner atau peminat ilmu perencanaan 
punya pendekatan/ide  berbeda. Misalnya Pak Aby lebih kepada penyebaran kota 
metro (kalau nggak salah gitu) di kawasan Timur, kalau Pak Risfan mungkin lebih 
pada Local Economic dan Partisipasi plus Kelembagaan (maaf Pak Risfan kalau 
kurang tepat), kalau Pak Nuzul mungkin pendekatan enerji dan sumber kelautan 
(mungkin begitu Pak Nuzul?), sedangkan Kementerian PU melalui RTRWN lebih pada 
pendekatan kawasan strategis, dan saya lebih suka pendekatan desentralisasi 
fiskal untuk menciptakan daya kompetitif daerah.
 
Saya termasuk anti pemindahan ibu kota bukan  karena tidak memikirkan 
pemerataan pembangunan, tapi saya anti pemborosan.
 
Demikian Mas CA. Thanks. CU. BTS.
 
 


--- Pada Sab, 4/9/10, Mohammad Andri Budiman <[email protected]> menulis:


Dari: Mohammad Andri Budiman <[email protected]>
Judul: [referensi] Re: Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
Kepada: [email protected]
Tanggal: Sabtu, 4 September, 2010, 5:40 AM


  

Pak BTS yth, kok sepertinya Bapak tidak memikirkan pemerataan
pembangunan di daerah lain? Mengapa yang Pak BTS komentari hanya
kemacetan Jakarta atau "survival of the richest"?

Salam,
CA

On 9/4/10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote:
> Emang nggak nyambung koq antara kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan
> pemindahan ibu kota (fungsi pemerintahan pusat) ke luar Jakarta.
>
> Thanks. CU. BTS.
>
> --- Pada Sab, 4/9/10, [email protected] <[email protected]> menulis:
>
>
> Dari: [email protected] <[email protected]>
> Judul: Re: Bls: Re : [referensi] Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan
> Ibukota
> Kepada: [email protected]
> Tanggal: Sabtu, 4 September, 2010, 1:53 AM
>
>
>
>
>
>
> RRS ysh,
> Yg aku krng paham...khan persoalan utamanya adalah kemacetan kok bisa
> akhirnya ke ide pindahnya ibukota ya? Apakah tdk ada solusi memperbaiki
> sistem lalu-lintas / infrastruktur atau minimal pengaturan jam peak hour,
> anak sekolah sampai mhsiswa dibuat jam masuknya beda spt yg sdh dilakukan,
> PNS spt divisi marketing di perush swasta (krn tgs utamanya pelayanan)
> masuknya wkend dan ada libur di working day...dst utk yg lain. Dicobanya
> bertahap.... Memang sulit sih tp mestinya bisa ya...sembari lakukan
> pengereman pembangunan utk fasilitas commercial dan pemerataan utk fasilitas
> masy banyak. Bukannya lbh mudah, murah, dan feasible ya dibanding
> memindahkan ibukota. Sistem kehidupan kota bila tdk diatur baik ya akan
> menyebabkan kepadatan n kemacetan lg di ibukota yg baru (klo pun dipaksakan
> pindah), spt bom waktu jg. Bukannya ini merupakan perub mendasar?
> Salam,
> Oka
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>
>
> From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]>
> Date: Sat, 4 Sep 2010 09:26:49 +0800 (SGT)
> To: <[email protected]>
> ReplyTo: [email protected]
> Subject: Bls: Re : [referensi] Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan
> Ibukota
>
>
>
>
>
>
>
>
> Kalaupun pindah ke Luar Jawa, perubahan mendasar akan sulit terjadi..
>
> Thanks. CU. BTS.
>
> --- Pada Jum, 3/9/10, [email protected]
> <[email protected]> menulis:
>
>
> Dari: [email protected] <[email protected]>
> Judul: Re : [referensi] Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
> Kepada: [email protected]
> Tanggal: Jumat, 3 September, 2010, 3:23 PM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Belum ada indikasi bahwa ibukota mau dipindah ke luar Jawa...
> Kalau tak ke luar Jawa, perubahan mendasar akan sulit terjadi...
>
> Salam,
>
> Fadjar
>
>
>
> --- En date de : Ven 3.9.10, Mohammad Andri Budiman <[email protected]> a
> écrit :
>
>
> De: Mohammad Andri Budiman <[email protected]>
> Objet: [referensi] Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
> À: [email protected]
> Date: Vendredi 3 septembre 2010, 21h54
>
>
>
>
> Arah menuju perbaikan ketataruangan Indonesia semakin tampak. Dengan
> pindahnya sebagian fungsi "pusat negara" ke daerah-daerah lain, maka
> insya Allah Jakarta tidak macet lagi dan daerah-daerah lain pun akan
> berkembang tanpa perlu "Kementerian Pemercepat Pembangunan" segala.
> Sudah lama Jakarta maju sendiri dan daerah lain semakin tertinggal.
>
> Demi keadilan dan pemerataan, ayo kita follow-up bersama!
>
> Salam,
> CA
>
> Source: http://bit.ly/9vhxih
>
> --begins--
> Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota
>
> Anwar Khumaini : detikNews
>
> detikcom - Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya
> buka suara soal wacana pemindahan Ibukota Jakarta yang akhir-akhir ini
> mengemuka. Menurut SBY, Pemindahan ibukota memang merupakan salah satu
> dari tiga opsi untuk mengatasi kemacetan yang makin menggila di
> Jakarta.
>
> "Kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus
> pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta,
> ini one option," kata SBY.
>
> Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam buka puasa
> bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
> di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat
> (3/9/2010).
>
> Opsi kedua, menurut SBY, Indonesia bisa membandingkan dengan apa yang
> dilakukan Malaysia. Ibukota Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur,
> tapi pusat pemerintahan berada di Putrajaya.
>
> "Dipisahkan, cut off. Tetapi tentu ada komunikasi yang baik.
> Berkembanglah PutraJaya," ujar SBY.
>
> "Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital,
> the real govement center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara dan
> tempat-tempat yang lain," sambung SBY.
>
> Ketiga opsi tersebut, menurut SBY ada plus minusnya. Tapi harus
> diputuskan. Kalau diputuskan, misalnya opsi kedua dan tiga, maka mau
> tidak mau harus membangun pusat pemerintahan baru. Maka 10 tahun dari
> sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru
> yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi
> syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik.
>
> "Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara
> di hadapn pers, karena ini fundamental itu diperlukan kesepakatan
> bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat,
> mana yang kita pilih." terang dia.
>
> Jika opsi kedua dipilih, misalnya menurut SBY, biarkan Jakarta
> dipertahankan sebagai ibu kota, ekonomi, perdagangan dan semua
> dibangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan.
>
> "Nah kalau kita membangun baru tentu well plan, well design, kemudian
> kita hitung keindahan aspek lingkungan dan lain-lain. Kita barangkali
> butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya, itu by project," ungkap SBY.
>
> SBY mencontohkan, pusat pemerintahan di Malaysia, Putra Jaya,
> menghabiskan uang sekitar Rp 80 triliun. Jika Indonesia ingin
> membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas,  bisa saja.
> Dananya bisa diambil dari APBN sebagian, sebagian partnership,
> govement dengan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah
> yang ada di Jakarta.
>
> "Kemudian kita bangun yang baru. banyak opsi yang tersedia, tetapi
> yang jelas. Kalau menjadi pilihan kita nanti saya akan  mendengar
> masukan, rekomendasi dari semua pihak," papar SBY.
>
> SBY berandai-andai, jika pemindahan ibukota benar-benar dilaksanakan,
> tentunya 90 persen dibangun oleh pengusaha dalam negeri. Material yang
> diimpor dibatasi tidak lebih 10 persen, selebihnya di dalam negeri.
>
> "Oleh karena itu, ini masalah besar, masalah fundamental, jangan
> berteriak tiap hari kemacetan-kemacetan tapi tidak berpikir besar.
> Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan seksama,"
> harapnya.
>
> "Saya mendengar sebulan ini silang pendapat entah kemana kita.
> Kemananya nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya
> benar kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke
> depan," tutup SBY disambut tepuk tangan hadirin.
> --ends--
>
> --
> Sent from my mobile device
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

-- 
Sent from my mobile device












      

Kirim email ke