Sebagai tambahan, IHSG itu hitungan rata2 saham di BEJ yg jumlahnya 340-an
saham kalo nggak salah. Sedangkan Bluechip-nya yg terbesar sektor
Telekomunikasi, TLKM& ISAT, dan Banking. Jadi kenaikan IHSG yg sudah naik lebih
dari 100% semenjak pemilu Presiden 2004 lalu nggak akan pernah jadi cerminan
keadaan sektor rill di Indonesia.
Jadi IHSG bisa naik terus walaupun Sektor Rill melempem, soalnya dimana2
investor /spekulator saham, selalu lihat Earning Growth dari saham2 yg
dijajakan, dan kebetulan sektor Telekomunikasi yg diwakili TLKM/ISAT/BTEL/EXCL
sedang tumbuh tinggi, sektor ini mewakili 20% hitungan saham IHSG. Jadi
spekulator saham nggak peduli sama data inflasi, jumlah pengangguran, mereka
hanya peduli dgn Earning Growth or Earning Multiples.
So BEJ will always be a misrepresentation of our economy! Makanya tambah dong
sahamnya Pak SBY dgn kasih insentif pajak, supaya sektor manufacture/ industri
dan pertanian jadi BLUE CHIP, karena memang seharusnya begitu. Saya jamin kalo
sektor industri/manufacture/pertanian yg jadi blue chip, IHSG nggak akan
kemana2 mungkin malah turun terus!!!
Lihat Malaysia, Filipina, indeksnya nggak kemana2, karena proporsi Blue Chip
nya sudah bisa jadi cerminan ekonomi. Mudah2an di pemilu mendatang, bakal ada
calon presiden yg bisa bilang...."Hey IHSG bukan cerminan! Blue Chip
terbesarnya bukan sektor Industri!" So mematahkan claim 'incumbent president'.
Jaman Habibie, Megawati, dan SBY, IHSG selalu di klaim sebagai tolak ukur yg
misleading, di jaman Megawati jadi bahan kampanye! SEBEL SAYA!
"Achmad Chamdani Eka P." <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Ini kan kata orang pemerintah. Indonesia masih dalam katagori risk
country buat investor
selama pemerintah tidak komit mereformasi aturan aturan investasi. Who cares
???
Parameternya adalah besar investasi di sektor riil. Kalau investasi sektor
riil bagus, otomatis
investasi di pasar modal bagus. Sedang sebaliknya tidak berlaku. Kita masih
jeblok di direct
foreign investment.
----- Original Message -----
From: Aria Bela Nusa
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Tuesday, December 19, 2006 4:16 PM
Subject: [saham] RI Bisa 'Kebanjiran' Dana Asing...
Wawancara Deputi Gubernur BI
RI Bisa 'Kebanjiran' Dana Asing
Nurul Qomariyah - detikcom
Jakarta - Investor asing tampaknya masih shock dengan keluarnya
aturan
baru dari Thailand. Indonesia pun berpeluang 'kebanjiran' dana dari
para
investor asing itu.
"Itu bisa saja terjadi," jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI)
Aslim
Tadjudin dalam perbincangannya dengan detikcom, Selasa (19/12/2006).
Namun melihat tipikal modal yang bersifat short term capital inflow,
BI
akan tetap mewaspadainya. "Untuk sementara aturan yang kita terapkan
sudah bisa (mengatur)," tambahnya.
Bank Sentral Thailand terhitung pada hari ini mengeluarkan aturan
yang
mewajibkan 30 persen dari mata uang asing dengan nilai lebih dari US$
20.000 harus didepositokan tanpa bunga. Kebijakan itu tidak berlaku
untuk mata uang asing yang berhubungan dengan perdagangan barang atau
jasa.
Namun para analis dan pelaku pasar shock dengan kebijakan baru itu.
Mereka menilai kebijakan baru itu akan menghalangi masuknya investasi
asing termasuk ke pasar saham Thailand.
"Ini seperti memukul semut dengan palu. (Langkah) ini mungkin bisa
membantu mereka mencapai tujuan, seperti memberikan tekanan pada
baht,
namun bisa meluas ke instrumen lainnya," ujar Sriyan Pietersz, kepala
analis JP Morgan seperti dikutip dari AFP.
Analisis itu tampaknya benar. Contohnya adalah di pasar saham
Thailand
yang langsung terpuruk. Akibat kepanikan di pasar saham, sekitar
pukul
11.30 waktu setempat, indeks saham Thailand anjlok hingga 10,10
persen
(73,80 poin) ke level 656,75.
Penurunan ini merupakan yang terparah sejak pertengahan tahun 1997,
sebelum akhirnya Negeri Gajah Putih itu terjerumus ke jurang krisis
ekonomi. Di akhir sesi pagi, seperti dilansir dari AFP, indeks saham
Thailand ditutup anjlok hingga 11,76 persen, menyusul terjadinya
kepanikan di pasar saham.
Sebagai tambahan, sepanjang Januari hingga November 2006, capital
inflow
atau aliran modal asing yang masuk melalui pasar modal dan obligasi
Indonesia nilainya mencapai Rp 35,39 triliun. Sebanyak Rp 15,09
triliun
masuk melalui pasar modal, dan sisanya Rp 20,3 triliun masuk melalui
pasar obligasi Indonesia.
(qom/ir)
